6 BUMN Gandeng KIP Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Liputan6.com, Jakarta - Enam perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkolaborasi menyelenggarakan Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik pada Selasa, 23 April 2024.

Keenam BUMN itu yakni IndonesiaRe, IFG, BULOG, Asabri, Dana Reksa, dan Mind ID. Bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP), forum ini merupakan salah satu upaya mendorong budaya transparansi keterbukaan informasi di lingkungan BUMN.

"Kegiatan Forum Edukasi bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan awareness karyawan di lingkungan Indonesia Re Group dan juga stakeholder terhadap pentingnya keterbukaan informasi untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang lebih transparan, responsive, dan akuntabel, serta memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat,” kata Direktur Utama Indonesia Re, Benny Waworuntu dalam pidatonya di Westin Jakarta, dikutip Selasa (23/4/2024).

Adapun keterbukaan informasi publik diatur Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan bagi praktik tata kelola perusahaan yang baik dan memiliki kontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Benny melanjutkan, keterbukaan informasi publik memiliki peran signifikan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait untuk berkomitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik secara konsisten.

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama IFG, Hexana Tri Sasongko juga menyampaikan IFG sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada forum edukasi keterbukaan informasi publik ini.

"Diharapkan dengan kegiatan ini, IFG dan BUMN lainnya dapat mendorong tersedianya sistem informasi dan dokumentasi yang sesuai dan terkelola dengan baik, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik," kata dia.

BUMN telah melakukan berbagai inovasi dalam menjalankan keterbukaan informasi publik, salah satunya menyiapkan sarana dan infrastruktur untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi, termasuk akses bagi para kaum disabilitas.

Benny memastikan, pihaknya terus berupaya untuk terus mengoptimalkan fungsi PPID dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Indonesia Re tengah mengembangkan Mobile Apps PPID yang diharapkan dapat secara konsisten melakukan update informasi yang dibutuhkan publik ke dalam platform ePPID perusahaan.

"Indonesia Re akan terus berkomitmen dalam menjalankan keterbukaan dan transparansi informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Hal ini tercermin dengan adanya bagian khusus pada situs perusahaan yang memuat informasi-informasi wajib yang harus disampaikan kepada publik seperti laporan tahunan, laporan keuangan dan informasi lainnya yang perlu diketahui oleh seluruh stakeholder Perusahaan,” tambah Benny.

Selain itu, dengan memberikan kemudahan akses informasi bagi publik, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik juga dapat menjamin keberlangsungan usaha bagi perusahaan BUMN, khususnya

Pada Klaster Asuransi dan Dana Pensiun. Benny berharap kegiatan ini dapat terlaksana secara berkelanjutan dan menjadi momentum untuk mengoptimalkan praktik good corporate governance (GCG).

Selain pemaparan terkait Keterbukaan Informasi Publik, forum ini juga disambut dengan penandatanganan Komitmen bersama Keterbukaan Informasi bersama anatar 6 BUMN yakni IFG, Perum Bulog, Asabri, Danareksa dan MIND ID.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) sinergitas tugas dan fungsi BUMN dan TNI, salah satunya terkait dengan pengamanan aset vital nasional.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, salah satu dari lima prioritas utama BUMN adalah optimalisasi nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat. BUMN diharapkan terus meningkatkan nilai asetnya agar dapat memberikan kontribusi positif ke negara.

Untuk itu sinergitas ini menjadi sangat penting untuk merealisasikan pembangunan nasional BUMN dengan dukungan yang diberikan oleh TNI melalui pengamanan aset BUMN yang tersebar luas di wilayah Indonesia serta melindungi objek-objek vital nasional yang ada di seluruh wilayah NKRI," ujar Erick dikutip dari Antara, Senin (25/3/2024).

Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut di antaranya pemanfaatan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, dan fasilitas serta sosialisasi dalam rangka optimalisasi sumber daya BUMN dan TNI, pengamanan aset, serta pertukaran data dan/atau informasi yang proporsional.

Erick menyebut, aset BUMN mencapai Rp9.789 triliun atau tumbuh sebesar 9,0 persen pada 2022. Pada tahun selanjutnya, aset tersebut kembali tumbuh 6,9 persen pada 2023 menjadi Rp10.470 triliun.

Aset BUMN tersebut bersifat sangat strategis dalam berbagai sektor, selain untuk penggerak roda ekonomi, juga berperan penting dalam pembangunan infrastruktur Indonesia dan berorientasi pelayanan publik.

"Dengan adanya sinergi yang kuat antara BUMN dengan TNI kami yakin hal ini bisa mengoptimalkan sumber daya BUMN dan TNI termasuk pengamanan aset BUMN, sehingga tugas dan fungsi masing-masing dapat terselenggara dengan baik" kata Erick.

Salah satu bentuk implementasi sinergi Kementerian BUMN dan TNI adalah terkait pengamanan obyek vital nasional bersifat strategis milik perusahaan BUMN dari kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Melalui sinergi semua pihak terkait, diharapkan PETI bisa ditanggulangi sehingga sumber daya mineral dan batu bara yang ada bisa memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan negara.

Selain penandatanganan nota kesepahaman, Kementerian BUMN juga memberikan dukungan pendidikan perguruan tinggi bagi putra-putri TNI pada 2024.

Sebanyak 1.850 putra dan putri TNI yang berprestasi di 38 orovinsi di Indonesia menerima dukungan pendidikan dengan nilai sebesar Rp5 juta per anak dalam bentuk tabungan.