Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Serikat Pekerja KAI Tolak Rencana MRT Jakarta Caplok Saham Mayoritas KCI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membeli saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku operator kereta commuter line melalui PT Moda Integrasi Jabodetabek (MITJ).

oleh Arief Rahman H diperbarui 10 Okt 2022, 13:05 WIB

Diterbitkan 10 Okt 2022, 13:05 WIB

FOTO: Kapasitas Penumpang KRL Jabodetabek Naik Jadi 80 Persen

Sejumlah penumpang naik kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Manggarai, Jakarta, Kamis (19/5/2022). Penambahan kapasitas penumpang KRL menjadi 80 persen dibuat menyesuaikan aturan terbaru Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) menolak mentah-mentah rencana PT MRT Jakarta yang akan mengakuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Bahkan serikat pekerja itu mengancam akan melakukan mogok kerja.

Rencananya, PT MRT Jakarta akan mengakuisisi 51 persen saham milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di PT KCI. Dengan begitu, BUMN DKI Jakarta itu akan menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan pengelola kereta rel listrik (KRL) itu.

"Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) mendukung integrasi transportasi, tetapi tidak dengan mengakuisisi, integrasi yes, akuisisi no. Untuk mencegah adanya permasalahan hukum yang serius di kemudian hari," seperti tertulis dalam keterangan resmi SPKA, Senin (10/10/2022).

Jika langkah akuisisi masih tetap dilakukan, pihak SPKA bahkan akan melakukan aksi mogok nasional. Ini mengacu pada isi pernyataan tersebut yang telah diteken oleh dewan pengurus pusat (DPP) dan dewan pengurus daerah (DPD) SPKA.

"Jika aksi korporasi akuisisi tetap dilakukan, maka serikat pekerja kereta api akan melakukan ancaman mogok nasional," tulisnya.

Dalam keterangan tersebut, SPKA menyebut Kejaksaan Agung telah menyampaikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) Nomor: B-940/G/Gph.1/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal Pendapat Hukum (Legal Opinion) Jaksa Pengacara Negara tentang Rencana Transaksi Untuk Melaksanakan Integrasi Transportasi Jabodetabek.

SPKA menilai sejumlah pengamat transportasi publik juga telah sepakat dengan adanya integrasi yang dilakukan. Integrasi ini tidak perlu adanya upaya akuisi perusahaan PT KCI oleh MRT Jakarta.

"dan menurut pendapat kami RATAS bukanlah (belum) sebuah Dasar Pijakan aturan Kebijakan hukum," tulis SPKA.

Bertentangan dengan Hukum

FOTO: Waspada Ancaman Omicron hingga Februari Mendatang

Kepadatan calon penumpang kereta Commuter Line (KRL) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu (12/1/2022). Kementerian Kesehatan memprediksi penyebaran kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia akan terus terjadi hingga mencapai puncaknya pada Februari 2022. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Lebih lanjut, SPKA juga menilai kalau aksi akusisi saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter bertentangan dengan regulasi.

Alasannya, karena penugasan angkutan massal KRL dengan skema PSO itu kepada BUMN PT KAI, lalu diteruskan kepada anak perusahaannya yakni PT KCI selama ini tidak masalah karena KAI yang punya mayoritas saham PT KCI.

"Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) masih tetap konsisten menolak rencana “Pencaplokan” saham 51 persen PT KAI di PT KCI," tulis SPKA menegaskan.

Rencana Akuisisi

Penetapan Tarif Integrasi Layanan Transportasi di Jakarta

MRT dan bus TransJakarta melintas di Jakarta, Kamis (11/8/2022). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan paket tarif integrasi untuk layanan transportasi umum massal yakni TransJakarta, MRT, dan LRT dengan plafon maksimum satu kali perjalanan sebesar Rp 10 ribu. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi soal rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membeli saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku operator kereta commuter line melalui PT Moda Integrasi Jabodetabek (MITJ).

Menurut dia kebijakan ini merupakan bagian dari amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kendati demikian, Syafrin menyebut belum ada pembahasan terbaru perihal tersebut.

Diketahui, Pemprov DKI berencana membeli saham PT KCI melalui PT Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. Anggaran untuk membeli saham berjumlah Rp1,7 triliun yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) APBD DKI 2023 yang diajukan PT MRT Jakarta.

"Ini kan amanat ratas Pak Presiden yang notulensinya sudah ada, artinya jakarta terus berupaya apa yang sudah diamanatkan pak Presiden untuk akuisisi KCI," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Caplok 51 Persen Saham KAI

FOTO: Libur Lebaran di Tengah Pandemi, MRT Sepi Penumpang

Suasana sepi saat Lebaran di salah satu stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) di Jakarta, Minggu (24/5/2020). Di tengah pandemi virus corona COVID-19, pengguna MRT terpantau sepi dan tak seperti libur Lebaran sebelumnya. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Apabila terealisasi, Pemprov DKI diperkirakan bakal memilki saham mayoritas sebesar 51 persen di dalam PT KCI. Dengan mengakuisisi commuter line, maka Pemprov DKI akan mudah untuk melakukan pengintegrasian.

Syafrin menyampaikan rencana mengakuisisi commuter line ini sudah lama dikemukakan. Namun, terkendala anggaran akibat Pandemi Covid-19.

"Ini yang terus kita hadapi tentu dengan cari sumber-sumber (anggaran) lain sesuai ketentuan," kata dia.