Desain IKN Direvisi, Prabowo Minta Studi Banding ke Turki hingga India

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah meminta revisi desain untuk kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk itu, Prabowo meminta jajarannya melakukan studi banding ke tiga negara, yakni Mesir, Turki dan India. 

"Rapat terakhir dengan Pak Prabowo diminta studi banding ke tiga negara, Mesir, Turki, satu lagi India," kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di kantornya, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Alasannya, Dody menyampaikan, Prabowo menilai desain bangunan di ketiga negara itu punya kemiripan dengan pola dari Indonesia. 

"Mungkin pada saat beliau ke sana kantor-kantor legislatif dan yudikatifnya, menurut beliau punya karakter yang mirip dengan Indonesia. Jadi dari situ tim akan merekonstruksi gambar dan akan menyampaikan ke Pak Prabowo lagi," ungkapnya. 

Untuk kelanjutan pembangunan di IKN, saat ini proses rekonstruksinya sedang menyelesaikan proyek yang jadi bagian pemerintah. Khususnya di kompleks eksekutif dan beberapa infrastruktur dasar. 

"Tinggal menyesuaikan yang belum selesai saja, tidak banyak itu," imbuh Dody.

Erdogan Tertarik Masuk ke IKN

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam kunjungannya ke Indonesia, mengaku ingin ambil bagian dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

"Kami membahas pekerjaan yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan perdagangan kami ke level 10 miliar dolar dan membuatnya seimbang. Kami mementingkan diversifikasi hubungan ekonomi di bidang kesehatan, konstruksi, energi, pangan dan halal,” tutur Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025) kemarin. 

"Kami juga ingin perusahaan konstruksi kami, yang telah menyelesaikan proyek sukses di seluruh dunia, untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan Nusantara, ibu kota baru Indonesia,” sambungnya.

Menurut Erdogan, ada 12 nota kesepahaman atau MoU yang berhasil diteken bersama kementerian Indonesia, mulai dari bidang energi, pertanian, perdagangan, industri pertahanan, komunikasi, dan pendidikan. 

Pemerintah Turki pun sangat menerima kerja sama tersebut dan tengah meninjau proyek hingga peluang kerja sama tambahan, khususnya dalam industri pertahanan.

"Kami percaya bahwa Indonesia, sebagai tuan rumah Sekretariat ASEAN, akan mendukung negara kami dalam memperkuat kerja samanya dengan ASEAN. Dalam pertemuan kita, marilah kita juga sepakat untuk meningkatkan hubungan kita di platform multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, G20, MIKTA, D-8 dan Organisasi Kerja Sama Islam,” kata Erdogan.

Perkuat Perdagangan dengan Turki

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan telah mengadakan pertemuan bilateral di Istana Bogor, Jawa Barat. Salah satu yang dibahas adalah soal memperkuat perdagangan antar negara.

"Kita ingin perdagangan di antara Turki dan Indonesia meningkat. Saya meyakini akan meningkat dalam waktu dekat. Kita akan terus berupaya supaya perdagangan antara Turki dan Indonesia lebih berimbang, saling menguntungkan, dan saling memperkuat," tutur Prabowo beberapa waktu lalu.

Dia menuturkan, Indonesia dan Turki belum memiliki perjanjian perdagangan. Sebab itu, dia berharap kerja sama segera terjalin lewat penyelesaian perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) demi memperkuat ekonomi masing-masing negara.

"Saya juga memohon supaya perdagangan kita masing-masing bisa saling menguntungkan. Saat ini bea masuk bagi barang-barang kita (ke Turki) masih tinggi. Saya percaya di antara Menteri Perdagangan bisa selesaikan," jelas dia.

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengusulkan persetujuan anggaran 2025 sebesar Rp 5,24 triliun kepada Komisi II DPR RI. Pagu itu terpangkas Rp 1,15 triliun usai adanya program efisiensi anggaran.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan, DIPA awal Otorita IKN untuk tahun anggaran 2025 sekitar Rp 6,39 triliun.

Sebagai tindaklanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pagu alokasi anggaran 2025 setelah dilakukan efisiensi belanja adalah sebesar Rp 5,24 triliun. 

Pagu alokasi anggaran tersebut merupakan hasil rekonstruksi anggaran antara Otorita IKN dengan Kementerian Keuangan yang menghasilkan kesepakatan efisiensi anggaran untuk DIPA awal sebesar Rp1,15 triliun.

Efisiensi ini ditujukan untuk efisiensi perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, FGD, terutama perjalanan dinas luar negeri, kegiatan seremonial, dan kegiatan ATK (alat tulis kantor).

"Ini tadi sebagian untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang telah dibangun pada periode 2022 sampai 2024 dan juga untuk meneruskan paket baru di Otorita IKN melalui DIPA awal," kata Pak Bas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).

"DIPA awal ini adalah sebelum rapat terbatas pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada saat itu Bapak Presiden telah menyetujui anggaran Otorita IKN sebesar Rp 48,8 triliun," Basuki menambahkan.

Basuki menjelaskan, anggaran ini merupakan efisiensi dari DIPA awal sebelum rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025.

Pada Rapat Terbatas dengan RI 1 tersebut, Prabowo juga menyetujui usulan tambahan anggaran Otorita IKN sebesar Rp 8,1 triliun. Anggaran ini adalah untuk menjalankan Instruksi Presiden, mempercepat laju pembangunan dan merealisasikan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia di tahun 2028.

Mengenai kelanjutan pembangunan infrastruktur IKN tahap ke-2, Basuki menjelaskan, Otorita IKN sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Sesuai dengan Surat Menteri PU No. CK0401-Mn/1245 tanggal 18 Desember 2024 tentang Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, telah disepakai bahwa Kementerian PU akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan dan Otorita IKN akan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang baru," tuturnya.