Sri Mulyani Manfaatkan Presidensi G20 Kebut Inklusi Keuangan Digital RI

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam rangka untuk meningkatkan inklusi keuangan di tahun 2022 dan masa mendatang, pemerintah akan fokus pada inklusi pembiayaan digital dan usaha kecil menengah.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam OECD-OJK Conference on Financial Inclusion, Financial Consumer Protection and Financial Literacy in the Asia-Pasific, Kamis (2/12/2021).

Berdasaran hasil survei Bank Dunia, pada tahun 2070 diprediksi indeks inklusi keuangan dunia akan mencapai 68,52 persen. Namun, untuk Indonesia jauh lebih rendah yaitu sebesar 48,86 persen. Demikian, indikator ini menyoroti, perlunya mempercepat inklusi keuangan secara global.

“Itulah sebabnya selama masa Presidensi Indonesia, Kami menggabungkan satu pilar yaitu mempromosikan produktivitas dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif ke dalam inklusi keuangan. Dalam hal ini juga akan fokus pada inklusi pembiayaan digital dan pembiayaan usaha kecil menengah,” kata Menkeu Sri.

Oleh karena itu, Pemerintah akan memanfaatkan Presidensi Indonesia G20 dengan memfokuskan pada 3 hal, yaitu pertama, kerangka implementasi prinsip tingkat tinggi tentang inklusi Keuangan digital.

“Mengingat pesatnya pertumbuhan pembiayaan digital Indonesia akan mendorong inklusi keuangan melalui digitalisasi untuk meningkatkan akses keuangan baik kepada individu maupun Usaha Kecil Menengah,” jelasnya.

Kedua, opsi kebijakan untuk memanfaatkan layanan pembiayaan digital dan inovatif kepada Usaha Kecil Menengah, yang akan meliputi jasa keuangan di luar produk kredit dari lembaga keuangan formal, termasuk fintech sebagai alternatif pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Ketiga, menerapkan praktik yang baik untuk meningkatkan layanan keuangan bagi Usaha kecil dan menengah. Dalam pilar ini akan mencakup harmonisasi Usaha menengah dan kecil untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas data agregat.

“Benar-benar hal Inklusi keuangan sangat penting dalam Presidensi kita. Tapi kami juga percaya bahwa beberapa isu lintas sektoral di luar hasil tersebut juga penting. Oleh karena itu, kami juga menempatkan perlindungan konsumen dan literasi keuangan sebagai perhatian kami dalam pembahasan inklusi keuangan,” jelas Menkeu.

Menkeu menegaskan, peningkatan perlindungan konsumen akan menjadi sangat-sangat penting seiring dengan semakin kompleksnya industri jasa keuangan, semakin dinamis, dan bahkan semakin rentan terhadap risiko baru.

“Kami perlu memperkuat sistem perlindungan konsumen untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen, meningkatkan kesadaran lembaga keuangan dan tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pada akhirnya Kami ingin mencapai kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap sektor jasa keuangan,” pungkas Menkeu.