Lowongan CPNS 2023 Dibuka, Prioritaskan Tenaga Kesehatan dan Guru

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mulai merancang pengadaan aparatur sipil negara atau ASN 2023, terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2023. Khususnya untuk guru dan tenaga kesehatan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah akan melanjutkan target pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional melalui pengadaan CPNS 2023 dan PPPK.

"Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas, dan kita bahas hari ini bersama Pak Nadiem Makarim dan Pak Budi Gunadi Sadikin. Tentu sektor lain juga kita siapkan formasinya,” ujar Anas dalam acara Rapat Koordinasi Rencana Pengadaan ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun 2023, di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Senada, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemenuhan tenaga kesehatan (nakes) di daerah harus diikuti oleh komitmen pemda untuk mengajukan formasi yang sesuai dengan kebutuhan.

"Saya minta seluruh daerah segera mengisi formasi yang dibutuhkan untuk 2023. Dan pastikan cocok, jangan sampai kalau yang dibutuhkan dokter tapi yang dimasukkan tenaga administrasi," tegasnya.

Budi mengakui bahwa saat ini masih banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi nakes karena alasan anggaran.

Untuk itu Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terkait alokasi spesifik untuk pembayaran gaji PPPK dan program-program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan arahan Presiden.

"Pemerintah pusat sudah membantu mengalokasikan dananya secara lebih spesifik untuk nakes yang memang berkontribusi banyak dalam meningkatkan level pendidikan dan kesehatan," jelasnya.

Mengamini penjelasan Menkes, Mendikbudristek Nadiem Makarim menguraikan tiga paket kebijakan mengenai pemenuhan guru PPPK. Pertama, jika dalam bulan Februari hingga Maret 2023 formasi tidak diterima 100 persen dari pemerintah daerah maka pemerintah pusat bisa melengkapi jumlah formasi PPPK.

"Pemerintah pusat akan mengajukan dan menetapkan formasinya," ungkapnya.

Kedua, Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk PPPK tidak akan bisa digunakan untuk hal lain. Bahkan tidak bisa digunakan untuk hal pendidikan lainnya.

"Ketiga, dana spesifik untuk pengangkatan PPPK tersebut hanya akan ditransfer ke pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi," pungkas Nadiem.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, sedang menyiapkan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, atau CPNS 2023.

Dalam tahap persiapan tersebut, ia tengah berkolaborasi dengan instansi daerah terkait kesiapan untuk proses perekrutan nanti.

"Hari ini kita sedang rapat dengan seluruh daerah untuk menyiapkan penerimaan ASN di 2023. Maka datanya kita minta perbaiki. Itu ada CPNS juga," ujar Menpan RB Azwar Anas saat ditemui Liputan6.com di Ritz-Carlton Hotel Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Adapun dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) kali ini, Kementerian PANRB disebutnya akan fokus menuntaskan tenaga honorer yang ada di bawah pemerintah, untuk diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Sekarang kan ada aturan yang 2023 musti sudah selesai. Kita sedang mencari opsi, salah satunya yang kita beresin sekarang ini dan 2023 adalah tenaga di pendidikan dan kesehatan. Itu jadi prioritas di 2023," sebutnya. 

Saat ditanya berapa jumlah formasi yang akan tersedia di CASN dan CPNS 2023, Azwar Anas belum dapat menjabarkannya. "Belum, kita lagi data," imbuh dia. 

Pun bila jadi dibuka, pemerintah akhirnya kembali membuka seleksi CPNS di tahun depan, setelah pada 2022 ini hanya membuka rekrutmen untuk PPPK saja. Total, ada sebanyak 530.028 formasi ASN nasional tahun 2022.

Adapun pada rekrutmen PPPK 2022, Kementerian PANRB menetapkan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338. Kebutuhan daerah terinci sebanyak 319.716 PPPK Guru, 92.014 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 27.608 PPPK Tenaga Teknis.

Sejumlah atlet badminton berprestasi seperti Anthony Sinisuka Ginting, Hendra Setiawan, Marcus Gideon, Muhammad Ahsan, hingga Fajar Alfian resmi diangkat menjadi PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Informasi itu terlihat dari unggahan pada akun Instagram milik Fajar Alfian, yang menceritakan proses dirinya bisa diangkat jadi PNS setelah mengikuti proses seleksi sejak 2018. 

"Terimakasih banyak untuk pemerintah @kemenpora atas apresiasinya, dari CPNS 2018 dan sekarang sudah resmi menjadi PNS di 2022 lewat pendidikan pelatihan di @pusdiklat_tekfunghan," dikutip dari unggahan akun Instagram resmi @fajaralfian95, Kamis (10/11/2022).

Bila mengacu ke belakang, pemerintah pada 2018 silam memang membuka jalur khusus kepada para atlet berprestasi untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Cerita ini bermula jelang perhelatan Asian Games 2018 pada awal tahun tersebut, ketika pengangkatan atlet jadi PNS diusulkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kala itu, Asman Abnur bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

"Sehingga ke depan atlet ini memiliki masa depan untuk menjadi PNS yang nantinya bisa dia gunakan di masing-masing unit kerjanya. Kita harapkan masa depannya lebih baik dan memberikan motivasi kepada atlet sekarang," ujar Asman.