Sudah Lazim di Swasta, Kapan Bank BUMN Bisa Hapus Buku Kredit Macet UMKM?

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, saat ini Peraturan Pemerintah terkait penghapusan bukuan kredit macet Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih dalam tahap perumusan.

"Kita tunggu hasil PP (Peraturan Pemerintah) yang saat ini masih digodok," kata Mahendra saat ditemui di Palembang, Senin (27/5/2024).

Mahendra menyebut, sebenarnya penghapusan tagih kredit macet dan penghapus buku di bank-bank swasta sudah dilakukan lebih dulu, dan telah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan OJK.

Namun, untuk penghapusan bukuan kredit macet Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi bank-bank BUMN pihaknya belum bisa membocorkan kapan dan seperti apa aturan teknis tersebut lebih lanjut.

"Kalau kami di OJK tergantung dari masing-masing perbankan. Itu berlaku bagi bank-bank umum swasta sudah lazim dilakukan, tetapi yang untuk bank himbara memang saat ini pemahaman kami mereka sedang merumuskan PP nya, kami tunggu lihat bagaimana perkembangan itu dan menjadikan keputusan tersebut menajdi kewenangan masing-masing bank saja," jelasnya.

Menurutnya, penghapusan bukuan kredit macet Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi bank-bank BUMN bertujuan untuk efisiensi sehingga para debitur terkait bisa kembali mengakses pembiayaan ke perbankan Himbara.

"Ini merupakan isu yang dipersepsikan lebih kepada upaya untuk efisiensi, prudential dan pada gilirannya debitur terkait kembali bisa akses pembiayaan/kredit yang dilakukan oleh bank-bank tersebut," ujarnya.

Untuk saat ini perumusan PP dari OJK telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Jika rumusan PP tersebut telah final maka dilanjut menunggu keputusan dan diimplementasikan.

"Semua sudah disampaikan. Rumusan final tinggal tunggu diputuskan dan diimplementasikan," pungkasnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat pada April 2024, kredit tumbuh tinggi sebesar 13,09% (yoy) didorong oleh pertumbuhan kredit di banyak sektor, seperti sektor industri, jasa dunia usaha, dan perdagangan, sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Hal itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2024 di Gedung Thamrin Bank Indonesia, Rabu (22/5/2024).

Perry mengatakan, tingginya permintaan kredit dipengaruhi oleh sisi penawaran, sejalan dengan terjaganya appetite perbankan yang didukung oleh tingginya permodalan, berlanjutnya strategi realokasi aset ke kredit oleh perbankan, dan diterapkannya Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang menjaga kecukupan likuiditas perbankan.

"Pertumbuhan kredit tersebut juga ditopang oleh pertumbuhan DPK yang terus meningkat, yang mencapai 8,21% (yoy) pada April 2024," kata Perry.

Sementara dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja korporasi dan rumah tangga yang tetap terjaga baik. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang masing-masing tumbuh sebesar 15,69% (yoy), 13,25% (yoy), dan 10,34% (yoy).

Di sisi lain, pembiayaan syariah juga tumbuh tinggi sebesar 14,88% (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 7,30% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit 2024 akan terus meningkat menuju batas atas kisaran prakiraan 10-12%.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Juda Agung, menilai pertumbuhan kredit pada April 2024 merupakan pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

"Pertumbuhan kredit 13,09 persen di April kemarin adalah pertumbuhan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir ini dan good newsnya adalah pertumbuhannya broad based, baik dari sisi sektornya, sektor manufaktur, pertambangan, perdagangan,  jasa dunia usaha, pengangkutan, semua mengalami peningkatan," ujar Juda.

Melihat pertumbuhan kredit yang positif tersebut, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif dan mempererat sinergi dengan Pemerintah, KSSK, perbankan, serta pelaku usaha untuk mendukung peningkatan kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.