Kerja Sama Soal Perubahan Iklim Masih Minim, Jokowi Dorong APEC Fokus pada 3 Hal Ini

Salah satunya adalah mendorong mekanisme pembiayaan inovatif. Jokowi mengusulkan agar skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dapat diperluas jangkauannya.

oleh Khairisa FeridaBenedikta Miranti T.V diperbarui 18 Nov 2023, 14:26 WIB
Diterbitkan 18 Nov 2023, 14:26 WIB
Jokowi
Presiden Jokowi di hadapan para pebisnis dalam APEC CEO Summit yang digelar di Main Ballroom, Moscone West, San Francisco, Amerika Serikat, Kamis 16 November 2023. (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Washington - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) baru saja menyelesaikan lawatan ke San Francisco, Amerika Serikat. Dalam kunjungannya ke AS kali ini, Presiden Jokowi menjalankan sejumlah kegiatan mulai dari menghadiri KTT APEC; menghadiri Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) Leaders' Summit; menjadi pembicara di APEC CEO Summit; menghadiri peluncuran ASEAN Cauces Day; menyampaikan policy speech di Universitas Stanford; pertemuan bilateral dengan Papua Nugini, Peru, dan Fiji; dan one on one meeting dengan CEO ExxonMobil dan CEO Vale.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menjelaskan bahwa KTT APEC dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama membahas isu iklim, sustainability, dan transisi energi berkeadilan. Sementara sesi dua, membahas pembangunan yang inklusif dan tangguh.

Pada sesi pertama, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kemajuan kerja sama dalam konteks perubahan iklim masih sangat terbatas. Oleh karena itu, APEC harus memfokuskan pada tiga hal.

"Pertama, mewujudkan transisi energi berkeadilan. APEC perlu mendorong kolaborasi yang setara dan saling menguntungkan sejalan dengan dokumen Bangkok mengenai BCG Economy dan Prinsip Transisi Energi yang adil. Dalam kaitan ini, presiden sampaikan bahwa Indonesia telah meluncurkan kolaborasi pengembangan Ekosistem EV antara pemerintah, BUMN, dan swasta. ASEAN juga telah menyepakati pengembangan ekosistem EV regional tahun ini," tutur Menlu Retno dalam press briefing, seperti dikutip pada Sabtu (18/11/2023).

"Kedua, memastikan setiap ekonomi memiliki akses pada teknologi hijau yang terjangkau, berkelanjutan, dan modern. Untuk itu, diperlukan transfer teknologi, pengembangan kapasitas, dan akses terhadap mineral kritis. APEC harus mendorong kerja sama untuk menjami kelancaran rantai pasok, termasuk investasi pengembangan mineral kritis. Presiden juga menyampaikan Indonesia ingin menjalin kerja investasi pengelolaan cadangan nikel untuk ekosistem baterai EV guna memastikan energi bersih tersedia bagi semua, sesuai prinsip no one left behind."

Fokus ketiga, ujar Menlu Retno, mendorong mekanisme pembiayaan inovatif.

"Untuk itu diperlukan dukungan dari swasta dan lembaga keuangan internasional. Presiden mengusulkan agar skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dapat diperluas jangkauannya. Di akhir pidato Presiden menyerukan agar seluruh anggota APEC bersatu dan berkolaborasi, menjembatani perbedaan dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik," ujar Menlu Retno.

3 Sorotan Jokowi terkait Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Tangguh

Jokowi
Presiden Jokowi saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Informal Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang digelar secara virtual Jumat, 16 Juli 2021. (Ist)

Dalam sesi dua KTT APEC, Presiden Jokowi juga menyampaikan tiga poin terkait upaya membangun ekonomi inklusif dan tangguh.

"Pertama, pentingnya semangat kolaborasi. Kebersamaan dan strategic trust diperlukan untuk mewujudkan Visi APEC 2040 dan mempertahankan relevansi APEC.Kedua, pentingnya ketangguhan rantai pasok global. Ketahanan ekonomi kawasan harus diperkuat dengan mengurangi ketergantungan rantai pasok global pada negara tertentu. Negara berkembang harus berperan dalam rantai pasok global, termasuk melalui hilirisasi yang penting untuk lompatan pembangunan," terang Menlu Retno.

"Ketiga, pentingnya pemanfaatan teknologi digital di kawasan. APEC harus bekerja sama menjembatani kesenjangan digital melalui sinergi kebijakan dan penguatan infrastruktur. Integrasi UMKM ke dalam ekosistem digital sangat penting untuk memperkuat ketahanan UMKM sebagai penopang ekonomi. Presiden menyampaikan Indonesia menargetkan digitalisasi 30 juta UMKM pada tahun 2024."

Indonesia Terbuka Bekerja Sama dengan Siapapun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menlu Retno Marsudi di KTT OKI di Arab Saudi. (Foto: Kemenag)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menlu Retno Marsudi di KTT OKI di Arab Saudi. (Foto: Kemenag)

Saat berpidato dalam IPEF Leaders Summit, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia terbuka bekerja sama dengan siapapun atas dasar prinsip saling menguntungkan. Itulah mengapa Indonesia berpartisipasi dalam IPEF.

"Saling memahami kebutuhan nasional, terutama negara berkembang, adalah kunci kerja sama yang baik. Kesuksesan IPEF akan sangat tergantung bagaimana para pihak merasa saling diuntungkan. Presiden menekankan pentingnya kerja sama konkret di pilar-pilar yang jadi prioritas IPEF yaitu ekonomi hijau, perdagangan dan investasi, transisi energi, dan penguatan rantai pasok mineral kritis," ujar Menlu Retno.

Presiden Jokowi, kata Menlu Retno, menyambut baik penandatanganan perjanjian untuk pilar II mengenai rantai pasok, juga penyelesaian substantif perundingan pilar III mengenai ekonomi bersih, dan pilar IV mengenai ekonomi adil. Indonesia berkomitmen selesaikan perundingan pilar I pada tahun 2024.

Jokowi Undang Investasi di Sektor Prioritas

Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi dalam pernyataan pers, Senin (6/11/2023). (Dok: Kemlu RI)
Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi dalam pernyataan pers, Senin (6/11/2023). (Dok: Kemlu RI)

Sementara itu, di APEC CEO Summit, Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia memiliki potensi besar dan merupakan pilihan yang tepat untuk berinvestasi. Presiden Jokowi pun mengundang sektor swasta berinvestasi di Indonesia di sektor-sektor prioritas.

"Prioritas pertama di sektor hilirisasi industri. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia dan mineral kritis lainnya, Indonesia sedang membangun ekosistem EV terintegrasi. Indonesia mentargetkan produksi 600 ribu mobil listrik di 2030 yang akan dimulai tahun depan. Beragam insentif dan fasilitas telah disiapkan untuk investasi di sektor ini," kata Menlu Retno.

"Yang kedua adalah di sektor transisi energi. Presiden menyampaikan bahwa Indonesia punya potensi energi hijau yang luar biasa dan tengah membangun 30 ribu hektar green industrial park. Yang Ketiga adalah potensi atau kesempatan untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibukota Nusantara yang didesain sebagai kota pintar berbasis hutan dan alam, yang 70 persen areanya meliputi area hijau dan 80 persen transportasi publik berbasis energi hijau."

Infografis 4 Pesan Jokowi di KTT OKI Desak Gencatan Senjata Hamas-Israel. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)
Infografis 4 Pesan Jokowi di KTT OKI Desak Gencatan Senjata Hamas-Israel. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya