Bappenas: Hampir 30 Tahun Indonesia Terjebak Middle Income Trap

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut Indonesia telah terjebak dalam middle income trap dalam waktu yang lama. Bahkan, tercatat selama 29 tahun sejak 1993 sampai 2022.

Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Bappenas, Rd Siliwanti mengatakan, hal tersebut jadi catatan cukup panjang bagi kondisi ekonomi Indonesia. Dalam catatannya, Indonesia sempat terlepas dari status tersebut, tetapi kembali lagi karena ada krisis.

"Indonesia telah terjebak dalam middle income trap selama hampir 30 tahun, tahun 1993 sampai dengan tahun 2022," kata Siliwanti dalam Economic and Financial Report 2014-2024, di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Dia turut menampilkan posisi Indonesia pada periode tersebut. Tercatat, Indonesia berhasil keluar dari posisi low income country pada 1993. Namun, pada 1998-2002 Indonesia kembali anjlok ke low income karena krisis.

Jalan panjang dilalui Indonesia hingga berhasil masuk ke posisi upper-middle income country pada 2019-2020. Namun, posisi ini tak bertahan lama karena pandemo Covid-19 yang berdampak terhadap ekonomi.

Butuh waktu 2 tahun bagi Indonesia berhasil keluar dari status middle income country, yakni pada 2022. Siliwanti menuturkan, perlu upaya transformasi ekonomi agar Indonesia bisa menjadi negara maju sebelum 2045.

"Oleh karena itu di dalam RPJPN kita highlight upaya transformatif di bidang sosial, ekonomi dan juga governance dan salah satunya ada tentu di transformasi ekonomi. Di dalam itu 2045 kita punya sekitar 20 tahun lagi, jika dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 tahunan upaya transformasi menuju Indonesia emas dapat tinggi ke dalam 4 periode," tuturnya.

Harus Tumbuh 8 Persen

Periode pertama, 2025-2029, periode kedua 2030-2034, periode ketiga 2035-2039, dan periode keempat 2040-2045. Setidaknya, ekonomi Indonesia harus tumbuh 8 persen hingga 2029 agar bisa keluar dari middle income trap ini.

"Pada periode pertama 2025-2029 pertemuan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai 8 persen di tahun 2029 dari semula di tahun 2025 5,3 persen," kata dia. 

"Target 5,3 persen di tahun 2025 tersebut itu lebih tinggi dari asumsi APBN yang sudah kita ketok di tahun 2025, sehingga untuk mencapainya tentu diperlukan extra effort," dia menambahkan.

Sebelumnya, dalam kuliah umum di Universitas Diponegoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa meningkatkan produktivitas merupakan salah satu jurus yang dilakukan Pemerintah dalam mengeluarkan Indonesia dari middle income trap.

“Kita ingin supaya Indonesia terhindar dari middle income trap. Maka produktivitas adalah bagian yang paling penting suatu negara untuk mencapai itu,” ujar Sri Mulyani dalam Kuliah Umum: Kebijakan FIskal di Tengah Konstelasi Ketidakpastian Global pada Senin (23/10/20203).

Menkeu menegaskan, ekonomi suatu negara tidak bisa tumbuh hanya dengan menambah konsumsi tanpa menciptakan suatu produktivitas.

Produktivitas ini salah satunya dimulai dengan mewujudkan SDM unggul di sektor pendidikan dan kesehatan.

Anggaran Pendidikan dan Kesehatan

Pada periode 2015-2022, Pemerintah telah mengeluarkan dana senilai Rp. 3.492,8 triliun untuk pendidikan dan Rp. 1,149,9 triliun untuk kesehatan dan produktivitas.

“Jadi ini semua adalah bentuk investasi. Apapun anggaran pendidikan, kesehatan, dan sosial itu penting, karena manusia itu adalah kunci,” ucapnya.

“(Misalnya di segi kesehatan) kalau bayi-bayi di Indonesia stunting maka mereka ngga bisa produktif, itu adalah salah satu bentuk beban yang luar biasa,” lanjut Menkeu.

Sri Mulyani juga mencatat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

“Periode 2014-2019 tercipta lapangan kerja sebanyak 17,9 juta orang (neto), kemudian menurun sebesar 0,3 juta orang (neto) akibat pandemi (2020). Pemulihan ekonomi 2021-2022 mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 6,8 juta orang (neto), sehingga angka pengangguran turun ke angka 5,45 persen di tahun 2023,” demikian paparan Sri Mulyani.

Adapun penguatan Program Perlinsos yang telah mendorong penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan secara signifikan.

“Tingkat kemiskinan turun dari 11,22 persen di tahun 2015 menjadi 9,36 persen di tahun 2023,” ungkap Menkeu.