Mitigasi Dampak El Nino, Kemenkeu Tambah Anggaran Bansos Beras Rp 2,67 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah anggaran sebesar Rp 2,67 triliun untuk tambahan bantuan sosial (bansos) beras sebagai upaya memitigasi dampk El Nino terhadap masyarakat miskin dan rentan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa tambahan bansos beras tersebut sebagai salah satu upaya APBN guna menjaga dan mendukung daya beli masyarakat yang tergerus karena kenaikan harga beras.

"Karena ini penyebabnya El Nino, dan harga beras meningkat maka kita memberikan bantuan beras," kata Sri Mulyani dalam konferensi Pers APBN KiTa Oktober, Rabu (25/10/2023).

Bendahara negara ini menjelaskan, sebelumnya Pemerintah telah menyalurkan anggaran Rp 7,9 triliun untuk bantuan beras tahap pertama periode Maret - Mei.

Kemudian, untuk tahap kedua, Pemerintah mengalokasikan Rp 8 triliun untuk bantuan beras periode September - November 2023. Kemudian, Pemerintah menambah anggaran bantuan beras sebesar Rp 2,67 triliun untuk periode Desember 2023.

"Waktu El Nino sudah di woro-woro kita memberikan tambahan beras September hingga November itu dananya Rp 8 triliun dan kita tebalkan nambah lagi Rp 2,67 triliun untuk Desember," ujarnya.

Maka secara keseluruhan total bantuan beras sebanyak 10 kg untuk 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam tahun ini sebesar Rp 18,27 triliun.

"Rp 7,6 triliun plus Rp 8 triliun plus Rp 2,67 triliun. Ini yang kita lakukan untuk keseluruhan untuk bantuan keluarga miskin dalam bentuk beras," ujar Sri Mulyani.

Adapun penyaluran akan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). "Yang melaksanakan institusinya adalah Bapanas yang berarti kita akan menambahkan anggaran Rp 2,67 triliun untuk Desember nanti," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menampik adanya kenaikan harga beras di pasaran. Oleh karenanya, ia telah memerintahkan jajarannya untuk menyalurkan program bansos beras 10 kg kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan, sejak September-November 2023.

RI 1 pun buka peluang kembali menyalurkan program bansos beras untuk periode selanjutnya guna mengantisipasi gejolak harga beras, selama stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog tetap tersedia.

"Kalau stoknya kita lihat masih (ada) nanti diteruskan lagi. Sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras," ujar Jokowi dalam kunjungan ke Gudang Beras Bulog Dramaga di Kabupaten Bogor, Senin (11/9/2023).

Oleh sebabnya, ia memandang pemerintah masih perlu melakukan impor beras untuk memastikan cadangan stok beras terpenuhi. Itu juga dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kenaikan harga beras di pasar akibat fenomena El Nino yang terjadi hampir di semua negara.

"Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok. Harus itu untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan karena memang produksi pasti turun karena El Nino, meskipun saya lihat angkanya juga tidak banyak," imbuhnya.

Jokowi mengaku telah melobi sejumlah kepala negara, mulai dari India hingga China agar mau memasok berasnya kepada Indonesia. Proses negosiasi impor beras tersebut nantinya akan dilanjutkan Perum Bulog.

“Saya sudah bicara dengan Perdana Menteri (Kamboja) Hun Manet, dengan Presiden Bangladesh yang punya stok, dengan Perdana Menteri (India) Narendra Modi, dengan China juga dengan Perdana Menteri Li (Qiang)," tuturjya.

"Stok kita sudah banyak, tapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa. Tidak untuk sekarang, tapi untuk plan tahun depan juga mengantisipasi," pungkas Jokowi.