Ini Strategi Kementerian PUPR Atasi Sempitnya Lahan Hunian Layak

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeberkan strategi atasi permasalahan menyempitnya lahan guna penuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.

Melalui acara "Indonesia Housing Forum 2023" yang diadakan di Aula Fakultas Kedokteran UI pada Rabu (30/8/23), Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa permasalahan utama adalah kurangnya lahan dan itu bisa saja berdampak terhadap transportasi.

"Sebenarnya, permasalahannya adalah lahan. Tetapi bila kita lakukan sesuatu terkait lahan transportasi, maka rumah-rumah kecil di jalanan bisa tergusur," ujarnya.

Menurutnya, Kementerian PUPR telah merencanakan berbagai upaya untuk mengatasi menyempitnya lahan tersebut, salah satunya dengan membuat rumah susun yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Sebenarnya kita ada cara, yaitu mulai membangun rusun-rusun di tengah kota. Untuk transportasi, mereka bisa menggunakan transportasi umum, sehingga tidak perlu memakai transportasi pribadi karena di kota banyak disediakan transportasi umum," lanjutnya.

Diketahui hingga saat ini masih ada masyarakat Indonesia yang belum menghuni rumah yang layak. Adapun berdasarkan data BPS mencatat di tahun 2022 baru 60,66 persen rumah tangga di Indonesia menempati rumah yang layak.

Rumah layak huni menurut SDG's adalah yang memenuhi kriteria, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luasannya per kapita, akses air minumnya yang layak, dan akses sanitasinya yang layak ini semuanya harus terpenuhi.

Selain itu, backlog kepemilikan rumah yang masih cukup besar ini diperkirakan 12,1 juta rumah tangga.

"Jadi, masih banyak yang harus kita kejar. Masih banyak tugas kita bersama, bukan hanya tugas Pemerintah, filantropi saja melainkan harus bersama-sama," ujarnya.

Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap rumah layak masih belum bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah.