68 Kementerian Lembaga Diminta Asuransikan Barang Milik Negara

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 68 Kementerian atau Lembaga (K/L) untuk mengasuransikan Barang Milik Negara atau BMN-nya. Adapun dari jumlah itu baru 10 K/L yang sudah mengasuransikan.

"Melanjutkan implementasi untuk 68 K/L jadi tahun ini kamu harus mengejar 68 K/L. Ayo dong kita berasuransi BMN," kata Direktur Barang Milik Negara, Encep Sudarwan, dalam bincang media, di Jakarta, Jumat (22/1).

Untuk mengejar target tersebut, pihaknya juga berencana akan memperluas asuransi. Mengingat selama ini baru gedung saja yang bisa diasuransikan. Oleh karena itu, ke depan tidak menutup kemungkinan peralatan, mesin dan infrastruktur lainnya bisa diasuransikan

"Kemarin kami sudah beberapa melakukan FGD dengan world bank, asosiasi asuransi, kemudian juga webinar untuk memperluas karena kan infrastuktur kita kan udah makin banyak nih," kata Encep.

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur saat ini semakin masif dilakukan pemerintah. Namun sayangnya, hingga hari ini belum dilindungi oleh asuransi.

"Sehingga kita pendalaman mudah-mudahan tahun depan kalau tahun ini dipelajari dulu deh," jelas dia.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat Ekka Sukadana melaporkan sebanyak 279 Barang Milik Negara (BMN) dalam keadaan rusak akibat gempa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Adapun total nilai kerusakannya mencapai Rp494,28 miliar.

"Ini berupa bangunan rumah negara maupun kantor yang dukung tugas fungsi pemerintah pusat di khususnya Kota Mamuju Majene," katanya dalam bincang media, Jumat (22/1).

Selain bangunan rumah dan kantor, infrastruktur juga cukup banyak yang terdampak dan mengalami kerusakan. Tercatat ada 23 jembatan, dan 20 kilo meter di Jalan Trans Sulawesi mengalami rusak parah.

"Nilainya cukup lumayan Rp405,72 miliar," imbuhnya.

Kerusakan lainnya juga terjadi pada Gedung Keuangan Negara. Di mana lantai satu sampai dengan lima rusak berat dan tidak memungkinkan untuk aku kan pelayanan secara tatap muka. Dari kerusakan ini ditaksir mencapai Rp75 miliar.

"Contoh lain gedung BPKP mamuju, bangunannya rusak dan nilainya Rp23 miliaran. Lalu LPP TVRI Sulbar bisa gambarkan betapa rusaknya dan sementara pelayanan TVRI di sana mencari tempat lain dulu. sekitar 5-6 miliar," jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala DJKN Kanwil Kalimantan Selatan Tengah, Ferdinan Lengkong menambahkan, untuk daerahnya sendiri BMN yang terdampak karena banjir sebanyak 11 satuan kerja dengan nilai Rp35,3 miliar.

"Sementara kami masih baru menyurati kepada korwil satuan kerja untuk pendataan BMN lain yang terdampak banjir untuk dilaporkan ke DJKN. Kalau secara informal sih rata-rata semua kantor, terutama Banjarmasin, hampir terendam tapi jumlahnya berapa belum dapat kami sampaikan karena beberapa kantor yang sudah mengajukan klaim," jelas dia.