608 Km Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Barat-Kaltim Rampung 2024

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Barat hingga Batas Kaltim sepanjang 608 km dapat tembus seluruhnya di akhir 2024.

Khusus untuk ruas Nanga Era-Batas Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 149 km, sepanjang 25 km sudah teraspal, 25 km sedang dalam proses pengaspalan hingga Mei 2024. Sisanya akan dikerjakan hingga fungsional pada akhir 2024 atau awal 2025.

"Pembangunan infrastruktur di pemerintahan Presiden Jokowi masih melanjutkan program periode pertama (2014-2019), yakni membangun dari pinggiran. Jalan perbatasan ruas Nanga Era-Batas Kaltim saat ini tengah dilakukan pengaspalan sepanjang 25 km dan diselesaikan sampai Mei 2024. Mudah-mudahan infrastruktur yang dibangun dapat membantu masyarakat di kawasan perbatasan dan pedalaman," kata Menteri Basuki, Senin (4/9/2023).

Menteri Basuki kembali mengingatkan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kondisi lingkungan, utamanya pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan yang masih berada di kawasan hutan.

"Disiapkan betul detail desain penataan lerengnya. Dicek betul setiap titik ekstrem yang rawan longsor dengan pengamanan tebing, ditata jangan sampai erosi yang akan menyebabkan tanaman sekitar mati dan mencemari sungai di hilir. Ini salah satu bagian penerapan prinsip pembangunan lingkungan berkelanjutan," pintanya.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Handiyana mengatakan, hingga akhir 2022, total Jalan Paralel Perbatasan Kalbar sepanjang 608 km yang sudah teraspal sepanjang 221 km.

"Saat ini seluruh Jalan Perbatasan di Kalbar sudah tembus/terbuka, namun ada beberapa ruas yang belum fungsional penuh karena masih perlu adanya pembangunan jembatan dan perbaikan kelandaian jalan," terangnya.

Paket Pekerjaan

Dikatakan Handiyana, pada 2023 tengah dilaksanakan 9 paket pekerjaan peningkatan dan pembangunan Jalan Perbatasan Kalbar. Antara lain, Peningkatan Jalan dan Jembatan Ruas Batas Siding/Seluas-Batas Sekayan/Entikong-Rasau (47,10 km) di 2022-2024 dengan nilai Rp 209 miliar.

Kemudian, Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Simpang Take-Simpang Sontas (95,54 km) senilai Rp 9,6 miliar, dan Pembangunan Jalan Batas Kapuas Hulu/Sintang-Nanga Badau MYC 2020-2023 senilai Rp 199 miliar (33,60 km).

Saat ini juga dilakukan Pembangunan Jembatan Ruas Entikong- Rasau-Badau MYC 2020-2023 senilai Rp 139 miliar (859 meter), Peningkatan Jalan Ruas Rasau-Sepulau-Batas Kapuas Hulu/Sintang MYC 2022-2024 senilai Rp 181 miliar (68 km), Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Simpang Balai Karangan-Rasau-Simpang Nanga Kantuk-Nanga Badau (89 km) senilai Rp 7,39 miliar.

Lalu, Pembangunan Jalan Nanga Era - Batas Kaltim MYC 2022-2024 senilai Rp 148 miliar (25 km), dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Ruas Nanga Era-Batas Kaltim (27 km) senilai Rp 2,9 miliar, serta Pemeliharaan Rutin Simpang Temajuk-Tanjung dan Aruk-Simpang Take (65 km) senilai Rp 3,9 miliar.

PT Hutama Karya mengoperasikan jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Indralaya - Prabumulih pada Rabu ini. Masyarakat bisa melalui tol di Sumatera Selatan sepanjang 64,5 kilometer tanpa harus bayar.

Branch Manager Hutama Karya Cabang Tol Palembang-Indralaya Syamsul Rijal menjelaskan, Tol Indralaya-Prabumulih sudah dioperasionalkan dan saat ini belum dikenakan tarif.

"Mereka yang masuk dari Palembang dan keluar di Prabumulih, hanya dikenakan tarif Tol Palembang-Indralaya," Syamsul dikutip dari Antara, Rabu (30/8/2023). 

Hutama Karya belum dapat memastikan kapan akan mulai diberlakukan penggunaan tarif tol tersebut karena masih menunggu keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Tanpa tarif tol ini belum dapat ditentukan berlaku hingga kapan, sebab kami masih menunggu keputusan dari PUPR mengenai penggunaan dan besaran tarifnya," jelasnya.

Selain itu, ia mengungkapkan ruas Tol Indralaya-Prabumulih itu termasuk kategori luar kota, sehingga lampu penerangan hanya ada di beberapa titik, seperti di u-turn maupun di jalan bersusun.

Mengenai rest area pada tol tersebut, pihaknya telah menyiapkan di sisi kiri dan kanan di KM 56, dan akan diisi oleh UMKM dari daerah setempat.

"Kemudian, kami juga sudah koordinasi mengenai SPBU, secepatnya akan diusahakan Pertamina, namun sementara ini akan buka SPBU modular terlebih dahulu hingga nanti sesuai dengan desain awal," ungkapnya.

Sementara itu, Executive Vice President (EVP) Divisi Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengataka Tol Indralaya Prabumulih sudah mengantongi Sertifikat Laik Operasi (SLO) pada 7 Juli 2023 serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 872/KPTS/M/2023 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Simpang Indralaya – Prabumulih.

“Jalan tol ini sudah siap untuk kami operasikan karena sebelumnya telah diuji coba dengan dioperasikan secara fungsional pada saat momen mudik Lebaran 2023 yang dilalui lebih dari 83 ribu kendaraan dan tidak ada insiden kecelakaan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa dari sisi fasilitas, ruas tol itu telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di jalan tol, dan sebelum beroperasi pihaknya menyosialisasi tanpa tarif atau belum berbayar serta penggunaan kartu uang elektronik bagi pengguna.

“Melihat antusiasme yang cukup besar, kami berharap trafik di ruas tol ini cukup besar. Nantinya untuk estimasi tarif yang berlaku sekitar Rp 1.338 per kilometer, akan tetapi untuk detil lebih lengkap akan kami segera menginformasikan setelah dikeluarkan pemberlakuan tarif dari Menteri PUPR,” ucapnya.