Erick Thohir Miris, Pekerja Migran Indonesia Kerap Korban di Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku miris atas temuan pekerja migran Indonesia (PMI) yang tidak terlindungi maksimal. Menurutnya, persoalan itu harus ditangani secara bersama-sama.

Erick Thohir menjelaskan kerap menemukan ada pekerja migran yang kurang terlindungi saat melakukan kunjungan kerja di luar negeri.

"Saya sampaikan beberapa kali saya melakukan perjalanannya, saya bisa melihat bagaimana pekerja migran kita itu dalam kondisi-kondisi yang kurang maksimal dalam perlindungannya," ungkap Erick di Kantor Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (P2MI), di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Dia mengisahkan, pernah bertemu dengan salah satu PMI yang harus menggunakan alat bantu untuk berjalan. Namun, pekerja itu terpaksa pulang ke Tanah Air karena kontraknya diputus.

Erick bilang persoalan itu harus ditangani secara bersama-sama. Bukan menjadi tanggung jawab satu kementerian atau lembaga tertentu saja.

"Ini bukan salah dari Kementerian atau Pemerintah, tetapi bagaimana kita harus ada special effort memastikan satu pintu dalam pengirim pekerja migran itu harus menjadi satu kebijakan yang menyeluruh," tuturnya.

Erick turut menyoroti banyaknya PMI merupakan perempuan. Pasalnya banyak pekerja migran menangani pekerjaan domestik sebagai asisten rumah tangga di negara lain.

"Karena jangan sampai marwah daripada para perempuan Indonesia ini tidak ada perlindungan sama sekali yang disampaikan Pak Karding itu hampir 80 persen adalah domestic worker dan perempuan," beber dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding berharap pelayanan bagi pekerja migran bisa semakin baik. Dia tak ingin para pekerja migran itu terjebak oleh pihak tak bertanggung jawab.

"Kita ingin agar pelayanan terhadap pekerja migran Indonesia semakin hari semakin baik," ucapnya.

"Dan mereka tidak terjebak dalam permainan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik itu calo secara perorangan maupun secara sindikasi," tambah Karding.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan pelayanan ke pekerja migran bisa maksimal. Baik dari data pekerja migran Indonesia, kredit usaha rakyat (KUR), hingga fasilitas layanan transportasi yang dikelola BUMN.

Dalam hal ini, Erick menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. Ini menjadi kelanjutan pertemuan keduanya beberapa waktu lalu.

"Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Menteri Pak Karding ini perlindungan pekerja migran akan menjadi prioritas utama," ucap Erick di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Dia menjelaskan ada sejumlah poin penting yang disepakati keduanya. Pertama, mengenai sinkronisasi data pekerja migran Indonesia. Harapannya data ini bisa menjadi acuan untuk memaksimalkan perlindungan kepada para pekerja.

Kedua, Erick sepakat untuk mengerahkan bank-bank pelat merah untuk menopang usaha pekerja migran dan keluarganya. Skemanya sama seperti pemberian kredit usaha rakyat (KUR).

"Bagaimana para pekerja migran yang memang nanti pulang itu bisa mendapatkan akses dari pendanaan untuk mereka berkarir selanjutnya. Dimulai dari mereka menabung ketika mereka ada di luar negeri," urainya.

Ketiga, Erick juga memastikan pelayanan di sarana transportasi kelolaan BUMN bisa maksimal untuk pekerja migran Indonesia. Ini merujuk pula pada ruang tunggu khusus di bandara hingga lini transportasi lainnya.

"Pak Menteri (P2MI) juga meminta bagaimana sosialisasi pekerja migran ini bisa mendapat akses di berbagai aset BUMN, baik di airport, di pelabuhan, di kereta api dan lain-lainnya kita akan laksanakan," tegasnya.