Apa Itu Hak Angket: Pengertian, Fungsi, dan Implementasinya dalam Sistem Ketatanegaraan

Liputan6.com, Jakarta Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki beberapa hak istimewa untuk menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah. Salah satu hak tersebut adalah hak angket. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak angket dan bagaimana implementasinya? Mari kita bahas secara mendalam tentang hak angket DPR ini.

Hak angket merupakan salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah. Secara definisi, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak angket ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (2) yang menyatakan bahwa DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai hak angket juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Dengan adanya hak angket ini, DPR memiliki kewenangan untuk menyelidiki kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan strategis, serta memiliki dampak luas bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu bentuk pengawasan legislatif terhadap eksekutif dalam sistem checks and balances yang dianut oleh Indonesia.

Hak angket memiliki beberapa fungsi dan tujuan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di antaranya:

1. Pengawasan terhadap Kinerja Pemerintah: Hak angket memungkinkan DPR untuk melakukan pengawasan mendalam terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan isu-isu strategis dan berdampak luas.
2. Meningkatkan Transparansi: Melalui proses angket, informasi mengenai kebijakan pemerintah dapat terungkap secara lebih terbuka, sehingga meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Menjamin Akuntabilitas: Hak angket menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakannya kepada rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR.
4. Perbaikan Kebijakan: Hasil dari proses angket dapat menjadi masukan berharga untuk perbaikan kebijakan atau prosedur yang sudah ada, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan.
5. Pendidikan Politik: Proses angket dapat menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat, membantu mereka memahami proses demokrasi dan peran penting pengawasan dalam sistem pemerintahan.

Dengan fungsi-fungsi tersebut, hak angket menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah sejalan dengan kepentingan rakyat dan peraturan yang berlaku.

Hak angket DPR memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mengatur tentang hak angket:

1. Undang-Undang Dasar 1945:

   Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat." Ini menjadi landasan konstitusional utama bagi hak angket DPR.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014:

   UU ini mengatur tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pasal 79 ayat (3) UU ini memberikan definisi lebih lanjut tentang hak angket sebagai "hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan."

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954:

   UU ini secara khusus mengatur tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun sudah lama, UU ini masih menjadi salah satu rujukan dalam pelaksanaan hak angket.

4. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020:

   Peraturan ini tentang Tata Tertib DPR RI, yang di dalamnya juga mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan hak angket.

Dengan adanya dasar hukum yang kuat ini, hak angket menjadi instrumen yang sah dan penting dalam sistem checks and balances di Indonesia. Hal ini memungkinkan DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah.

Pengajuan hak angket oleh DPR harus memenuhi beberapa syarat dan mengikuti prosedur tertentu. Berikut adalah rincian syarat dan prosedur pengajuan hak angket:

Syarat Pengajuan Hak Angket:

1. Jumlah Pengusul: Hak angket harus diusulkan oleh minimal 25 orang anggota DPR.
2. Keterwakilan Fraksi: Usulan harus berasal dari lebih dari satu fraksi di DPR.
3. Dokumen Pendukung: Pengajuan harus disertai dengan dokumen yang memuat:
   • Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki
   • Alasan penyelidikan
4. Persetujuan Rapat Paripurna: Usulan hak angket harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 jumlah anggota DPR yang hadir.

Prosedur Pengajuan Hak Angket:

1. Penyampaian Usulan: Usulan hak angket disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR.
2. Pengumuman dalam Rapat Paripurna: Pimpinan DPR mengumumkan usulan hak angket dalam rapat paripurna dan membagikannya kepada seluruh anggota DPR.
3. Pembahasan oleh Badan Musyawarah: Badan Musyawarah DPR membahas dan menjadwalkan rapat paripurna untuk membahas usulan hak angket.
4. Penjelasan Pengusul: Dalam rapat paripurna, pengusul diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan pengajuan hak angket.
5. Tanggapan Fraksi: Anggota DPR dari fraksi lain diberi kesempatan untuk memberikan pandangan terhadap usulan hak angket.
6. Pengambilan Keputusan: Rapat paripurna mengambil keputusan untuk menerima atau menolak usulan hak angket.
7. Pembentukan Panitia Angket: Jika usulan diterima, DPR membentuk panitia khusus (pansus) angket yang terdiri dari perwakilan semua fraksi.

Penting untuk dicatat bahwa selama usulan hak angket belum disetujui dalam rapat paripurna, pengusul masih bisa mengubah atau menarik kembali usulannya. Jika usulan ditolak, maka usulan tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama.

Sepanjang sejarah Indonesia, hak angket telah beberapa kali digunakan oleh DPR untuk menyelidiki berbagai isu penting. Berikut adalah beberapa contoh implementasi hak angket yang pernah terjadi:

1. Era Presiden Soekarno (1950-an):

   Hak angket digunakan untuk menyelidiki untung-rugi penggunaan devisa oleh pemerintah. Ini merupakan salah satu penggunaan hak angket pertama dalam sejarah Indonesia merdeka.

2. Era Presiden Soeharto (1970-an):

   DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kasus harta H. Thahir dan Pertamina yang diduga merupakan hasil gratifikasi. Meskipun pada masa Orde Baru DPR sering dianggap kurang kritis, penggunaan hak angket ini menunjukkan masih adanya upaya pengawasan terhadap pemerintah.

3. Era Presiden B.J. Habibie (1999):

   Hak angket diajukan terkait pelaksanaan Pemilu tahun 1999 untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dana kampanye dan pengesahan oleh KPU. Ini menandai penggunaan hak angket dalam era reformasi yang baru dimulai.

4. Era Presiden Abdurrahman Wahid (2000-2001):

   DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kasus Buloggate dan Bruneigate. Hasil dari angket ini berujung pada proses impeachment dan berakhirnya masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid.

5. Era Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004):

   Hak angket digunakan untuk memeriksa kasus penyelewengan dana non-bujeter Bulog dan pembentukan Pansus untuk mengusut dugaan manipulasi data dalam proses penghitungan suara Pemilu 2004.

6. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014):

   Beberapa kasus yang diselidiki melalui hak angket termasuk penjualan dua unit kapal tanker VLCC Pertamina, kasus impor beras, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kasus Bank Century, dan dugaan inkonsistensi KPU dalam penyelenggaraan Pemilu.

7. Era Presiden Joko Widodo (2014-sekarang):

   Meskipun ada beberapa wacana penggunaan hak angket, implementasinya tidak sesering era-era sebelumnya. Salah satu contoh penggunaan hak angket pada era ini adalah terkait kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2017.

Implementasi hak angket ini menunjukkan bahwa instrumen ini telah digunakan dalam berbagai era pemerintahan di Indonesia untuk menyelidiki isu-isu penting dan strategis. Meskipun demikian, efektivitas dan dampak dari penggunaan hak angket ini bervariasi, tergantung pada konteks politik dan kekuatan checks and balances pada masing-masing era.

Meskipun hak angket merupakan instrumen penting dalam sistem checks and balances, penggunaannya tidak lepas dari kontroversi dan kritik. Beberapa aspek yang sering menjadi sorotan antara lain:

1. Politisasi Hak Angket:

   Kritik sering muncul bahwa hak angket terkadang digunakan lebih sebagai alat politik daripada instrumen pengawasan yang objektif. Ada kekhawatiran bahwa hak angket bisa dimanfaatkan oleh kelompok politik tertentu untuk menekan pemerintah atau lawan politik mereka.

2. Efektivitas Hasil Angket:

   Beberapa pihak mempertanyakan sejauh mana hasil dari hak angket benar-benar ditindaklanjuti dan membawa perubahan konkret dalam kebijakan pemerintah. Ada anggapan bahwa seringkali hasil angket hanya berakhir sebagai laporan tanpa tindak lanjut yang signifikan.

3. Biaya dan Sumber Daya:

   Pelaksanaan hak angket membutuhkan biaya dan sumber daya yang tidak sedikit. Kritik muncul bahwa terkadang biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang dicapai.

4. Potensi Konflik Kepentingan:

   Ada kekhawatiran bahwa anggota DPR yang terlibat dalam panitia angket mungkin memiliki konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas penyelidikan.

5. Dampak pada Stabilitas Pemerintahan:

   Penggunaan hak angket yang terlalu sering atau pada isu-isu yang sensitif bisa berdampak pada stabilitas pemerintahan dan hubungan antara legislatif dan eksekutif.

6. Keterbatasan Kewenangan:

   Meskipun DPR memiliki hak angket, kewenangan mereka dalam menindaklanjuti hasil angket terbatas. Misalnya, dalam kasus dugaan pelanggaran hukum, DPR tetap harus menyerahkan proses hukum kepada lembaga penegak hukum yang berwenang.

7. Transparansi Proses:

   Kritik juga muncul terkait transparansi dalam proses angket, terutama jika ada sesi-sesi tertutup yang tidak bisa diakses oleh publik.

Menghadapi berbagai kritik ini, ada beberapa usulan untuk memperbaiki mekanisme hak angket, seperti:

• Memperkuat aturan tentang objektivitas dan independensi panitia angket.
• Meningkatkan transparansi proses angket kepada publik.
• Memastikan adanya mekanisme tindak lanjut yang jelas atas hasil angket.
• Membatasi penggunaan hak angket hanya untuk isu-isu yang benar-benar strategis dan berdampak luas.

Terlepas dari kontroversi dan kritik, hak angket tetap dianggap sebagai instrumen penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Tantangannya adalah bagaimana mengoptimalkan penggunaan hak ini agar benar-benar efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif.

Selain hak angket, DPR juga memiliki hak-hak lain dalam menjalankan fungsinya. Penting untuk memahami perbedaan antara hak angket dengan hak-hak DPR lainnya, terutama hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat. Berikut adalah perbandingan antara ketiga hak tersebut:

1. Hak Angket:

• Definisi: Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
• Tujuan: Menyelidiki secara mendalam kebijakan atau pelaksanaan undang-undang tertentu.
• Prosedur: Membutuhkan pembentukan panitia khusus (pansus) angket.
• Dampak: Dapat berujung pada rekomendasi untuk perbaikan kebijakan atau bahkan proses hukum jika ditemukan pelanggaran.

2. Hak Interpelasi:

• Definisi: Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat.
• Tujuan: Mendapatkan penjelasan langsung dari pemerintah tentang suatu kebijakan.
• Prosedur: Biasanya dilakukan melalui rapat paripurna DPR dengan mengundang pihak pemerintah untuk memberikan penjelasan.
• Dampak: Umumnya berakhir dengan penerimaan atau penolakan penjelasan pemerintah oleh DPR.

3. Hak Menyatakan Pendapat:

• Definisi: Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional.
• Tujuan: Menyampaikan sikap resmi DPR terhadap suatu isu atau kebijakan.
• Prosedur: Disampaikan melalui rapat paripurna DPR setelah melalui proses pembahasan internal.
• Dampak: Bisa menjadi masukan bagi pemerintah atau bahkan bisa berujung pada penggunaan hak angket jika diperlukan penyelidikan lebih lanjut.

Perbedaan utama antara ketiga hak ini adalah:

1. Tingkat Penyelidikan:

   Hak angket melibatkan penyelidikan yang lebih mendalam dibandingkan hak interpelasi yang lebih berfokus pada permintaan keterangan.

2. Proses Pelaksanaan:

   Hak angket memerlukan pembentukan panitia khusus, sementara hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat biasanya dilaksanakan melalui rapat paripurna.

3. Hasil Akhir:

   Hak angket dapat menghasilkan rekomendasi konkret atau bahkan proses hukum, sementara hak interpelasi biasanya berakhir dengan penerimaan atau penolakan penjelasan pemerintah, dan hak menyatakan pendapat menghasilkan pernyataan sikap resmi DPR.

4. Intensitas Penggunaan:

   Hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat cenderung lebih sering digunakan dibandingkan hak angket yang biasanya digunakan untuk isu-isu yang dianggap sangat penting dan strategis.

Pemahaman tentang perbedaan antara ketiga hak ini penting untuk mengerti bagaimana DPR menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah. Masing-masing hak memiliki peran dan konteks penggunaan yang berbeda dalam sistem checks and balances di Indonesia.

Penggunaan hak angket oleh DPR memiliki dampak signifikan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Beberapa dampak penting dari implementasi hak angket antara lain:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan Legislatif:

   Hak angket memperkuat posisi DPR sebagai lembaga pengawas kebijakan pemerintah. Ini membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif.

2. Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah:

   Adanya hak angket mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan kebijakan, karena mereka tahu bahwa kebijakan tersebut dapat diselidiki oleh DPR.

3. Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan:

   Proses angket dapat mengungkap informasi yang sebelumnya tidak diketahui publik, meningkatkan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

4. Perbaikan Kebijakan dan Tata Kelola:

   Hasil dari hak angket dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan atau prosedur yang ada, mendorong pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

5. Penguatan Demokrasi:

   Penggunaan hak angket menunjukkan berjalannya mekanisme checks and balances, yang merupakan ciri penting sistem demokrasi.

6. Edukasi Politik Publik:

   Proses angket yang terbuka dapat menjadi sarana edukasi politik bagi masyarakat, meningkatkan pemahaman mereka tentang proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

7. Potensi Ketegangan Antar Lembaga:

   Di sisi lain, penggunaan hak angket juga bisa menimbulkan ketegangan antara legislatif dan eksekutif, terutama jika proses angket dianggap terlalu agresif atau politis.

8. Pengaruh terhadap Stabilitas Pemerintahan:

   Dalam kasus-kasus tertentu, hasil angket bisa berdampak signifikan terhadap stabilitas pemerintahan, bahkan berpotensi mengakibatkan perubahan dalam kabinet atau kebijakan pemerintah.

9. Perkembangan Yurisprudensi Ketatanegaraan:

   Penggunaan hak angket dan proses yang menyertainya dapat membentuk preseden dan yurisprudensi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

10. Penguatan atau Pelemahan Kepercayaan Publik:

    Tergantung pada hasilnya, proses angket bisa memperkuat atau justru melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.

Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa hak angket bukan sekadar instrumen prosedural, tetapi memiliki implikasi luas terhadap dinamika politik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Penggunaan hak angket yang bijaksana dan bertanggung jawab dapat memperkuat sistem demokrasi, sementara penggunaan yang tidak tepat bisa menimbulkan ketidakstabilan politik.

Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk menggunakan hak angket secara hati-hati dan strategis, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Demikian pula, pemerintah perlu merespons proses angket dengan sikap terbuka dan kooperatif untuk menjaga integritas sistem checks and balances.

Hak angket merupakan instrumen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memungkinkan DPR untuk melakukan pengawasan mendalam terhadap kebijakan pemerintah. Sebagai salah satu manifestasi prinsip checks and balances, hak angket memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif.

Meskipun penggunaan hak angket tidak lepas dari kontroversi dan kritik, keberadaannya tetap dianggap penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengoptimalkan penggunaan hak angket agar lebih efektif dan objektif, serta benar-benar bermanfaat bagi kepentingan rakyat.

Dalam konteks yang lebih luas, pemahaman yang baik tentang hak angket dan implementasinya penting bagi semua pihak, tidak hanya bagi para politisi dan pejabat pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat umum. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih kritis dalam mengawasi proses politik dan memastikan bahwa hak angket digunakan sesuai dengan tujuan aslinya, yaitu untuk kepentingan rakyat dan negara.

Ke depannya, diperlukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam mekanisme penggunaan hak angket, termasuk memperkuat aspek transparansi, objektivitas, dan efektivitas tindak lanjutnya. Dengan demikian, hak angket dapat terus menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.