Kabupaten Kuningan Targetkan Ada Peraturan Bupati untuk Penanganan Kusta

Liputan6.com, Jakarta Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menargetkan ada peraturan bupati yang akan mengawal penanganan kusta dan pengurangan stigma di desa-desa.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Kuningan dr Susi Lusiyanti, MM.

“Kegiatan Desa Sahabat Kusta (Desaku) yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan dan Yayasan NLR Indonesia menargetkan bukan hanya Peraturan Desa, tetapi Peraturan Bupati (Perbup). Dan, saya sudah menghadap Bapak Bupati dan beliau insyaAllah akan mengawal Perbupnya,” kata Susi mengutip keterangan pers, Rabu (21/12/2022).

Selama tiga tahun ke depan kegiatan Desaku akan menyasar pada 20 desa yang endemis tinggi kusta. Dengan memberdayakan Puskesmas, tokoh potensial desa, pemuda, dan tokoh masyarakat lain dalam penanganan kusta dan pengurangan stigma kusta.

“Diharapkan setelah tiga tahun kegiatan Desaku, Kabupaten Kuningan dapat menjadi contoh penanggulangan kusta dan pengurangan stigma kusta bagi kabupaten-kabupaten lainnya.”

Susi menambahkan, Kabupaten Kuningan sebenarnya telah mencapai eliminasi kusta di 2017. Namun, penemuan baru kusta masih tinggi yaitu 109 kasus baru pada 2019. Meskipun pada 2020 dan 2021 kasus baru kusta hanya tercatat 33 karena ada pembatasan kegiatan di masa COVID-19.

Dari analisis data kusta, tercatat dari 376 desa ada 107 desa masih endemis kusta. Sementara 31 di antaranya adalah desa endemis tinggi kusta.

“Hal ini menjadi perhatian pemerintah kabupaten terutama dinas kesehatan.”

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Bekasi Alamsyah mengungkapkan kegalauannya soal penanganan kusta di daerahnya.

“Saya miris dan galau. Boro-boro tahu membantu penanganan kusta, melihat pasien kusta pun mungkin amat jarang bagi para dokter muda dan mahasiswa ilmu kedokteran. Padahal, situasi kusta lumayan banyak di Kabupaten Bekasi,” kata Alamsyah.

Kerja sama penanganan kusta ini dijalin antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kuningan, dan Yayasan NLR Indonesia.

Alamsyah pun mengapresiasi kegiatan penanganan kusta di perkotaan (urban leprosy) yang digagas yayasan tersebut. Baginya, kegiatan ini dapat menjadi jawaban atas puzzle tentang kondisi kusta di Kabupaten Bekasi.

Alamsyah menjelaskan, ada kecenderungan warga ibu kota yang tinggal di daerahnya untuk lebih mungkin berkunjung ke rumah sakit atau klinik ketimbang puskesmas untuk memeriksakan kesehatan.

“Umumnya kasus kesehatan di Kabupaten Bekasi dialami warga-warga termasuk warga Jakarta yang bekerja dan tinggal di Bekasi. Orang Jakarta di Kabupaten Bekasi sangat kecil kemungkinan datang ke Puskesmas,” kata Alamsyah.

“Mereka cenderung datang ke rumah sakit atau klinik. Mungkin kegiatan urban leprosy ini bisa menjawab teka-teki tentang kusta ini,” tambahnya.

Seperti diketahui, penanganan kusta dilakukan di puskesmas, bukan di rumah sakit atau klinik. Di puskesmas pula para pasien kusta bisa mendapat obat kusta gratis.

Lebih lanjut, kegiatan urban leprosy di Kabupaten Bekasi akan dilaksanakan selama tiga tahun. Kegiatan ini akan menyasar pada ratusan dokter di rumah sakit swasta, klinik maupun praktik mandiri agar turut serta dalam mendukung sistem rujukan kasus kusta yang mereka temui sehari-hari ke puskesmas setempat.

Artinya, dokter di rumah sakit, klinik, atau praktik mandiri akan diarahkan untuk merujuk pasien ke puskesmas jika pasien tersebut diduga mengidap kusta. Salah satu ciri kusta yang bisa dilihat adalah bercak keputihan di kulit yang tidak terasa saat disentuh.

Menurut Alamsyah yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bekasi, terdapat 53 rumah sakit, 440 klinik dan 1.800 dokter baik spesialis maupun umum di Kabupaten Bekasi.

Selain itu terdapat dua universitas yang memiliki fakultas kedokteran dan sekolah tinggi ilmu kesehatan.