Jangan Cuma Nonton, Konglomerat Diminta Turun Tangan Urus UMKM

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan para konglomerat harus turut serta mengurus Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan, di Jakarta, Rabu (13/7/2022).

“Sekarang konglomerat harus turun mengurus juga UMKM. Makannya acara ikut terus,” kata Bahlil.

Bahli mengatakan hal tersebut lantaran hadir Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid. Selain itu, juga dihadiri  Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko,

Dia menjelaskan, kegiatan hari ini merupakan implementasi daripada UU Cipta Kerja Khususnya PP nomor 5 dan 6 terkait perizinan berusaha. OSS menganut dua hal, ada yang skala menengah besar dan skala menengah kecil.

Dalam implementasinya untuk skala menengah ke bawah terkait dengan UMKM. Dimana UMKM ini sejak bapak Presiden resmikan OSS pada bulan Agustus awal sampai sekarang sudah mencapai 1.513.000 NIB. Dari angka tersebut 98 persen lebih itu adalah UMKM bukan pengusaha besar.

“Terkait dengan aplikasi ini untuk UMKM sangat cepat. Bisa di cek, kalau urus NIB UMKM berapa lama, dalam catatan kami paling lama 30 menit dan gratis tidak dikenakan biaya baik sertifikat halal maupun SNI,” ujarnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Justru, pihaknya mengalami kendala dalam mengurus NIB skala besar. Lantaran, bagi perusahaan besar resikonya juga besar, karena terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin lokasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

“Yang memang agak repot menyelesaikan NIB ini terkait pengusaha besar yang resikonya besar yang terkait dengan AMDAL dan izin lokasi KKPR. Itu kami akui yang paling dalam yang harus kami perbaiki,” ujarnya.

Lebih lanjut, dalam laporannya kepada Presiden Jokowi, Bahlil menyampaikan terkait pemberian kredit lending 30 persen kepada UMKM.Ternyata, hampir 50 persen UMKM di Indonesia belum formal masih informal yang sekarang menuju formal. Itulah salah satu penyebab mereka tidak mendapat fasilitas kredit.

“Tetapi atas perintah pak Erick sebagai Menteri BUMN berkolaborasi dengan Menteri Koperasi, sekarang kami kerjanya membagi-bagikan NIB kepada nasabah yang belum mendapat NIB supaya mereka mendapatkan kredit yang layak dari program pemerintah lewat KUR,” ujarnya.

Program pemberian NIB perseorangan ini dilakukan di 20 provinsi. Bahlil berharap, UMKM yang telah mendapatkan NIB bisa dengan mudah mendapatkan pembiayaan dari bank.

“Sekarang dengan Menteri Koperasi dan Menteri BUMN untuk kita fasilitasi agar sertifikat yang mereka bisa diagunkan di bank dengan NIB dan mereka bisa memulai usaha di tempat mereka dari Aceh sampai Papua,” pungkasnya.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan saat pandemi Covid-19, jumlah nasabah PNM Mekar bertambah 7,1 juta nasabah.

Padahal sebelum pandemi Covid-19, jumlah nasabah PNM Mekar mencapai 5,6 juta, kemudian ditambah 7,1 juta totalnya menjadi 12,7 juta nasabah.

"Ibu-ibu di desa yang pinjamannya Rp 1-4 juta di bawah grup BRI PNM mekar bisa tumbuh saat covid 7,1 juta. Kenapa UMKM yang lain tidak bisa. Artinya kalau kita mau kita bisa, disaat yang sulit kita buktikan ekononomi kita tumbuh," kata Erick saat menghadiri acara Pemberian NIB kepada 550 pelaku UMK di Surakarta, Rabu (6/7/2022).

Apalagi dengan hadirnya kemudahan mendaftar Nomor Izin Berusaha melalui Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, Erick yakin UMKM akan mudah mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Selain itu, BUMN dibidang perbankan juga mudah menyalurkan pembiayaan.

"Saya yakin dengan proses yang dimudahkan dengan sistem OSS dan NIB ini, selama ini pembiayaan UMKM sulit mendapatkan data sekarang lebih terbuka untuk mendapatkan data sehingga lebih tepat sasaran," kata Erick.

Lebih lanjut, kata Erick, kolaborasi kementerian itu sangat penting. Tidak mungkin kementerian bisa sukses menjalankan program jika berdiri sendiri.

Kementerian BUMN sangat senang bisa dilibatkan dalam mendorong pelaku UMKM untuk mendapatkan NIB.

"Ini sesuai dengan instruksi bapak Presiden yang dimana bapak Presiden selalu menekankan, bahwa basis daripada pertumbuhan ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan," ujarnya.

UMKM harus dikedepankan tanpa membedakan dengan perusahaan-perusahaan besar yang telah menjadi pemain global.

Kesinambungan itu sangt penting antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil terutama UMKM.

"Ekonomi yang kita bangun ini harus seimbang dan presiden menekankan bahwa kita bukan negara kapitalis, bukan negara oligarki, tetapi negara yang jelas punya pondasi yang kuat yang didorong berdasarkan ekonomi kerakyatan UMKM," ujar Erick.

Dia ingin menjadikan UMKM sebagai rantai pasok yang berkesinambungan supaya bisa beriringan dengan perusahaan besar.

"Kita fokus BUMN ini dipembiayaan dan pendampingan. Kalau bisa kita membuka pasar kita bantu dan terbukti dorongan pembiayaan KUR ini terus ditingkatkan," ujarnya.