Pemprov Tak Sanggup, Jokowi Bakal Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak di Lampung

Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi hari ini mengunjungi Provinsi Lampung. Tujuannya untuk memastikan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan rusak yang selama ini viral di media sosial.

Jokowi mewanti-wanti kepada pemerintah daerah untuk segera merespon keluhan dari warganya tersebut. Bahkan, jika pemda tidak mampu, Jokowi melalui Kementerian PUPR siap mengambil alih perbaikannya.

"Kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, Kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PUPR. Utamanya jalan rusak parah," jelas Jokowi usai meninjau Pasar Natar Provinsi Lampung, Jumat (5/5/2023).

Jokowi menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas orang dan barang. Jokowi menyampaikan biaya logistik akan tergantung pada infrastruktur yang ada di Lampung.

"Ini melihat inflasi, lihat harga-harga tapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan, karena ini menjadi kunci biaya logistik itu sangat bergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki," kata Jokowi.

Pemerintah Pusat Kumpulkan Data

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan kunjungannya ke Lampung untuk mengecek soal jalan rusak di yang viral di media sosial beberapa waktu lalu.

"Saya ingin memastikan, mau lihat betul apakah yang ada di video, apakah yang ada di media itu benar atau enggak bener," kata Jokowi di Sarinah Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Menurut dia, pemerintah baru mengumpulkan data-data soal jalan rusak parah yang ada di kabupaten/kota maupun provinsi. Jokowi menyadari anggaran di provinsi dan kabupaten/kota hanya sedikit yang ditujukan untuk infrastruktur.

"Jadi kita baru mengumpulkan data-data jalan-jalan kabupaten dan kota, jalan-jalan provinsi yang rusak parah karena anggaran yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota tidak banyak mengarahkan pada pembangunan infrastruktur," jelasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan berangkat ke Lampung untuk meninjau jalan rusak. Usai kabar itu berembus, pemerintah daerah (pemda) setempat juga diberitakan langsung memperbaiki jalan rusak poros Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, bak kisah Bandung Bondowoso.

Menanggapi fenomena tersebut, pengamat tata kota Yayat Supriyatna lantas meminta Jokowi cermat memonitor hal tersebut. Pasalnya, bisa saja pemda setempat hanya mengajak Jokowi ke jalanan-jalanan yang tampilannya sudah baik.

"Kalau bisa kalau Presiden datang jangan di jalan yang sudah dibagusin, yang belum-lah. Jadi Presiden jangan mau dibohongin oleh orang di sana lagi. Artinya, Presiden itu harus mengecek berapa jalan yang sudah diperbaiki, berapa jalan yang belum. Yang belum itu yang ditinjau," ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu (3/5/2023).

"Kedua, itu jenis perbaikannya aspal biasa atau aspal beton, itu harus dilihat. Jadi umur teknisnya ketahuan," tegas Yayat.

Yayat melaporkan, kondisi jalan rusak ini sebenarnya banyak terjadi di berbagai daerah Indonesia. Namun, perbaikan baru terjadi pascajalan daerah tersebut diberitakan dan viral.

"Peristiwa ini bukan peristiwa pertama Presiden datang melihat jalan rusak. Yang paling menarik adalah jalan rusak di Kabupaten Tanah Karo, ketika petani-petani jeruk mengeluh produksi jeruk mereka tidak bisa dibawa keluar karena jalannya rusak," paparnya.

"Viral di media sosial, kemudian pemerintah meminta Menteri PUPR membereskan, berhasil, lalu petani kirim jeruk ke Pak Jokowi," kata Yayat.

Di luar itu, ia menambahkan, masyarakat juga perlu tahu bagaimana status dari jalan rusak tersebut. Termasuk kewenangan untuk memperbaikinya, apakah dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.

"Pertanyaannya, mengapa jalan-jalan itu banyak yang rusak. Tentu orang harus tahu dulu, ini jalannya jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota? Kalau di wilayah kabupaten ada jalan provinsi rusak, itu pemkab tidak bisa intervensi," tuturnya.

"Demikian juga kalau ada jalan nasional yang rusak di daerah, itu enggak bisa ditangani baik oleh provinsi, kabupaten/kota, harus dilihat dulu," pungkas Yayat.