Presiden China Xi Jinping Kunjungi Kereta Cepat Jakarta-Bandung saat KTT G20

Liputan6.com, Jakarta Presiden China Xi Jinping disebut akan menengok proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Itu berbarengan dengan Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada November 2022 mendatang.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menyebut dalam jadwal pemerintah, Xi Jinping akan ikut melihat proyek KCJB. Rencana ini memang telah muncul sejak beberapa bulan lalu.

"ini dijadikan salah satu tujuan dari kunjungan Presiden China di G20," kata dia dalam Konferensi Pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (26/7/2022).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo akan meresmikan KCJB. Ia juga menyebut, uji coba KCJB diusahakan dilangsungkan saat rangkaian KTT G20 mendatang.

"Nanti mudah-mudahan pak Presiden Xi Jinping dan pak Presiden Jokowi juga ada di Bali. Beberapa proyek besar kita dengan Tiongkok juga akan kita coba resmikan pakai zoom," kata Luhut dalam kunjungan kerja ke proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kabupaten Purwakarta, Rabu 30 Maret 2022 lalu.

Terkait pengerjaan proyel Kereta Cepat Jakarta Bandung, Wahyu mengatakan beberapa bagian sudah mulai rampung. Meski ada beberapa lainnya yang masih menunggu penyelesaian.

"Jadi memang sudah kita tinjau, (beberapa) sudah selesai konstruksinya, sekarang yang dikerjakan mungkin depo-nya. Kalau stasiun memang sudah dikerjakan untuk kereta cepat," kata dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Terkait biaya, Wahyu Utomo mengatakan pihaknya masih membahas besaran tersebut. Biaya ini rencananya juga akan ditanggung pemerintah melalui dana APBN.

"Beberapa waktu lalu disampaikan adanya cost overrun. Tentang coat over run ini setahu saya masih dibahas. Karena ada permintaan karena cost over run ini agar dicover oleh pemerintah Indonesia," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Selasa (26/7/2022).

Proyek yang digarap konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China ini jadi salah satu proyek strategis nasional. Bahkan, uji coba operasinya ditarget pada akhir 2022, bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi G20.

Wahyu mengaku Kementerian Keuangan masih membahas besaran kelebihan biaya proyek. Sementara, dari pihak Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) berfokus pada pembangunan proyek strategis.

"Terkait hal ini, teman-teman dari Kemenkeu baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kita untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun," kata dia, yang juga menjabat Ketua KPPIP.

Terkait pembangunan, Wahyu optimistis proyek akan rampung dalam waktu dekat. Harapannya, KCJB juga bisa beroperasi pada 2023 mendatang.

"Kalau cost overrun lagi dibahas, dan saya gak tahu ini apakah akan dibahas oleh Pak Presiden, tapi kami yakin komitmen dari pemerintah Indonesia bahwa kereta cepat ini harus segera dioperasikan," terangnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komisi VI DPR RI menyetujui kucuran modal bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) tunai. Jumlahnya mencapai Rp 4,1 triliun.

Persetujuan ini dilontarkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (4/7/2022).

"Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara tunai tahun 2023," kata Hekal.

Ia turut membacakan kesimpulan rapat yang menyetujui kucuran dana tersebut untuk penambahan modal untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

"PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 4.100.000.000.000 (empat triliun seratus miliar rupiah) yang akan dgunakan dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek KCJB," tutur Hekal.

Untuk diketahui, penyetujuan usulan ini berbarengan dengan 9 BUMN lainnya. Sehingga secara total Komisi VI DPR RI menyetujui 10 perusahaan pelat merah mendapatkan kucuran PMN.

Total PMN yang diberikan kepada 10 perusahaan ini mencapai Rp 73,26 triliun. Dibagi menjadi PMN Tunai Rp 69,82 triliun, dan PMN non-tunai sebesar Rp 3,44 triliun.