Tambahan Anggaran Pupuk Subsidi Rp14 Triliun Beri Angin Segar Bagi Petani dan PPL

Liputan6.com, Banyumas Menjawab keluhan dan kebutuhan para petani terhadap ketersediaan pupuk untuk masa tanam di tahun 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memberikan tambahan anggaran pupuk bersubsidi sebesar Rp14 triliun. Selain itu, pemerintah juga telah mempermudah regulasi pengambilan pupuk melalui kartu tanda penduduk (KTP).

Kabar adanya penambahan anggaran pupuk bersubsidi dan regulasi pengambilan pupuk yang makin mudah menjadi angin segar bagi petani dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). 

PPL dari Kabupaten Banjarnegara Wilayah kerja BPP Wanadadi, Ragil Sapautro menyampaikan bahwa penambahan anggaran ini diyakini akan menyelesaikan masalah kurangnya pupuk bersubsidi. Menurutnya, PPL sudah melakukan pendataan, validasi data kebutuhan pupuk secara real.

"Karena kita sudah merekap data, bahwa petani yang sudah menebus pupuk subsidi berdasar alokasi 2023 itu kita benar-benar pilih. Misalnya petani A dia menebus kemarin berarti dia benar benar butuh pupuk subsidi, lalu ada petani yang tidak menebus artinya dia tidak butuh pupuk subsidi," ujar Ragil.

Dia menjelaskan, setelah data tersebut sudah masuk e-RDKK dan buat verifikasi berjenjang, PPL juga melakukan sosialisasi kepada petani pada saat pendataan tersebut. Salah satu sosialisasi itu untuk melakukan update data sesuai dengan kebutuhannya.

"Alokasi 2024 ini sejujurnya kami kaget ketika pertama melihatnya. Kami itu kewirangan (malu) rasanya, alokasi jadi kecil dan kurang Tapi ketika kemarin di Kabupaten Banyumas Pak Jokowi menyampaikan bahwa pupuk bersubsidi ditambah Rp 14 triliun, itu disambut gembira sama petani seluruh indonesia," ungkapnya.

Namun menurutnya, petani harus dijelaskan lagi terkait mekanismenya. Sebab, perlu input dulu dan sebagainya. Jangan sampai petani hanya tahu ditambah Presiden Jokowi dipahami langsung ditambah.

"Perasaan kami sebagai penyuluh di wilayah mendengar statement Pak Jokowi, perasaan saya secara pribadi senang sekali dan semoga bisa dipegang. Artinya benar-benar bisa ditambah, karena kita selama ini kurang banget pupuk," tuturnya.

Dia menambahkan, kemudahan akses dengan menggunakan KTP sangat membantu para petani di sana yang sulit terjangkau internet. Dengan begitu, geliat bertani di wilayahnya semakin bersemangat terutama dalam peningkatan produksi padi dan sayuran.

"Alhamdulillah dengan KTP menjadi jauh lebih mudah. Dan juga kalau di kios kami rajin melakukan pengecekan untuk mendata jumlah pupuk dan para petaninya. Jadi intinya boleh pakai KTP asal terdaftar di e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)," katanya

Harapan besar juga disampaikan Yatman, Ketua Kelompok Tani (Poktan) Linggar Jaya I, Desa Linggarsari, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Dirinya merasa senang dan optimis saat mendengar anggaran pupuk bersubsidi akan ditambah.

"Saya sangat senang sekali saat mendengar anggaran pupuk bersubsidi akan ditambah sebesar Rp 14 triliun," harap Yatman.

Dia mengatakan, alokasi pupuk pada tahun 2024 diakuinya lebih kecil dibandingkan alokasi tahun 2023. 

"Semoga statement Pak Jokowi segera direalisasikan, sehingga kami tidak khawatir lagi soal pupuk," ujarnya.

Tidak hanya itu, Yatman juga mengaku senang karena pupuk bakal selalu tersedia setiap saat. Selain itu, proses pengambilan pupuk juga jauh lebih mudah karena hanya dengan KTP, dia dan para petani lainya dapat mengaksesnya.

"Penggunaan KTP sebagai alat dan akses pupuk semakin mempermudah petani dalam meningkatkan produksi," pungkasnya.

(*)