Liputan6.com, Jakarta - Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat lima investor baru dengan total jumlah nilai investasi mencapai Rp 2,42 triliun. Kelima investor tersebut adalah PT Citadel Group Indonesia yang menanamkan modal untuk pembangunan pusat gaya hidup, PT Berkat Kalimantan Abadi membangun pusat makanan dan minuman, PT Perintis Pondasi Teknotama akan membangun perkantoran, showroom serta infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Lalu, PT Perintis Power Investment mendirikan kawasan campuran, dan PT Sentra Unggul Nusantara akan membangun kawasan perniagaan.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono menyampaikan, kelima investor tersebut menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan aset dalam penguasaan (ADP). Perjanjian ini punya kekuatan hukum tentang hak atas tanah. Pasca penandatanganan, ia memastikan Otorita IKN akan membantu mengurus sertifikatnya.
Advertisement
Baca Juga
"Sehingga bapak ibu bisa langsung bangun. Jadi dengan sertifikat ini sudah cukup bagi bapak ibu untuk memulai pembangunan agar segera bisa berfungsi melengkapi ekosistem di Nusantara ini," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (19/3/2025).
Advertisement
Ia mengatakan, agenda ini merupakan penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan ADP yang pertama kali dilakukan di Kantor Otorita IKN, Kalimantan Timur.
"Sejak Maret ini ASN sudah mulai pindah ke IKN dan melayani dari City Hall Kantor Otorita IKN ini. Jadi, ini pertama kalinya para investor menandatangani perjanjian ini di Nusantara," ujar Basuki.
Pusat Pemerintahan Modern dan Berkelanjutan
Pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara, Kalimantan Timur, merupakan proyek ambisius yang bertujuan menciptakan pusat pemerintahan modern dan berkelanjutan. Presiden Joko Widodo memulai upacara kemerdekaan pertama di IKN pada 17 Agustus 2024, menandai tonggak sejarah penting, meskipun dengan skala lebih kecil dari rencana awal karena keterbatasan infrastruktur yang masih dalam tahap pembangunan.
Proses pemindahan pemerintahan secara bertahap dijadwalkan rampung pada September 2024, setelah selesainya pembangunan bandara IKN.
Pembangunan IKN dimulai Juli 2022, fokus pada zona pusat pemerintahan. Namun, berbagai tantangan muncul, termasuk keterlambatan pembangunan dan kendala pendanaan. Meskipun ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2024, kenyataannya, perpindahan instansi pemerintahan masih bertahap dan belum sepenuhnya terlaksana. Presiden Prabowo Subianto kini menargetkan penyelesaian pembangunan IKN untuk cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada tahun 2028.
Proyek ini melibatkan investasi besar, dengan klaim investasi mencapai 56,2 triliun Rupiah hingga Agustus 2024. Namun, hingga November 2023, belum ada investasi langsung dari investor asing. Kerjasama dengan investor domestik, seperti antara Swissotel (Accor Group) dengan Hotel Nusantara dan Sembcorp dengan PLN, telah terjalin untuk mendukung pembangunan IKN.
Advertisement
Memahami Tantangan Pembangunan IKN
Salah satu tantangan terbesar adalah masalah pendanaan. Pengurangan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dari 110,95 triliun Rupiah menjadi 29,57 triliun Rupiah pada Februari 2025 menimbulkan kekhawatiran akan terhentinya proyek.
Usulan tambahan anggaran sebesar 60,6 triliun Rupiah untuk tahun fiskal 2025 diajukan untuk mengatasi defisit ini. Kondisi geografis Kalimantan Timur yang berbukit juga menjadi kendala dalam pembangunan, membutuhkan perencanaan dan desain yang cermat untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan.
Pembangunan infrastruktur dasar dan gedung-gedung penting negara seperti Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden menjadi prioritas. Namun, pembangunan perumahan bagi pegawai negeri sipil (PNS) mengalami penundaan.
Target awal 47 menara pada 2024 direvisi menjadi hanya 21 menara pada 2025. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan skala besar proyek IKN yang membutuhkan manajemen yang sangat terencana dan efektif.
Berbagai pihak turut berkontribusi dalam pembangunan IKN. Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI), misalnya, berperan dalam perencanaan pembangunan Istana Wakil Presiden. Kerja sama dan kolaborasi antar berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan proyek ini.
Investasi dan Kerjasama di IKN
Meskipun terdapat klaim investasi yang signifikan, realisasi investasi asing masih belum terlihat. Fokus saat ini lebih tertuju pada kerjasama dengan investor domestik. Kerjasama strategis ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang cukup untuk kelanjutan pembangunan IKN. Pemerintah perlu terus berupaya menarik investasi asing untuk memastikan keberlanjutan proyek jangka panjang.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi sangat penting. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengawasan untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Dengan demikian, pembangunan IKN dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi Indonesia.
Keberhasilan IKN tidak hanya bergantung pada penyelesaian infrastruktur fisik, tetapi juga pada kesiapan berbagai aspek pendukung, termasuk sumber daya manusia dan regulasi yang mendukung. Perencanaan yang matang dan komprehensif, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan pembangunan IKN.
Pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang yang membutuhkan kesabaran dan komitmen yang tinggi. Tantangan yang ada harus dihadapi dengan strategi yang tepat dan inovatif. Dengan demikian, IKN dapat menjadi kota masa depan yang modern, berkelanjutan, dan membawa kemajuan bagi Indonesia.
Meskipun terdapat berbagai tantangan, pembangunan IKN terus berlanjut. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini dan menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan. Keberhasilan IKN akan menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam membangun masa depan yang lebih baik.
Advertisement
