Hasto Kristiyanto Tersangka dan Yasonna Laoly Dicekal, Jadi Pukulan Beruntun PDIP?

Baru 51 Kementerian dan Lembaga yang Asuransikan Barang Milik Negara, Ini Daftarnya

DJKN mengajak semua Kementerian dan Lembaga untuk segera mengasuransikan bangunan dan gedung yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) hingga akhir 2021.

oleh Tira Santia diperbarui 10 Sep 2021, 14:50 WIB

Diterbitkan 10 Sep 2021, 14:50 WIB

Ilustrasi Asuransi (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Encep Sudarwan menargetkan hingga akhir 2021 semua Kementerian dan Lembaga bisa mengasuransikan Barang Milik Negara (BMN). Sejauh ini baru ada 51 Kementerian dan Lembaga yang mengimplementasikan pengasuransian BMN.

“Sekarang sudah 51(K/L) yang implementasi, berarti dari 84 tinggal 33 lagi. Ini bisa kita kejar sampai akhir tahun ini target kami,” kata Encep dalam Bincang DJKN, JUmat (10/9/2021).

Oleh karena itu, DJKN mengajak semua Kementerian dan Lembaga untuk segera mengasuransikan bangunan dan gedung hingga akhir 2021. Dia menyarankan agar K dan L mengasuransikan bangunan yang strategis, dan bangunan yang utama dulu.

“Ayo K dan L,ayo untuk mengasuransikan tidak harus semua dulu mungkin bangunan-bangunan strategis dulu, bangunan utama dulu, yang kita harus lindungi dulu, gak perlu setahun deh karena melihat anggaran yang kemarin ada refocusing ada berapa bulan kita mulai dulu,” ujarnya.

Dia pun memahami bahwa untuk memulai berasuransi tidaklah gampang, melainkan harus menyediakan data terlebih dahulu, selain itu pentingnya untuk memahami terkait asuransi.

“Karena untuk memulai berasuransi tidak gampang, harus menyediakan data dan pemahaman orang akan asuransi tidak gampang,” ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tujuan

Ilustrasi Asuransi (iStockphoto)

Adapun tujuan dari Kementerian Keuangan untuk mendorong pengasuransian BMN Tahun Anggaran 2021, yakni pertama, mengimplementasikan pengasuransian pada seluruh K/L; kedua, persiapan perluasan objek asuransi BMN; ketiga, persiapan integrasi pooling fund dana bencana sebagai sumber pendanaan asuransi BMN.

Langkah strategis tersebut dilakukan karena dalam pengasuransian K/L itu terkadang dari satu K/L saja tidak semuanya mengasuransikan BMN nya, karena keterbatasan anggaran dan sebagainya.

Lebih lanjut Encep menyebutkan terdapat 2 objek asuransi BMN, pertama gedung dan bangunan dengan kriteria mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang, dan menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Objek yang kedua yaitu BMN yang dapat mengikutsertakan sarana dan prasarana antara lain komponen struktural, mekanikal, elektrikal, dan tata ruang luar.