Sri Mulyani Mau Transaksi di e-Katalog Capai Rp 500 Triliun pada 2023

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimis Pemerintah Indonesia bisa mencapai transaksi Rp 500 triliun di e-katalog pada 2023.

"Diharapkan melalui e-katalog akan dicapai nilai transaksi Rp 500 triliun," kata Menkeu dalam Business Matching VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) Tahun 2023, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Menkeu mengatakan transaksi melalui e-katalog juga menjadi salah satu hal untuk bisa meningkatkan partisipasi, terutama UMKM di dalam pengadaan pemerintah dan badan usaha.

Lebih lanjut, Menkeu berharap e-Katalog bisa memberikan informasi yang jelas tentang produk-produk yang tersedia dan memudahkan akses bagi para pemangku kepentingan dalam mendapatkan produk-produk tersebut.

Selain itu, Menkeu mendorong kebutuhan barang/jasa seluruh Satker dapat diakomodasi dari E-Katalog, tentunya dengan produk-produk dalam negeri.

Saling Menguntungkan

Adapun dalam sambutannya dalam Business Matching VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) Tahun 2023. Menkeu berharap kegiatan ini bisa menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah dan pelaku usaha.

Pihaknya juga mendorong kegiatan Business Matching ini dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta minat para pelaku pengadaan barang dan jasa pada seluruh Satker terhadap produk-produk dalam negeri.

Dengan meningkatkan pemahaman tentang produk-produk lokal, diharapkan akan terjadi peningkatan permintaan dan penjualan produk-produk dalam negeri, sehingga dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan sektor industri lokal.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) sampai dengan saat ini baru mencapai Rp387,81 triliun dengan 768 ribu paket.

Dari nilai realisasi tersebut, sebesar Rp216,36 triliun atau 55,79 persen adalah Pengadaan Barang dan Jasa Negara (PDN), sedangkan sisanya masih dalam proses verifikasi tingkat TKDN-nya.

Adapun secara Nasional nilai belanja pengadaan barang/jasa pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah sebesar Rp1.112,45 triliun dengan 5,3 juta paket pengadaan.

"Rencana umum pengadaan sebesar Rp 1.112,45 triliun yang terdiri dari 5,3 juta paket pengadaan akan dilakukan. Dan realisasi dari RUP tersebut yaitu rencana umum pengadaan adalah sebesar Rp 387,81 triliun dengan 768 ribu paket. Ini artinya kita masih banyak sekali belanja yang masih bisa dioptimalkan," kata Menkeu dalam Business Matching VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) Tahun 2023, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Lebih lanjut Menkeu berharap pengadaan barang dan jasa dalam 6 bulan terakhir tahun 2023 bisa betul-betul memacu penggunaan produk dalam negeri.

Kementerian Keuangan juga mendukung penggunaan produk lokal dengan terus memperkuat dari sisi produksinya yaitu, daya saing kualitas dan kompetitif harganya.

Disisi lain, guna mendukung produk-produk lokal dan memperkuat daya saing produk dalam negeri dan mendorong pertumbuhan sektor industri di dalam negeri, Pemerintah berupaya mendorong peningkatan realisasi belanja produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)/Industri Kecil Menengah (IKM)/Artisan minimal senilai Rp 250 triliun.

Bendahara negara ini menegaskan, dukungan terhadap sektor UMKM/IKM/Artisan diharapkan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dukungan-dukungan ini pasti sangat berarti karena banyak UMKM di Indonesia yang masih harus bangkit sesudah 3 tahun mengalami dampak yang tidak mudah selama pandemi," pungkas Sri Mulyani.