Surveyor Indonesia Beri Pelatihan Sertifikasi TKDN ke 105 UMKM

Liputan6.com, Jakarta Surveyor Indonesia Memberikan Pelatihan Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri yang diikuti oleh 105 pelaku UMKM secara luring dan 200 pelaku UMKM secara daring dari wilayah Jabodetabek, Cilegon, Lebak Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, dan Pekanbaru. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-43 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).

Pelatihan yang dilaksanakan secara hybrid ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas, Hj. Wury Ma’ruf Amin. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Liza Tohir beserta jajaran pengurus Dekranas, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting, serta Direksi tiga BUMN pendukung penyelenggara kegiatan yaitu: PT BRI, PT Surveyor Indonesia, dan PT Krakatau Steel.

Dalam laporan pelaksanaan kegiatannya, Loto Srinaita Ginting menyampaikan bahwa peserta yang hadir telah melalui rangkaian proses tahapan sebelumnya yaitu: registrasi, verifikasi, dan beberapa diantaranya yang belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) telah mendapatkan pendampingan dari PT Surveyor Indonesia untuk proses pembuatan NIB.

“Setelah kegiatan ini akan terus dilakukan pendampingan oleh asesor hingga terbitnya Sertifikat TKDN yang ditargetkan pada bulan September 2023,” tambah Loto, Jumat (12/5/2023).

Sementara itu, Hj. Wury Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian BUMN dan BUMN pendukung, serta jajaran pengurus Dekranas yang telah menginisiasi pelatihan kali ini sehingga terselenggara dengan baik dan lancar.

Kegiatan ini diadakan untuk mendorong para perajin atau pelaku UMKM khususnya di sektor kerajinan agar dapat tumbuh dan maju sesuai dengan salah satu fungsi dari Dekranas.

“UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian sebuah negara termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah jumlah UMKM di Indonesia kini tercatat sebanyak kurang lebih 64 juta unit usaha, atau sekitar 99% dari total pelaku usaha di Indonesia, serta mampu menyerap hampir 116 juta Tenaga Kerja, dan berkontribusi sekitar 58% terhadap Produk Domestik Bruto Nasional. Produk UMKM Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memenuhi pasar dalam negeri maupun pasar ekspor termasuk didalamnya, yaitu produk UMKM sektor kerajinan,” jelas Wury.

Produk UMKM sektor kerajinan merupakan salah satu yang terkenadampak terhadap turunnya permintaan akibat pandemi selama dua tahun belakangan ini.

Karena itu, Wury menambahkan, sebagai pemangku kepentingan di bidang kerajinan, semua pihak harus turut aktif berperan untuk menggerakkan kembali sektor kerajinan sehingga bisa mendapat peluang pasar yang baru dan menjaga keberlangsungan usaha para UMKM kerajinan.

Salah satu dukungan pemerintah untuk meningkatkan kembali semangat pasar UMKM adalah dengan disusunnya kebijakan terkait keberpihakan pemerintahan pada produk dalam negeri, khususnya yang dihasilkan oleh UMKM.

Kebijakan yang telah dibuat diantaranya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Aturan ini juga menegaskan perlunya merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan 40% nilai anggaran belanja barang jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

“Salah satu bukti sebagai produk dalam negeri yaitu memiliki sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Sertifikasi TKDN ini sangat penting karena dapat menunjukkan kemampuan industri maupun UMKM dalam negeri. Selain itu, UMKM yang memiliki sertifikat TKDN dapat lebih mudah berpartisipasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, maupun BUMN dan berhak memperoleh preferensi harga,” lanjut Wury.

Wury menambahkan, di satu sisi permodalan adalah adalah salah satu faktor penting dalam kesuksesan usaha tanpa modal yang cukup sulit bagi sebuah bisnis untuk bisa berkembang dengan baik. Namun, permodalan tidak hanya tentang memperoleh modal saja tetapi banyak faktor yang perlu diperhatikan ketika mencari dukungan permodalan yang tepat.

Oleh karena itu, informasi dari para narasumber di pelatihan kali ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam bagi para UMKM berkaitan dengan pilihan-pilihan untuk mendukung permodalan dalam berusaha. “Untuk itulah kami menilai kegiatan pelatihan sertifikasi TKDN dan dukungan permodalan bagi UMKM ini merupakan salah satu bagian dari langkah dan upaya tepat bagi para UMKM untuk dapat mempercepat pertumbuhannya kembali serta membangun optimisme kepada UMKM Indonesia,” tandas Wury.

Pelatihan kepada UMKM kali ini terdiri dari dua sesi. Pada sesi I mengangkat temamengenai Sertifikasi TKDN sedangkan pada sesi II para peserta dibekali pengetahuan tentang Dukungan Permodalan bagi UMKM.

Tema ini cukup relevan dengan concern Pemerintah yang saat ini tengah menekankan dan mendorong seluruh pihak untuk mengoptimalkan penggunaan produk-produk dalam negeri atau produk lokal yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Dan untuk mendukung kapasitas produksi maupun usaha UMKM, tentu diperlukan permodalan dan pengelolaan keuangan UMKM secara baik.

“Dengan dimilikinya sertifikat TKDN dalam produk-produk UMKM akan meningkatkan daya saing produk dan memberi potensi yang lebih luas untuk dibeli dan digunakan oleh berbagai potensial buyer. Insight terkait permodalan bagi UMKM harus dikelola secara bijak agar memberikan hasil yang optimal melalui perencanan keuangan yang baik,“ ungkap Ketua Bidang Pendanaan Dekranas, Liza Thohir, dalam sambutannya.

Selain pelatihan TKDN, pelaku UMKM diberikan pelatihan oleh perencana keuangan, Prita Ghozie serta dilengkapi dengan sharing kisah inspiratif dari pelaku UMKM Mitra Binaan PT Surveyor Indonesia yang telah sukses memproduksi Green Composite Helmet, Andika Kristinawati, serta Christian Sugiono yang juga membagikan pengalamannya dalam membangun usaha.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Surveyor Indonesia, Rosmanidar Zulkifli mengatakan, kolaborasi pelaksanaan pelatihan ini merupakan bentuk konkret komitmen Kementerian BUMN dan BUMN dalam mendukung tumbuh kembangnya UMKM di Indonesia. “Dengan diperolehnya sertifikasi TKDN oleh UMKM, produk akan tercantum dalam di Web P3DN sehingga membantu meningkatkan pemasaran produk dan diutamakan pada proses pengadaan pemerintah dan BUMN. Selain itu, jika produk mempunyai TKDN+BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) =40 %, maka produk tersebut wajib digunakan pemerintah.” ujar Rosmanidar.

Disamping memberikan ragam pelatihan, bentuk dukungan BUMN dalam mendorong UMKM naik kelas lainnya adalah terkait dengan aspek permodalan, pelibatan UMKM dalam rantai pasok BUMN, serta menyediakan perluasan akses pasar UMKM baik secara offline maupun online.