Erick Thohir Tak Mau SDA Indonesia Justru Tumbuhkan Ekonomi Negara Lain

Erick Thohir mengaku terus mendorong BUMN meningkatkan hilirisasi batu bara.

oleh Arief Rahman H diperbarui 24 Jan 2022, 16:14 WIB
Diterbitkan 24 Jan 2022, 16:14 WIB
Menteri BUMN  Erick Thohir saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking proyek gasifikasi batu bara di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1/2022). Dok BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking proyek gasifikasi batu bara di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1/2022). Dok BUMN

Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan jika BUMN berkomitmen penuh dalam melakukan akselerasi proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) atau gasifikasi batu bara.

Hal ini disampaikan Erick Thohir saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking proyek gasifikasi batu bara di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1/2022).

"BUMN mendukung penuh arahan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus mendorong gasifikasi baru bara. Hal ini bertujuan demi mengurangi ketergantungan pada impor Liquid Petroleum Gas (LPG) dan penguatan energi hijau Indonesia," ujar Erick.

Erick mengaku terus mendorong BUMN meningkatkan hilirisasi. Erick tak ingin melimpahnya sumber daya alam (SDA) justru menjadi bahan bagi pertumbuhan negara lain.

Erick mengatakan negara-negara Asia Tenggara lain telah melakukan ekspor barang yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang masih mengandalkan ekspor bahan mentah.

Hal ini berbeda dengan ekspor Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina, yang didominasi barang jadi dan setengah jadi.

Erick menyebut proyek gasifikasi batu bara yang dilakukan PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan Air Products & Chemicals Inc. (APCI) dapat mengurani subsidi LPG sebesar Rp 7 triliun per tahun dan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.

"Hilirisasi sumber daya alam dengan gasifikasi batubara menjadi gas DME untuk mengurangi impor LPG merupakan bagian dari transformasi BUMN agar siap menghadapi pasar global," ucap Erick.

Erick menyampaikan proyek strategis nasional (PSN) selama 20 tahun mendatangkan investasi asing dari APCI sebesar USD 2,1 miliar atau setara Rp 30 triliun.

Dengan utilisasi 6 juta ton batu bara per tahun, Erick menilai, proyek ini dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun untuk mengurangi impor LPG 1 juta ton per tahun.

Tak hanya dari investasi, Erick menilai PSN gasifikasi baru bara juga memberikan dampak ganda, berupa menarik investasi asing lainnya, memberdayakan industri nasional melalui penggunaan porsi TKDN, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.

Menurut Erick, kerja sama gasifikasi batu bara mampu memberikan penghematan cadangan devisa hingga Rp 9,7 triliun per tahun dan menyerap 10 ribu tenaga kerja.

"Gasifikasi batu bara memberikan nilai tambah langsung pada perekonomian nasional secara makro karena sejalan dengan arahan presiden untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor, juga transformasi ke ekonomi hijau serta energi baru dan terbarukan," tambah Erick Thohir.

Jokowi: Impor LPG Kita Gede Banget, Tidak Mikir Negeri Ini Dirugikan

Pembangunan pabrik gasifikasi batu bara menjadi Dimetil Eter (DME) di Muara Enim, Sumatera Selatan.
Pembangunan pabrik gasifikasi batu bara menjadi Dimetil Eter (DME) di Muara Enim, Sumatera Selatan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembangunan pabrik gasifikasi batu bara menjadi Dimetil Eter (DME). Proyek ini memanfaatkan investasi dari perusahaan asal Amerika Serikat yang disebut-sebut investasi kedua terbesar setelah Freeport.

Jokowi menyebut proyek hilirisasi ini akan menekan biaya impor terhadap LPG. Selain itu setelah beroperasinya pabrik ini pula akan menekan biaya subsidi pemerintah terhadap masyarakat pengguna LPG setelah beralih ke DME.

“Impor kita LPG itu gede banget mungkin Rp 80-an triliun dari kebutuhan Rp 100-an triliun, impornya Rp 80 triliun itupun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat, karena harganya tinggi sekali, subsidinya Rp 60-70 triliun, pertanyaan saya, apakah mau kita terus-teruskan?,” katanya, Senin (24/1/2022).

Selanjutnya, dengan adanya impor LPG ini, keuntungan akan masuk ke negara lain, dan yang terbuka adalah lapangan kerja di negara lain. Padahal, kata dia, Indonesia memiliki raw material berupa batu bara yang melimpah.

Jokowi mengatakan, memang selama ini ada yang nyaman dengan impor dan menjadikan impor sebagai zona nyaman. Padahal negara dan rakyat sangat dirugikan dengan kebiasaan impor, sebab tidak adanya lapangan pekerjaan.

"Sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, impor tidak berpikir bahwa negara itu dirugikan. Rakyat dirugikan karena tidak terbuka lapangan pekerjaan. Bayangkan tadi disampaikan oleh Menteri Investasi akan membuka lapangan pekerjaan 11.000 sampai 12.000 di sini," jelasnya.

 

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya