Harga BBM Bakal Naik Usai Pemilu 2024? Ini Bocorannya

Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina (Persero) sempat menahan kenaikan harga BBM untuk seluruh produknya jelang Pemilu 2024 pada Februari ini. Berbeda dengan SPBU swasta milik Shell Indonesia dan BP AKR, yang kompak menaikan harga pada waktu yang sama.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, harga BBM khususnya yang non subsidi ke depan pasti akan selalu mengikuti formula harga indeks minyak dunia.

"Sekarang minyak sudah berapa, USD 82 (per barel) ya. Dibandingin sama tahun lalu ada kenaikan antara USD 6, itu pasti memengaruhi biaya produksi," jelas Arifin di Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

"Kalau kita kan yang harga BBM subsidi kita tahan, kalau yang non subsidi tergantung daya tahan dari pada badan usaha ya," dia menambahkan.

Usai Pemilu 2024, Arifin pun mempersilakan penjualan BBM non subsidi kepada masing-masing badan usaha, mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Dengan pengecualian untuk BBM subsidi yang dijual Pertamina.

"Itu biar badan usaha yang bisa mengevaluasi. Tapi, mereka saling berkompetisi naiknya berapa. Pemerintah nahan yang subsidi, enggak ada kenaikan. Yang non subsidi itu badan usaha masing-masing," ungkapnya.

Pertamina Tak Naikkan Harga BBM

Seperti diketahui, Pertamina mengambil langkah berbeda dengan tidak menaikan harga segala jenis BBM tepat di bulan Pemilu ini. Tidak seperti Shell Indonesia dan BP AKR, Pertamina menyatakan tidak mengubah harga BBM non subsidi, baik untuk Pertamax series maupun Dex series.

"Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen," ujar Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting beberapa waktu lalu.

Dengan begitu, sepanjang Februari 2024 ini, harga Pertamax masih dijual Rp 12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp 13.900 per liter, Pertamax Turbo Rp 14.400 per liter, Dexlite Rp 14.550 per liter, dan Pertamina Dex Rp 15.100 per liter.

Dalam menyambut pesta demokrasi Pemilihan Umum Indonesia 2024 pada hari ini Rabu 14 Februari 2024, Patra Logsitik melakukan berbagai persiapan untuk menjaga dan memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat.

Patra Logistik siaga akan aktivitas mobilisasi kendaraan di masyarakat selama masa pemilu berlangsung yang berpotensi mengalami peningkatan, sehingga hal tersebut menjadi perhatian untuk memastikan distribusi BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Untuk memastikan penyaluran BBM kepada masyarakat, Patra Logistik telah menyiapkan armada unggulan baik darat, laut dan udara dalam mendistribusikan BBM ke seluruh penjuru negeri,” ucap Direktur Utama Patra Logistik, Rizky Mahesa Dwiyana.

Patra Logistik selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi mendukung kelancaran pesta demokrasi yang aman dan damai,

Apabila masyarakat membutuhkan informasi terkait layanan BBM, maka dapat menghubungi Pertamina Call Center 135.

Harga minyak dunia terus mengalami kenaikan sejak adanya konflik di Timur Tengah. Kenaikan harga minyak mentah ini membuat sejumlah pihak khawatir akan mendorong kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia. 

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat ini terutama untuk BBM subsidi.  "Tidak ada kenaikan dalam waktu dekat," ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

Menko Airlangga menekankan, saat ini anggaran pemerintah untuk program BBM subsidi masih tersedia. Pemerintah sendiri baru akan melakukan evaluasi harga BBM dalam kurun waktu 6 bulan. "Kita lihat kita bisa evaluasi 6 bulan, tapi anggarannya (subsidi) masih cukup tersedia," ucapnya.

Kenaikan harga minyak mentah masih bersifat fluktuatif di awal 2024. Di sisi lain, ruang fiskal masih yang dimiliki pemerintah masih cukup memadai dalam merespon kenaikan harga minyak mentah dunia.

"Pertama ini masih bulan Januari/Februari jadi ruangan fiskal masih cukup luas, jadi tidak ada kenaikan dalam waktu dekat, dan ke depan kita masih melihat fluktuasi harga bbm karena harga belum stabil," pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan dana cukup besar untuk subsidi energi di tahun 2024 ini. Angkanya mencapai Rp 186,9 triliun, baik untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquified Petroleum Gas (LPG), dan listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan angka alokasi subsidi energi itu berkaca pada realisasi subsidi di 2023. Tercatat ada realisasi sebesar Rp 159,6 triliun, dengan Rp 95,6 triliun untuk BBM dan LPG, serta Rp 64 triliun untuk subsidi listrik.

"Kemudian di 2024 targetnya itu untuk BBM dan LPG sebesar Rp113,3 triliun, kita liat ini tren (konsumsi) meningkat," ujar Arifin dalam Konferensi Pers Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (16/1/2024).

"Ini tentu saja kita antisipasi harga bahan baku minyak mentahnya juga demand yang juga cukup meningkat, dan kita liat juga listrik juga meningkat menjadi Rp73,6 (triliun). Totalnya subsidi ini Rp186,9 triliun," imbuhnya.

Guna mengoptimalkan porsi kucuran subsidi, Arifin berharap harga bahan baku seperti minyak dunia bisa berangsur turun. Dengan begitu, harapannya, beban terhadap dana subsidi menjadi lebih ringan dan efisien.

"Kita berharap juga bahwa adanya perubahan-perubahan keadaan di global yang memang bisa memberikan dampak positif yang bagus untuk pengehmatan subsidi kita dalam negeri," ucapnya.

Sementara itu, di sisi lain, Arifin meminta masyarakat turut bisa terlibat dalam mengurangi beban subsidi ini. Caranya, bisa dengan menggunakan BBM non subsidi.

"Intinya bagaimana kita bisa mengefesiensikan subsidi energi tanpa mengurangi kebutuhan, itu harus dari semua pihak berpartisipasi. Nah ini perlu masyarakat juga untuk bisa membantu kan lebih bagus kita hemat biaya subsidinya dan bisa dimanfaatkan untuk sektor lainnya yang masih membutuhkan," tutur Arifin.

Dengan dukungan regulasi nantinya, dia berharap hanya kelompok yang berhak saja yang mendapatkan alokasi subsidi.

"Inilah yang memang kita harus lakukan dan harus kita selesaikan ke depan, tapi memang konsistensi program harus bisa dilanjutkan," pungkasnya.