Uni Eropa Bakal Terapkan UU Anti Pencucian Uang, Aset Kripto Ikut Jadi Sasaran

Liputan6.com, Jakarta Parlemen Uni Eropa menyepakati penggunaan undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di wilayahnya. Aset kripto hingga perusahaan kripto masuk kategori dalam lingkup pengaturannya.

Sebetulnya, UU Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Uni Eropa menyasar beberapa aspek, seperti pembayara tunai dalam jumlah besar, klub sepak bola, hingga perusahaan kripto.

Selain membuat buku peraturan tunggal untuk 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa, paket yang disetujui pada Kamis, 25 April 2023 itu juga membentuk otoritas anti pencucian uang yang berbasis di Frankfurt, Jerman.

Tugasnya adalah mengawasi penerapan kerangka kerja yang relevan – khususnya yang dianggap oleh blok tersebut sebagai hal yang paling penting.

“Undang-undang baru mencakup peningkatan langkah uji tuntas dan pemeriksaan identitas pelanggan, setelah itu entitas yang disebut wajib (misalnya bank, manajer aset dan aset kripto atau agen real estat dan virtual) harus melaporkan aktivitas mencurigakan ke [Unit Intelijen Keuangan] dan otoritas kompeten lainnya,” tulis pernyataan pers parlemen Uni Eropa, mengutip Yahoo Finance, Senin (29/4/2024).

Pengamat kebijakan kripto di Uni Eropa menyuarakan kekhawatiran terhadap persyaratan yang diberlakukan pada aset digital mungkin terlalu ketat. Apalagi jika dibandingkan dengan sektor keuangan lainnya ketika blok tersebut mencapai kesepakatan politik mengenai paket tersebut pada Januari 2024.

Langkah-langkah baru ini juga bertujuan untuk memberikan orang-orang atau entitas dengan “kepentingan yang sah,” termasuk jurnalis, profesional media, organisasi masyarakat sipil, dan otoritas kompeten lainnya.

"Akses langsung, tanpa filter, langsung dan bebas terhadap informasi Beneficial Ownership yang disimpan dalam registrasi nasional dan saling berhubungan di tingkat UE," sebagaimana dikutip.

Informasi kepemilikan manfaat mengacu pada informasi identifikasi tentang entitas atau orang yang memiliki atau mengendalikan perusahaan.

Dalam proses pembentukan undang-undang ini, komite gabungan di parlemen melakukan pemungutan suara mengenai teks paket tersebut pada Maret lalu, menjelang pemungutan suara pleno pada Kamis, 25 April 2024.

Untuk menjadi undang-undang, Dewan Uni Eropa, yang terdiri dari anggota parlemen dari negara-negara anggota, masih perlu mengadopsi paket tersebut secara resmi kedepannya.