Peluang UMKM Berkembang Tahun Ini Terbatas, Kenapa?

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, memandang peluang UMKM untuk bisa berkembang secara bisnis relatif terbatas di tahun ini.

Lantaran, janji pemerintah untuk mendongkrak UMKM masih terhambat oleh beberapa aturan dan situasi yang ada. Mulai dari efisiensi anggaran, yang turut berpengaruh terhadap target 40 persen belanja produk barang dan jasa dari UMKM.

Tauhid menilai potensi UMKM untuk naik kelas masih ada. Hanya saja, dengan kondisi saat ini, khususnya lewat bantuan pemerintah, peluangnya tidak terlalu besar.

"Saya kira masih, cuman enggak begitu besar tahun ini. Kalau potensi pasti besar, karena mereka kan banyak yang lari ke sektor informal. Cuman di tahun ini agak relatif terbatas dengan situasi makro kita," ujarnya kepada Liputan6.com, dikutip Sabtu (29/3/2025).

Menurut dia, pemerintah sudah punya tekad untuk membesarkan UMKM. Namun sayangnya itu turut terganjal oleh situasi makro ekonomi saat ini, yang membuat sisi permintaan (demand) di sektor UMKM pun mengecil.

"UMKM tuh tumbuh ada sifatnya kita naik kelas, ada yang kita lindungi. Sebagian pemerintah sudah optimal laksanakan, tapi buktinya kayak fasilitas kredit, demand-nya enggak ada," sebut dia.

Selain terkendala penyaluran anggaran, ia menilai pengembangan UMKM pun tersendat dari segi teknis pengembangan.

"Masih kurang, misalnya untuk inovasi, fasilitasi teknologi, penguatan kapasitas. Duitnya ada, tapi kalau itunya enggak berkembang kan agak susah. Jadi masih ada yang belum lengkap," ucap dia.

Oleh karenanya, Tauhid menilai kelanjutan program realokasi anggaran bisa jadi kunci untuk penguatan UMKM. Sebab, banyak UMKM, khususnya di daerah yang terkena dampak akibat adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sekarang.

"Karena itu yang dibutuhkan di kuartal kedua ini adalah kepastian realokasi anggaran. Kan belum diputuskan ke mana aja. Itu harus cepat-cepat agar ada kepastian bagi pelaksana di tingkat teknis. Kalau enggak disetujui-setujui ya enggak jadi kan. Saya kira itu penting," ungkapnya.

Terlebih, saat ini sejumlah UMKM penyedia barang dan jasa yang ngomel gara-gara banyak pemasukannya hilang imbas tidak menerima orderan lagi dari pemerintah. Semisal agen travelling yang terdampak akibat terpangkasnya anggaran perjalanan dinas.

Sehingga, ia pun mendesak pemerintah melakukan realikasi anggaran lanjutan yang lebih tepat sasaran. "Realisasinya harus tepat lagi, yang menumbuhkan ekonomi," serunya.

Adapun melalui langkah efisiensi, pemerintah diklaim berhasil mengantongi dana penghematan anggaran sebesar Rp 300 triliun.

Salah satunya dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang jadi inisiasi Presiden Prabowo Subianto. Selain dari program MBG, Tauhid menyebut pemerintah bisa lebih mencermati alokasi lainnya yang bisa dialihkan untuk penguatan ekonomi dan UMKM.

"Kan ada efisiensi Rp 300 triliun, itu kan realokasi. Oke sebagian untuk MBG, tapi yang lain kan belum diputuskan," pungkas dia.