KRPI Beri Catatan Akhir Tahun, Angkat 3 Isu Penting Pekerja Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka menyebut, ada tiga isu penting terkait perjuangan kesejahteraan pekerja Indonesia yang dikaji sepanjang tahun ini. Ketiga isu ini disebut Rieke yang akan menjadi fokus perjuangan rakyat pekerja ke depan.

"Terdapat tiga rekomendasi untuk perbaikan nasib rakyat pekerja di seluruh Indonesia. KRPI akan kembali mengorganisir kekuatan pekerja di tanah air agar dapat bangkit, maju dan sejahtera," ujar Rieke melalui keterangan tertulis, Rabu (28/12/2022).

Dia menjelaskan, isu pertama terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Menurut Rieke, sampai saat ini total pemanfaatan JKN mencapai 392,9 juta kunjungan atau sebesar Rp90,33 triliun, sementara program jaminan sosial ketenagakerjaan realisasi klaimnya mencapai Rp1,79 triliun.

"Masalah jaminan sosial sangat krusial bagi rakyat pekerja Indonesia. Kami mendorong pemerintah untuk terus memberi perlindungan wajib bagi Pekerja Mikro, Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Bukan Penerima Upah, Pekerja Jasa konstruksi, pekerja Non-ASN, bahkan Pekerja Outsourcing di pelabuhan,. Bahkan bagi mereka yang terkena PHK, maka iuran jaminan sosialnya wahib ditanggung negara selama 6 bulan. Ini amanat Undang-Undang," papar Rieke.

Kedua, lanjut dia, mengenai isu perbaikan status pekerja yang tergabung di dalam KRPI. Menurut Rieke, masih ada beberapa PR besar yang harus diselesaikan.

"Sopir angkutan (APABI) terus diperjuangkan untuk mendapatkan jaminan BPJS. Teman-teman pekerja honorer di pemerintahan, akan kami perjuangkan intensif agar prioritas pengangkatan dipastikan bagi pelayan publik yang telah mengabdi puluhan tahun. Begitupula dengan perbaikan nasib pekerja PT. Pos Indonesia, nelayan Indonesia, pekerja seni dan juga pekerja pelabuhan tanah air," ungkap Rieke.

Kemudian Rieke memaparkan, isu ketiga yakni tentang satu data nasional yang akurat. Menurut dia, penting bagi Indonesia untuk memiliki data yang akurat lewat program Data Desa Presisi (DDP). Seluruh kebijakan negara bagi rakyat nantinya harus mengacu kepada kondisi riil dan akurat.

"Sandang, pangan, papan, kesejahteraan sosial, perlindungan hukum, dan semua bidang kesejahteraan rakyat dan pekerja nasional hanya akan terpenuhi dengan data yang akurat. Data yang diproduksi berdasarkan kondisi riil, bukan data hasil produksi oknum," kata Rieke.

Rieke menyebut mereka yang mempermainkan data negara sebagai sindikat. Ia pun menginstruksikan kepada seluruh jaringan KRPI nasional untuk bersama-sama memperjuangkan lahirnya aturan penting tentang penyelenggaraan Data Desa Presisi untuk menghapus sindikat ini.

"Di balik data fiktif, ada nasib ratusan juta rakyat dan pekerja Indonesia. Kita akan berjuang untuk melahirkan Peraturan Pemerintah mengenai sistem penyelenggaraan Data Desa Presisi. Kita akan sikat semua sindikat," tegas Rieke.

KRPI sendiri terdiri dari dari Federasi Pekerja Pos dan Logistik Indonesia (FPPLI), OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) FSBI (Federasi Serikat Buruh Indonesia), FPPI (Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia), KNASN (Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara), FPSI (Federasi Pekerja Seni Indonesia), Jaringan Nelayan Nasional dan Pekerja Migran Indonesia.

Sebelumnya, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengajak seluruh elemen memperjuangkan hadirnya peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis data desa presisi.

Hal itu disampaikan Rieke saat menjadi narasumber dialog kebangsaan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa 20 Desember 2022.

"Kita sedang berlari agar Indonesia memiliki data yang akurat," ujar Rieke dalam dialog bertema 'Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana dalam Perencanaan Pembangunan Nasional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui keterangan tertulis, Selasa 20 Desember 2022.

Doktor ilmu komunikasi yang juga politisi PDIP ini pun mengatakan, data akurat sangat berguna agar karya pembangunan Pemerintah daerah dapat terencana, terukur, dan tepat sasaran.

Menurutnya, saat ini hal itu belum terealisasi dengan baik, meski pemerintah telah mengucurkan anggaran yang sangat besar.

"Presiden Jokowi adalah Presiden yang mengalokasikan anggaran negara yang jumlahnya paling banyak di antara pemerintahan yang pernah ada. Tapi masalahnya anggaran negara sebesar apa pun nggak akan tepat sasaran, kalau datanya itu tidak tepat, tidak akurat, tidak aktual," ucap dia.

Dengan demikian, lanjut Rieke, Pancasila tidak akan mencapai tujuan adil dan makmur jika tidak ada data yang akurat dan aktual.

"Data tentang kehidupan dan kebutuhan real rakyat yang berada di desa-desa dan kelurahan," jelas Rieke.

Untuk itu, dirinya mengajak intelektual kampus, terutama UGM untuk mendukung perjuangan hadirnya peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintah berbasis data desa presisi.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sujito menambahkan dalam diskusi, peran perguruan tinggi untuk mendorong transformasi agar Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung relevan dan memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam proses pembangunan.

"Kampus tentu dituntut untuk berperan lebih agar mampu menghasilkan gagasan-gagasan yang bisa mengawal, sehingga proses pembentukan kebijakan, proses strategis punya manfaat langsung pada rakyat itu bisa dirasakan," tegas dia.

Kemudian, Founder Data Desa Presisi (DDP) Sofyan Sjaf pun mengapresiasi keteguhan dan perjuangan Rieke terkait angka-angka dan data pemerintah. Tentu, menurut dia, dengan data dan angka yang akurat, pembangunan negara mulai dari tingkat desa berjalan dengan baik.

"Untuk mewujudkan pembangunan nasional hanya bisa dilakukan dengan dua pendekatan, demokratik roller development dan data akurat," jelas Sofyan Sjaf yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Intitut Pertanian Bogor (IPB) ini.