Deretan Ormas Keagamaan Tolak Dikasih Izin Kelola Tambang, Siapa Saja?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku tak ambil pusing soal organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan yang menolak pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Menurutnya itu menjadi hak organisasi masing-masing.

"Sudah barang tentu katanya ada yang menolak ya ini kan kita memberikan kepada yang mau. Kalau yang menolak ya apa boleh buat, berarti kan tidak membutuhkan," kata Bahlil di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Dia menegaskan, pemberian IUPK kepada ormas keagamaan juga diikuti dengan berbagai persyaratan ketat. Termasuk tujuan pengelolaan nantinya untuk mengurus umat ormas tersebut.

Dia tidak mempermasalahkan pandangan beberapa ormas keagamaan lain yang menyatakan penolakan di awal rencana pemberian IUPK ini. Namun, dia tetap akan memberikan penjelasan kepasa ormas-ormas tersebut.

"Negara kita ini negara demokrasi, kita menghargai perbedaan, pendapat itu kita menghargai. Kalau ditanya bahwa ada yang menolak, ada yang menerima, biasa saja. Ya kalau menolak gakpapa lah. Kita hargai, tapi feeling saya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, semuanya akan diselesaikan dengan komunikasi yang baik," paparnya.

Daftar Ormas yang Menolak

Salah satu saran penolakan datang dari tokoh, Din Samsyudin yang meminta Muhammadiyah untuk menolak pemberian IUPK tambang ke ormas keagamaan.

Beberapa ormas lain yang menyatakan penolakan antara lain:

• Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)
• Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI)
• Parisada Hindu Dharma Indonedia (PHDI)

"Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjelaskan dengan baik, kita jelaskan. Pak Din juga kan senior saya, abang-abang kita semua, guru bangsa, bisa lah kalau kita jelaskan baik-baik," kata dia.

"Ini kan gara-gara baru keluar PP-nya ditulis berdasarkan persepsi masing-masing akhirnya kabur semua kan. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan ini insyaaAllah clear lah," sambung Menteri Investasi.

Diberikan Proporsional

Dia menegaskan, pemberian IUPK kepada ormas keagamaan ini dilakukan secara proporsional, menimbang dari skala ormas tersebut dan lahan tambang yang diberikan.

"Tadi saya katakan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduknya juga terhadap warganya dan kita ingin harus semuanya baik. Kita ingin semuanya baik, adil," ungkap Bahlil.

"Yang jelas saya ingin menyampaikan bahwa landasan ini didasari atas dasar pemikiran redistribusi dan untuk bagaimama organisasi keagamaan sebagai subjek dan objek dan sekaligus ikut pemerintah berkontribusi bersama-sama dengan pemberian IUP ini dan kedua ini sudah lewat mekanisme dan sudah ditandatangani bapak Presiden," pungkas Bahlil Lahadalia.

Organisasi masyarakat (ormas) memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan sosial dan lingkungan di suatu wilayah. Ormas sering kali berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa suara warga terdengar dan kebutuhan mereka diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, ormas membantu memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan mereka sendiri.

Selain itu, ormas berfungsi sebagai agen perubahan di masyarakat. Mereka sering kali terlibat dalam berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Misalnya, ormas dapat menginisiasi kampanye kebersihan, penghijauan, dan konservasi lingkungan.

Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan fisik, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan pendidikan lingkungan di kalangan warga.

Ormas juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan komunitas. Mereka menyediakan platform bagi anggota masyarakat untuk mengembangkan keterampilan, memperoleh pendidikan, dan mendapatkan akses ke sumber daya yang mungkin tidak tersedia melalui jalur resmi. Melalui program pelatihan, seminar, dan workshop, ormas membantu meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam komunitas untuk mandiri dan berdaya saing.

Terakhir, ormas sering kali berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik. Dengan mempromosikan dialog dan komunikasi antara berbagai kelompok dalam masyarakat, ormas membantu meredakan ketegangan dan memfasilitasi resolusi konflik secara damai. Mereka juga dapat berperan sebagai mediator dalam situasi krisis, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk didengar dan mencapai kesepakatan yang adil.

Organisasi masyarakat (ormas) dibentuk dengan tujuan utama untuk memfasilitasi partisipasi aktif warga dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan pembangunan. Ormas berfungsi sebagai platform bagi anggota masyarakat untuk berkumpul, berdiskusi, dan mengambil tindakan kolektif terkait isu-isu yang mereka anggap penting. Dengan adanya ormas, masyarakat dapat lebih mudah menyalurkan aspirasi dan kepentingan mereka, baik kepada pemerintah maupun pihak lainnya, sehingga memperkuat demokrasi dan tata kelola yang baik.

Selain itu, ormas bertujuan untuk memberdayakan komunitas dengan meningkatkan kapasitas individu dan kelompok melalui program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing, yang dapat mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan sosial dan ekonomi secara efektif. Ormas juga sering kali terlibat dalam proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan, yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan lain dari pembentukan ormas adalah untuk menjaga stabilitas dan harmoni sosial dalam masyarakat. Ormas berperan dalam mempromosikan toleransi, kerjasama, dan dialog antar kelompok masyarakat yang berbeda. Mereka dapat berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian konflik dan ketegangan sosial, serta mendukung inisiatif perdamaian dan keadilan sosial. Dengan demikian, ormas membantu menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis, di mana semua anggota masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai dan produktif.