Indonesia Masuk Daftar Target kena Tarif Impor Donald Trump

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menuturkan, kebijakan tarif dagang Presiden AS Donald Trump bagian dari langkah proteksionis yang diambil AS terhadap negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.

oleh Tira Santia Diperbarui 13 Mar 2025, 15:45 WIB
Diterbitkan 13 Mar 2025, 15:45 WIB
Indonesia Masuk Daftar Target kena Tarif Impor Donald Trump
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia termasuk dalam daftar negara yang menjadi sasaran tarif impor oleh Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia termasuk dalam daftar negara yang menjadi sasaran tarif impor oleh Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

"Presiden Donald Trump dalam hal ini memang mengincar negara-negara yang memiliki surplus terhadap Amerika atau Amerika defisit terhadap negara tersebut," kata Sri Mulyani dalam konferensi Pers APN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah proteksionis yang diambil AS terhadap negara-negara yang memiliki surplus perdagangan terhadap mereka, yang berarti AS mengalami defisit perdagangan dengan negara-negara tersebut.

"20 negara yang mencatatkan surplus terhadap Amerika artinya Amerika defisit terhadap negara ini, Indonesia ada di nomor 15 kalau kita lihat Tiongkok, Meksiko, Kanada," ujarnya.

Menkeu menyebut, langkah ini menandai pergeseran besar dalam sistem perdagangan global. Perdagangan yang sebelumnya berjalan berdasarkan aturan internasional kini lebih sering ditentukan secara sepihak oleh negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar, terutama AS.

"Jadi ini yang disebut the war game adalah sekarang di bidang ekonomi. Trade yang tadinya berdasarkan rule based sekarang bisa secara sepihak diubah," ujar Menkeu.

Perubahan Lanskap Perdagangan Global

Menkeu mengatakan, perang dagang tidak hanya terjadi antara AS dan Tiongkok, tetapi juga merambah ke berbagai negara lain yang memiliki hubungan dagang signifikan dengan AS.

Dalam daftar 20 negara dengan surplus perdagangan terhadap AS, Indonesia berada di posisi ke-15. Negara-negara lain yang memiliki surplus besar, seperti Tiongkok, Meksiko, Kanada, Vietnam, serta beberapa negara di Uni Eropa, telah mulai menghadapi kebijakan tarif yang lebih ketat dari AS.

"Indonesia ada di dalam rangkaing 15 dan ini akan berpotensi menciptakan biaya dari supply chain sektor manufaktur dan terutama untuk sektor digital yang akan meningkat," ungkap Menkeu.

 

Promosi 1

Soroti Kebijakan Tarif Dagang AS

Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi Pers APBN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025). (Foto: Liputan6.com/Tira Santia)
Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi Pers APBN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025). (Foto: Liputan6.com/Tira Santia)... Selengkapnya

Sri Mulyani juga menyoroti kebijakan tarif AS terhadap Kanada tidak hanya terkait perdagangan, tetapi juga mencakup isu imigrasi serta peredaran opioid, khususnya fentanyl, yang dianggap sebagai ancaman bagi kesehatan masyarakat AS.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan AS tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi politik dan keamanan.

Negara-negara lain seperti Jerman, Irlandia, Jepang, dan Korea Selatan juga mulai merasakan tekanan dari kebijakan perdagangan AS. Bahkan, negara-negara Eropa telah mengumumkan langkah-langkah retaliasi terhadap AS, yang berpotensi memicu perang tarif yang lebih luas di masa depan.

"Untuk negara-negara European Union juga sudah dilakukan langkah-langkah untuk tarif, karena mereka sudah mengumumkan retaliasi dan kemudian akan terjadi back and forth jadi kita lihat Jerman, Irlandia, Kanada, bahkan untuk Jepang dan Korea Selatan," ujarnya.

Bendahara negara ini menegaskan, dengan adanya kebijakan ini, banyak negara, termasuk Indonesia, harus lebih waspada terhadap potensi dampaknya terhadap ekonomi domestik.

"Ini adalah yang harus kita sekarang teliti dan waspadai kalau diberlakukan kebijakan tarif kepada semua negara surplus," ujar Sri Mulyani.

 

Munculnya Blok Ekonomi Alternatif

Dalam menghadapi tekanan dari kebijakan perdagangan AS, negara- negara di luar blok ekonomi AS mulai mencari alternatif baru.

Beberapa blok ekonomi seperti ASEAN dan BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) semakin diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi global yang lebih independen.

"Berbagai blok alternatif di luar zona Amerika seperti ASEAN, BRICS ini menjadi memiliki alasan untuk makin bisa tumbuh dan menjadi alternatif," ujarnya.

Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara dalam blok tersebut, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap AS.

"Karena ternyata selama ini yang dianggap aman bahkan kalau kita mengatakan friendsharing itu sekarang tidak ada friend lagi gimana kurang friendnya Amerika dan Kanada itu. Jadi, tadinya disebutkan oh kalau kamu berteman kita aman ternyata definisi friends tidak ada lagi di dalam konteks hari ini.

Infografis Efek Donald Trump Menang Pilpres AS ke Perekonomian Global
Infografis Efek Donald Trump Menang Pilpres AS ke Perekonomian Global. (Liputan6.com/Abdillah)... Selengkapnya
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya