Kemenkeu Terbitkan Aturan Baru terkait Barang Kiriman

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025, yang akan mulai berlaku pada 5 Maret 2025. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan serta memberikan kepastian hukum dalam kegiatan impor dan ekspor barang kiriman.

Peraturan ini merupakan revisi kedua dari PMK sebelumnya, yakni PMK Nomor 96 Tahun 2023 dan PMK Nomor 111 Tahun 2023.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Nirwala Dwi Heryanto, menjelaskan bahwa aturan baru ini hadir untuk menyederhanakan pungutan fiskal impor barang kiriman guna mendukung efisiensi layanan, menyesuaikan dengan regulasi lain seperti ketentuan larangan dan pembatasan dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2024, serta memberikan fasilitas fiskal bagi jemaah haji dan penerima penghargaan internasional.

"Kami ingin memastikan bahwa regulasi ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat, baik dalam aspek impor maupun ekspor barang kiriman,” ujar Nirwala.

Salah satu perubahan utama dalam aturan ini adalah pendefinisian ulang barang kiriman yang diklasifikasikan menjadi barang hasil perdagangan dan barang pribadi. Barang hasil perdagangan merupakan hasil transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, sementara barang pribadi adalah barang yang dikirimkan kepada individu non-badan usaha.

Selain itu, aturan ini juga mengatur jangka waktu penyampaian consignment note (CN), di mana jika ada konfirmasi dari pengirim atau penerima, penyampaian dapat diperpanjang dari batas waktu normal.

Perubahan lainnya mencakup penerapan sistem self-assessment bagi barang kiriman yang diberitahukan dengan CN. Namun, skema ini hanya diterapkan untuk badan usaha, sedangkan barang kiriman yang ditujukan untuk individu dikenakan skema official assessment tanpa sanksi denda.

"Hal ini dilakukan agar proses kepabeanan tetap efisien dan tidak membebani penerima barang kiriman pribadi,” jelas Nirwala.

Dalam aturan ini, pemerintah juga memberikan pengecualian bea masuk tambahan bagi barang kiriman yang memiliki nilai pabean dalam rentang tertentu. Selain itu, barang kiriman jemaah haji dan hadiah perlombaan internasional juga diberikan relaksasi dengan pembebasan bea masuk serta pengecualian dari pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.

Nirwala menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengapresiasi para pemenang perlombaan internasional dan memberikan kemudahan bagi jemaah haji yang membawa barang pribadi dari luar negeri.

Selain itu, tarif bea masuk untuk beberapa komoditas tertentu mengalami penyederhanaan. Barang seperti buku ilmu pengetahuan akan dikenakan tarif bea masuk 0 persen, sementara barang seperti jam tangan, kosmetik, dan besi/baja dikenakan tarif 15 persen. Untuk barang seperti tas, produk tekstil, alas kaki, dan sepeda, tarif bea masuk ditetapkan sebesar 25 persen.

"Kami menyederhanakan kebijakan tarif agar lebih transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat,” kata Nirwala.

Aturan ini juga mengatur ketentuan khusus terkait ekspor barang kiriman. Beberapa perubahan yang dilakukan mencakup penyederhanaan prosedur konsolidasi ekspor, pemberian kemudahan rekonsiliasi, serta pengecualian ketentuan larangan ekspor bagi eksportir perorangan non-badan usaha. Selain itu, aturan ini menegaskan bahwa barang re-impor tetap mendapatkan pembebasan bea masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nirwala menambahkan bahwa penerbitan PMK Nomor 4 Tahun 2025 merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi serta efektivitas pengelolaan barang kiriman.

"Kami berharap aturan baru ini dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat dan meningkatkan kemudahan berusaha di bidang impor dan ekspor barang kiriman,” tutupnya.