Program Swasembada Pangan Prabowo Diragukan, Ini Alasannya

Ekonom perluasan lahan di luar Jawa juga belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Hal ini menjadi alasan program swasembada pangan era Presiden Prabowo diragukan.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 15 Agu 2024, 11:45 WIB
Diterbitkan 15 Agu 2024, 11:45 WIB
Prabowo-Gibran di Debat Keempat Capres-Cawapres Pemilu 2024
Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad, meragukan program prioritas swasembada pangan Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa tercapai.

"Saya kurang yakin begitu kalau misalnya sampai tiga tahun kita bisa soal swasembada. Kalau tidak ada upaya ekstensifikasi besar-besaran gitu karena apa? ya yang pertama lahan subur di pulau Jawa itu konversi lahannya cepat," kata Tauhid saat ditemui di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Tauhid menjelaskan, definisi swasembada pangan adalah kemampuan sebuah negara dalam mengadakan sendiri kebutuhan pangan bagi Masyarakat. Namun, Indonesia sendiri belum mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, salah satunya komoditas beras.

Dimana, Indonesia masih melakukan impor beras. Bahkan volume impornya pun tembus lebih dari 3 juta ton. Artinya, Indonesia belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

"Kalau konsepnya soal sembada kan berarti kan kita memproduksi barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita 100% no impor, tidak ada impor. Nah tahun ini juga 3 juta ton gitu ya bahkan lebih gitu ya, impor pangan terutama beras," ujarnya.

Perluasan Lahan Belum Maksimal

Di sisi lain upaya perluasan lahan di luar Jawa juga belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Dimana produksi pangan dalam negeri seperti produksi beras malah menurun.

"Katakanlah lahan baru di luar Jawa itu masih belum menunjukkan hasil yang signifikan kan sudah dicoba dalam lima tahun terakhir, tapi nggak nambah-nambah produksi malah turun begitu ya," ujarnya.

 

Makan Bergizi Gratis

Presiden Jokowi Tinjau Lahan untuk Lambung Pangan Nasional
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) saat meninjau lahan yang akan dijadikan "Food Estate" atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). (Foto:Biro Pers Sekretariat Presiden)

Apalagi dengan program lainnya yakni makan bergizi gratis, maka kebutuhan pangan Indonesia akan semakin meningkat. Tapi disisi lain swasembada pangan tidak tercapai.

"Nah saya kira memang ya tampaknya kita berat begitu untuk mengatasi kekurangan 3 juta ton tadi. Nah, apalagi kita punya program makan siang bergizi," ujarnya.

Ia memproyeksikan kebutuhan beras akan meningkat hingga 6 juta ton jika program makan bergizi gratis dijalankan pada Pemerintahan Prabowo. Alhasil, beban untuk mewujudkan swasembada pangan akan semakin berat.

"Mungkin kebutuhan per tahun sekitar 4 sampai 6 juta ton (beras) yang mungkin akan jauh lebih besar begitu ya, sehingga tambahan kebutuhan domestik untuk konsumsi makan siang bergizi tadi akan jauh lebih besar. Tanpa upaya kalau tidak ada perluasan lahan besar-besaran sangat sulit," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya