Profil Calon Wakil Presiden 2024 yang Berkontestasi di Pemilu, Lolos Verifikasi KPU

Liputan6.com, Jakarta Pemilihan presiden Indonesia 2024 menjadi perhatian besar bagi banyak warga negara. Pasalnya, pemilihan tersebut akan menentukan nasib negara dalam lima tahun ke depan. Untuk menjaga kesinambungan demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan verifikasi terhadap calon wakil presiden 2024 yang akan berkontestasi dalam pemilihan umum mendatang.

Pasca verifikasi KPU, terdapat tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 yang telah memenuhi syarat, untuk ikut dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Adapun pasangan capres dan cawapres ini telah melewati serangkaian tes dan mendapat restu dari partai politik, serta lolos verifikasi KPU dan siap bertarung dalam pemilihan umum 14 Februari kemarin.

Dengan latar belakang yang berbeda namun saling melengkapi, calon wakil presiden 2024 ini bersama pasangannya siap untuk memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik. Dalam konteks politik Indonesia, calon wakil presiden biasanya dipilih dan diumumkan oleh partai atau koalisi yang mendukung calon presiden.

Berikut ini profil singkat calon wakil presiden 2024 yang Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Rabu (6/3/2024). 

Muhaimin Iskandar yang populer dengan panggilan Gus Imin atau Cak Imin, adalah seorang tokoh politik yang menduduki posisi terkemuka di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keberhasilan dan dinamika kepemimpinannya telah menjadikannya sebagai figur yang tak bisa diabaikan. 

Muhaimin Iskandar lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 24 September 1966. Ayahnya, Muhammad Iskandar, seorang guru di Pondok Pesantren Manbaul Ma’arif, memberikan landasan pendidikan dan nilai-nilai keagamaan yang kuat pada masa kecil Cak Imin.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Jombang dan Madrasah Aliyah Negeri I Yogyakarta, Muhaimin melanjutkan studinya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UGM. Ia meraih gelar pada tahun 1992, dan melanjutkan ke program magister di bidang komunikasi di Universitas Indonesia, lulus pada tahun 2001.

Sejak masa kuliah, Cak Imin telah aktif di berbagai forum diskusi dan organisasi mahasiswa, termasuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Keterlibatannya yang aktif mencapai puncaknya saat ia terpilih sebagai Ketua Cabang PMII Yogyakarta pada 1994-1997. Perjalanan karier politik Muhaimin Iskandar sejalan dengan munculnya Era Reformasi pada tahun 1998.

Bersama tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, termasuk Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ia berperan dalam pendirian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada saat itu, dengan Cak Imin menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend) PKB. Pada Pemilu 1999, Cak Imin terpilih sebagai anggota DPR RI dari PKB dan menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 1999-2004, menjadikannya salah satu pimpinan termuda di DPR saat itu.

Kesuksesan terus menghampiri Cak Imin ketika ia menjabat sebagai Ketua Umum PKB dari tahun 2000 hingga 2005. Setelah itu, ia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2004 dan menduduki posisi Wakil Ketua DPR RI pada periode 2004-2009.

Pada Pemilu 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Muhaimin sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebuah tanggung jawab yang diemban Cak Imin dengan dedikasi penuh hingga tahun 2014. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai menteri, Muhaimin Iskandar kembali memimpin PKB secara aklamasi pada tahun 2014. Di bawah kepemimpinannya, PKB berhasil meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2014, membawa beberapa kader PKB menjadi menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo pada periode 2014-2019.

Cak Imin bukan hanya dikenal sebagai politikus ulung, tetapi juga sebagai kepala keluarga yang tangguh. Pernikahannya dengan Rustini Martdho telah dianugerahi tiga orang anak. Pendidikan formalnya mencakup Madrasah Tsanawiyah Negeri Jombang, Madrasah Aliyah Negeri I Yogyakarta, serta studi sarjana di FISIP UGM dan magister komunikasi di Universitas Indonesia.

Muhaimin Iskandar, dengan segala atribut positif yang dimilikinya, termasuk latar belakang pendidikan yang solid, pengalaman politik yang luas, dan rekam jejak prestasinya yang cemerlang, menjadi salah satu kandidat yang menjanjikan untuk mengemban peran sebagai wakil presiden Indonesia di masa depan.

 Gibran Rakabuming Raka adalah salah satu calon wakil presiden yang telah lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berkontestasi dalam pemilihan umum 2024. Ia adalah putra sulung dari Presiden Joko Widodo. Seorang pengusaha yang sukses, Gibran memiliki latar belakang yang kuat dalam bisnis kuliner. Ia merupakan pemilik restoran populer di kota Solo, Jawa Tengah. Dalam mengelola bisnisnya, Gibran dikenal sebagai sosok yang inovatif dan visioner.

Pada usia 33 tahun, Gibran mencatatkan namanya sebagai wali kota termuda yang pernah memimpin Kota Surakarta. Gibran Rakabuming Raka, seorang tokoh yang memiliki akar kuat di Solo sejak masa kecilnya, memberikan kontribusi signifikan dalam pemerintahan setelah kembali ke tanah kelahirannya.

Meskipun awalnya pindah ke Singapura saat memasuki Sekolah Menengah Pertama (SMP), Gibran kemudian kembali dan melanjutkan pendidikannya di Orchid Park Secondary School, Singapura pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada tahun 2007, setelah meraih gelar dari Management Development Institute of Singapore. Gibran melanjutkan studinya di University of Technology Sydney Insearch, Sydney, Australia dan berhasil menyelesaikan program tersebut pada tahun 2010.

Lahir pada tanggal 1 Oktober 1987 di Surakarta, Gibran tumbuh bersama dua saudaranya, yaitu Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep. Gibran Rakabuming Raka kemudian menikah dengan Selvi Ananda, dikaruniai dua orang anak, Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah. Selain menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran juga telah menetapkan dirinya dalam arena politik nasional.

Saat ini, ia menjadi Cawapres yang berpasangan dengan Prabowo Subianto yang mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pemilihan Presiden 2024. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman pemerintahan yang luas, Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmen dan dedikasinya dalam mengemban tugas-tugas publik, serta membangun masa depan yang lebih baik untuk masyarakat.   

Mahfud MD lahir menorehkan jejak pendidikan dan karier yang cemerlang. Pendidikan dasarnya dimulai di madrasah di Pamekasan, di mana inisial "Md" mulai melekat pada namanya ketika ia memasuki Pendidikan Guru Agama (PGA) setingkat SMP. Hal ini terjadi karena terdapat lebih dari satu murid bernama Mahfud di kelasnya.

Masa remajanya membawanya ke Yogyakarta, di mana Mahfud mengejar Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) dan memutuskan untuk menetap di kota tersebut untuk melanjutkan kuliah. Mahfud memilih jalur pendidikan yang kuat dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII) dan jurusan Sastra Arab di Universitas Gadjah Mada (UGM). Dedikasinya terhadap dunia akademis terbukti dengan meraih gelar master dan doktor di UGM. Pada tahun 1984, Mahfud menjadi dosen Guru Besar di Fakultas Hukum UII, sambil terus mengejar studi S2 dan S3 di UGM.

Sebagai seorang akademisi, ahli, peneliti dan penulis berbakat, Mahfud telah menghasilkan sejumlah karya tulis yang menggugah. Beberapa judul buku yang mencakup tema Hukum Tata Negara dan kontroversi isu, seperti "Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi" (2010) dan "Hukum dan Konstitusi dalam Kontroversi Isu" (2010), menggambarkan kontribusinya dalam mengurai kompleksitas masalah hukum dan konstitusi di Indonesia.

Tidak hanya dalam dunia akademis, Mahfud juga terkenal melalui beberapa buku yang membahas pandangannya tentang hukum dan demokrasi, seperti "Demokrasi dan Konstitusi" (2001) dan "Pergulatan Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi" (1999). Karya-karya ilmiahnya yang otentik dan relevan, menciptakan pemahaman mendalam tentang tantangan hukum dan politik di Indonesia.

Pengalaman Mahfud MD tidak hanya terbatas pada dunia akademis. Ia memiliki rekam jejak yang mengesankan di berbagai lembaga, termasuk di tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Kerja Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000-2001, Mahfud terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional yang berdampak luas.

Karier politiknya juga terungkap melalui peran sebagai anggota DPR RI untuk Fraksi PKB periode 2004-2008, ditempatkan di Komisi III DPR RI. Namun, puncak pengabdiannya di lembaga yudikatif terjadi ketika terpilih sebagai hakim konstitusi pada tahun 2008, bahkan menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi selama dua periode, yaitu 2008-2011 dan 2011-2013.

Selain itu, Mahfud menjadi Anggota Tim Konsultan Ahli di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Posisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju (KIM) menjadi penegasan terkini atas kapabilitasnya di tingkat pemerintahan.

Selaras dengan itu, PDI-P kemudian menegaskan kepercayaannya kepada Mahfud MD dengan mendeklarasikannya sebagai bakal calon wakil presiden, bersama Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada 18 Oktober 2023.