Penyaluran Dana Perlindungan Sosial Capai Rp 45,08 Triliun hingga 15 April 2022

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah masih menyalurkan bantuan sosial (bansos) di 2022. Bansos ini disalurkan untuk membantu masyarakat dari dampak pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, hingga saat ini, realisasi belanja untuk perlindungan sosial dari pos anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) meningkat sangat besar.

Per 31 Maret realisasinya baru mencapai Rp 22,48 triliun. Hanya dalam waktu 15 hari, penyerapannya meningkat menjadi Rp 45,08 triliun.

"Perlinsos PC PEN meningkat signifikan dari Rp 22,6 triliun per 31 Maret meenjadi Rp 45,08 triliun pada 15 April," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (20/4).

Penyerapan anggaran perlindungan sosial tersebut dilakukan melalui sejumlah program bantuan sosial yang dimiliki pemerintah. Pada Progrm Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta KPM telah menyerap anggarn Rp 13,7 triliun. Lewat program kartu sembko kepada 18,8 juta keluarga menyerap anggaran Rp 18,7 triliun.

"Jadi kita sifatnya top up atau memberikan tambahan kepada 10 juta KPM PKH dn 18,8 juta keluarga pada program kartu sembako," katanya.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan anggaran sebesar Rp 5,5 triliun untuk program BLT Minyak Goreng kepada 18,3 juta KPM. Termasuk penyaluran BLT Desa kepada 4,4 juta KPM sebesar Rp 4,7 triliun.

"Kita gunakan tambahan belanja bantuan sosial kepada kelompok tersebut dengan manfaat sosial mereka," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, secara keseluruhan penyerapan anggaran perlindungan sosial sejak Januari-Maret 2022 mengalami penurunan. Penyerapannya hanya Rp 81 triliun, lebih rendah dari periode yang sama pada 2021, yakni Rp 92,7 triliun.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah daerah (pemda) bertugas untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran.

"Pemerintah daerah bisa memperkuat verifikasi data. Kalau informasi gagal salur, ada yang meninggal dunia atau tidak tepat sasaran, maka segera melaporkan kepada Kemensos. Mereka telah menyediakan mekanisme pembaruan data," kata Wakil Ketua Komisi VIII Tubagus Ace Hasan Syadzily di Balai Kota Balikpapan, Selasa (19/4), seperti dilansir Antara.

Bersama 11 orang anggota Komisi VIII DPR lainnya, Ace melakukan kunjungan kerja mengisi reses bersama jajaran Kemensos di Balikpapan, Kalimantan Timur. Agenda kunjungan memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.

Untuk penyaluran bansos di Kaltim, kata Ace, sejauh ini berjalan lancar dan baik. Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI melakukan penyerahan bantuan secara simbolis.

Bantuan terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako/BPNT, dan BLT Minyak Goreng. Selain itu disalurkan pula bantuan kesiapsiagaan bencana dan bantuan ATENSI.

Di Provinsi Kalimantan Timur total terdaftar sebanyak 123.956 KPM PKH dengan nilai bantuan Rp93.493.125.000, BPNT menjangkau 573.475 KPM dengan nilai bantuan Rp114.695.000.000, dan BLT Minyak Goreng meliputi 337.110 KPM dengan nilai bantuan Rp33.771.000.000.

Kemensos membantu pemda berupa bantuan beras reguler penanganan bencana alam sebanyak 20.000 kg beras dengan nilai Rp215.380.000 dan bantuan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil 66 KK sebesar Rp300.000.000.

Untuk bantuan ATENSI diberikan dalam bentuk bantuan kewirausahaan, lanjut usia (lansia), disabilitas, dan anak yatim piatu kepada 586 KPM senilai Rp640.595.270 sehingga total bantuan sebesar Rp243.055.100.270. 

Di Kota Balikpapan tercatat sebanyak 12.065 KPM PKH dengan bantuan senilai Rp9.068.425.000, BPNT menjangkau 63.215 KPM dengan nilai Rp12.643.000.000, dan BLT Minyak Goreng menjangkau 36.555 KPM senilai Rp3.655.500.000.

Bantuan ATENSI untuk kewirausahaan, lansia, disabilitas, dan anak yatim piatu sebesar Rp111.700.000 sehingga total bansos di Kota Balikpapan senilai Rp25.478.625.000.

Bantuan ATENSI yang disalurkan merupakan kontribusi dari Sentra Terpadu Kartini Temanggung dan Sentra Terpadu Prof. Dr. Suharso Surakarta.

Kunjungan kerja anggota Komisi VIII DPR RI juga berlangsung di Kota Batam dan Yogyakarta.