Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

BUMN Pelabuhan Digabung, Ongkos Logistik Bisa Turun 20 Persen

Pemerintah berencana menggabungkan atau merger BUMN pengelola pelabuhan

oleh Andina Librianty diperbarui 20 Apr 2021, 16:34 WIB

Diterbitkan 20 Apr 2021, 16:31 WIB

Trafik bongkar muat petikemas di Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) (dok: Pelindo I)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah berencana menggabungkan atau merger BUMN pengelola pelabuhan yaitu PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV. Integrasi layanan pelabuhan ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan efisiensi biaya logistik.

Saat ini biaya logistik di Indonesia jauh lebih tinggi daripada negara-negara lain, yaitu 23 persen dari PDB.

"Indonesia diharapkan dapat mengurangi biaya logistik menjadi 20 persen dari PDB pada 2024 melalui konektivitas yang terintegrasi secara nasional, dan menerapkan konsep hub-and-spoke port," jelas Senior Vice President Divisi Manajemen Strategi PT Pelindo I, Sarmidi, dalam konferensi 500K Eksportir Baru "Memacu Ekspor UMKM" pada Selasa (20/4/2021).

Dijelaskannya, merger ini nantinya akan menyatukan seluruh sumber daya Pelindo. Sehingga belanja modal (capex) perusahaan bisa fokus pada satu hal untuk membangun konektivitas yang akan memunculkan standarisasi hingga keunggulan layanan.

"Juga mengoptimalkan capex dalam satu program yang dituju, misalnya apakah kita akan bangun hub di Kuala Tanjung atau Bitung, itu bisa difokuskan dalam 1 fokus strategi. Tidak seperti sekarang kita bangun Kuala Tanjung, yang lain berbeda," tuturnya.

Ia berharap dengan merger BUMN ini, Indonesia memiliki satu hub port yang bisa dikembangkan bersama, sehingga dapat menurunkan biaya logistik dan mendorong indeks kompetitif menjadi lebih baik.

Poros Maritim Dunia

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Pelindo III Permudah Proses Ekspor Impor

(Foto:@Pelindo III)

Ditambahkan Vice President Aliansi Bisnis Pelindo II, Arya Adhiguna, merger ini merupakan salah satu upaya mewujudkan ambisi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mengurangi biaya logistik menjadi salah satu strategi untuk mewujudkannya.

Dijelaskannya, pelabuhan sejatinya berkontribusi kurang dari empat persen biaya logistik di Indonesia.

"Jadi banyak lagi yang bisa dilirik, banyak pihak yg terlibat dan harus mendukung biaya logistik ini semakin murah mulai dari sisi operator industri sampai dukungan dari pemerintah," tuturnya.

Lanjutkan Membaca ↓