Fungsi dan Tugas DPR: Peran Vital Lembaga Legislatif Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki peran vital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebagai lembaga legislatif, DPR mengemban fungsi dan tugas yang krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta mewakili aspirasi rakyat.

Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai fungsi dan tugas DPR, serta perannya yang signifikan dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif yang menjadi representasi rakyat Indonesia di tingkat nasional. Lembaga ini terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Saat ini, DPR beranggotakan 575 orang yang berasal dari berbagai partai politik peserta pemilihan umum.

Kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangatlah penting. Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki kewenangan untuk membuat, mengubah, dan mengesahkan undang-undang. Selain itu, DPR juga berperan sebagai penyambung aspirasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.

Dalam menjalankan fungsinya, DPR memiliki beberapa hak istimewa, di antaranya:

• Hak interpelasi: hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara
• Hak angket: hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
• Hak menyatakan pendapat: hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional

DPR memiliki tiga fungsi utama yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ketiga fungsi tersebut adalah:

1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi merupakan perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

• Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
• Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan Rancangan Undang-Undang (RUU)
• Menerima RUU yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah
• Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
• Menetapkan UU bersama dengan Presiden
• Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Fungsi legislasi ini sangat penting karena melalui proses ini, DPR dapat membentuk kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia.

2. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

• Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden
• Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama
• Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
• Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Fungsi anggaran ini memungkinkan DPR untuk mengawasi dan memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan rakyat.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah
• Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama

Fungsi pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta menggunakan anggaran negara secara bertanggung jawab.

Selain ketiga fungsi utama tersebut, DPR juga memiliki beberapa tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang, antara lain:

• Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
• Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain
• Memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial
• Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi
• Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain
• Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD
• Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
• Memilih tiga orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

Peran DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia sangatlah vital. Sebagai lembaga legislatif, DPR menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden. Beberapa peran penting DPR dalam sistem pemerintahan Indonesia antara lain:

1. Penyusun Kebijakan Nasional

Melalui fungsi legislasinya, DPR berperan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan nasional dalam bentuk undang-undang. Kebijakan-kebijakan ini mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara, mulai dari ekonomi, sosial, politik, hingga pertahanan dan keamanan.

2. Pengawas Jalannya Pemerintahan

DPR memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Melalui fungsi pengawasannya, DPR dapat memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan kebijakan yang telah ditetapkan. DPR juga dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

3. Penyalur Aspirasi Rakyat

Sebagai wakil rakyat, DPR berperan dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Anggota DPR diharapkan dapat mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan konstituennya dalam setiap kebijakan yang diambil.

4. Penjaga Stabilitas Nasional

Melalui fungsi-fungsinya, DPR berperan dalam menjaga stabilitas nasional. DPR dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi krisis atau situasi darurat yang terjadi di negara, termasuk memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain.

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif, DPR memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa elemen, antara lain:

1. Pimpinan DPR

Pimpinan DPR terdiri dari 1 orang Ketua dan 4 orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Pimpinan DPR bertugas untuk memimpin sidang-sidang DPR dan mewakili DPR dalam hubungannya dengan lembaga negara lainnya.

2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Badan ini bertugas untuk menetapkan acara DPR untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, meminta penjelasan dan pembenaran dari komisi dan/atau panitia khusus yang tidak memenuhi target kerja, dan mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang belum diselesaikan untuk dilaporkan kepada rapat paripurna.

3. Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR memiliki 11 komisi yang masing-masing membidangi urusan tertentu. Komisi bertugas untuk melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, dan membahas serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya.

4. Badan Legislasi

Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Badan ini bertugas untuk menyusun rancangan program legislasi nasional, melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang, dan memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi.

5. Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Badan ini bertugas untuk membahas bersama pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran.

6. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Badan ini bertugas untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPR karena tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar ketentuan larangan, dan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang tata tertib dan kode etik DPR.

7. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Badan ini bertugas untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral.

Proses pengambilan keputusan di DPR merupakan hal yang krusial dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Berikut adalah tahapan umum dalam proses pengambilan keputusan di DPR:

1. Pengajuan Usulan

Proses dimulai dengan pengajuan usulan, baik berupa rancangan undang-undang, usulan kebijakan, atau hal lain yang perlu diputuskan. Usulan ini bisa berasal dari anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau dari pemerintah.

2. Pembahasan di Tingkat Komisi

Usulan yang masuk kemudian dibahas di tingkat komisi yang terkait. Dalam pembahasan ini, komisi dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan dan penjelasan.

3. Rapat Paripurna

Setelah pembahasan di tingkat komisi, hasil pembahasan dibawa ke rapat paripurna DPR. Dalam rapat paripurna, seluruh anggota DPR memiliki kesempatan untuk memberikan pandangan dan pendapatnya.

4. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan di DPR dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

5. Pengesahan

Jika keputusan yang diambil berkaitan dengan pembentukan undang-undang, maka setelah disetujui oleh DPR, rancangan undang-undang tersebut akan disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, DPR juga tidak luput dari berbagai tantangan dan kritik. Beberapa tantangan dan kritik yang sering dihadapi oleh DPR antara lain:

1. Kinerja Legislasi

DPR sering mendapat kritik terkait kinerja legislasinya yang dianggap kurang produktif. Jumlah undang-undang yang dihasilkan seringkali tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

2. Kualitas Undang-Undang

Selain kuantitas, kualitas undang-undang yang dihasilkan DPR juga sering mendapat sorotan. Beberapa undang-undang yang dihasilkan dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat atau bahkan bertentangan dengan konstitusi.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

DPR juga sering mendapat kritik terkait kurangnya transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam hal penggunaan anggaran dan proses pengambilan keputusan.

4. Perilaku Anggota DPR

Perilaku beberapa anggota DPR yang dianggap tidak mencerminkan sikap sebagai wakil rakyat juga sering menjadi sorotan publik. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR turut mencoreng citra lembaga ini.

5. Keterwakilan

Meskipun DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat, masih ada kritik bahwa DPR belum sepenuhnya mewakili keberagaman masyarakat Indonesia, terutama dari segi gender, usia, dan latar belakang sosial-ekonomi.

Menghadapi berbagai tantangan dan kritik tersebut, DPR terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

1. Penguatan Fungsi Legislasi

DPR berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas undang-undang yang dihasilkan melalui peningkatan kapasitas anggota DPR dalam hal penyusunan undang-undang dan peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi.

2. Peningkatan Transparansi

DPR berupaya untuk meningkatkan transparansi dengan membuka akses informasi kepada publik, termasuk melalui situs web resmi DPR dan media sosial.

3. Penguatan Fungsi Pengawasan

DPR berupaya untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasannya melalui peningkatan kapasitas anggota DPR dalam melakukan pengawasan dan peningkatan koordinasi dengan lembaga-lembaga pengawas lainnya.

4. Peningkatan Partisipasi Publik

DPR berupaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengawasan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat dengar pendapat umum dan konsultasi publik.

5. Penguatan Kode Etik

DPR berupaya untuk memperkuat penegakan kode etik anggota DPR untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme anggota DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga legislatif, DPR mengemban fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang krusial bagi berjalannya pemerintahan yang demokratis. Melalui fungsi-fungsi tersebut, DPR berperan sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif, penyalur aspirasi rakyat, dan penjaga stabilitas nasional.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kritik, DPR terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya demi memenuhi amanat rakyat. Upaya-upaya seperti penguatan fungsi legislasi, peningkatan transparansi, penguatan fungsi pengawasan, peningkatan partisipasi publik, dan penguatan kode etik diharapkan dapat meningkatkan efektivitas DPR dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Sebagai warga negara, kita perlu terus mengawasi dan mendukung kinerja DPR agar lembaga ini dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, DPR dapat benar-benar menjadi representasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.