UNHCR Adalah Organisasi di Bawah PBB, Tangani Masalah Pengungsi di Dunia

Liputan6.com, Jakarta UNHCR adalah organisasi internasional yang memiliki peran sangat penting, dalam menangani masalah pengungsi di seluruh dunia. Didirikan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNHCR dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik, kekerasan, atau penganiayaan.

Sebagai badan yang memiliki mandat global, UNHCR adalah organisasi yang bekerja tidak hanya di negara-negara yang menjadi tujuan pengungsi, tetapi juga di negara-negara asal yang sedang berkonflik. Fokus utama mereka adalah memastikan bahwa pengungsi mendapatkan akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat tinggal dan layanan kesehatan.

Dalam menjalankan tugasnya, UNHCR adalah organisasi yang terus berinovasi dalam mencari solusi jangka panjang bagi pengungsi. Salah satu pendekatan yang mereka lakukan adalah memberdayakan para pengungsi, melalui akses pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dengan cara ini, pengungsi tidak hanya menjadi penerima bantuan pasif, tetapi juga dapat membangun kembali kehidupan mereka.

Berikut ini fokus UNHCR dalam melaksanakan tugasnya yang Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Jumat (18/10/2024).

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) atau Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi adalah sebuah organisasi internasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan keterangan dari situs resmi UNHCR, organisasi ini didirikan dengan misi untuk menyelamatkan nyawa, melindungi hak-hak asasi manusia, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi mereka yang berada dalam situasi krisis dan tidak bisa kembali ke tempat asalnya.

UNHCR didirikan berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 428 (V) yang ditandatangani pada tanggal 14 Desember 1950. Lembaga ini pada awalnya dibentuk sebagai respon terhadap krisis pengungsi yang disebabkan oleh Perang Dunia II, ketika jutaan orang terlantar dan menghadapi ketidakpastian akan masa depan mereka. UNHCR melanjutkan tugas yang sebelumnya dijalankan oleh International Refugee Organization (IRO), dengan tanggung jawab awal untuk mengatasi nasib sekitar 400.000 korban perang yang terlantar akibat konflik global tersebut.

Kantor pusat UNHCR terletak di Jenewa, Swiss, dan ketika pertama kali dibentuk pada tahun 1951, lembaga ini hanya terdiri dari 33 staf. Pada masa awal pendiriannya, keberadaan UNHCR bersifat sementara dan harus diperbarui setiap lima tahun sekali oleh Majelis Umum PBB. Namun, seiring dengan perkembangan situasi pengungsi global yang semakin kompleks, pada tahun 2003, kebijakan tersebut dihapus sehingga UNHCR dapat menjalankan misinya tanpa batasan waktu hingga permasalahan pengungsi di dunia terselesaikan. Setiap tahunnya, UNHCR wajib melaporkan hasil kerjanya di hadapan Majelis Umum PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial untuk mempertanggungjawabkan kegiatan serta hasil upayanya dalam menangani krisis pengungsi.

Di Indonesia, UNHCR mulai beroperasi sejak tahun 1979, ketika pemerintah diminta bantuan oleh UNHCR untuk mendirikan kamp pengungsian di Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau. Kamp ini dibangun untuk menampung pengungsi asal Vietnam yang melarikan diri, dari konflik perang antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Pulau Galang menjadi salah satu pusat pengungsian bagi ribuan pengungsi Vietnam yang mencari perlindungan dari kekerasan dan ketidakpastian akibat perang. Meskipun kamp tersebut ditutup pada tahun 1996, UNHCR tetap melanjutkan tugasnya untuk memberikan bantuan dan perlindungan bagi pengungsi di Indonesia. UNHCR juga turut berperan membantu pengungsi yang terdampak oleh konflik di Aceh selama masa militer antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, meskipun Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi PBB.

1. Perlindungan Pengungsi

Perlindungan pengungsi adalah prioritas utama UNHCR dalam menjalankan misinya. Organisasi ini berkomitmen untuk memastikan bahwa hak asasi manusia para pengungsi dihormati dan dilindungi. Hak-hak yang dimaksud mencakup hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi mereka. Pengungsi sering kali melarikan diri dari situasi konflik, perang, atau penganiayaan yang membuat mereka sangat rentan. Dalam situasi seperti itu, UNHCR bekerja untuk melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, dan penganiayaan lebih lanjut. Perlindungan ini termasuk memberikan akses ke tempat penampungan yang aman, layanan hukum, serta kesempatan bagi pengungsi untuk hidup bermartabat di tempat pengungsian. UNHCR juga berkoordinasi dengan pemerintah negara-negara penerima pengungsi untuk memastikan bahwa undang-undang nasional menghormati hak-hak pengungsi sesuai dengan hukum internasional.

2. Bantuan Kemanusiaan

Selain perlindungan, UNHCR juga fokus pada penyediaan bantuan kemanusiaan. Bantuan ini sangat penting, terutama di awal masa pengungsian ketika banyak pengungsi kehilangan semua yang mereka miliki. UNHCR memastikan bahwa pengungsi memiliki akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal yang layak, pakaian, dan perawatan kesehatan. Dalam situasi darurat, seperti krisis pengungsi akibat konflik atau bencana alam, UNHCR bekerja sama dengan organisasi lain untuk menyalurkan bantuan secara cepat dan efisien. Bantuan ini bukan hanya untuk memastikan kelangsungan hidup para pengungsi, tetapi juga untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka selama di pengungsian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Pendampingan dan Penyelesaian Konflik

UNHCR juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya penyelesaian konflik yang menyebabkan perpindahan penduduk. Dengan bekerja sama dengan komunitas internasional, termasuk lembaga diplomatik dan pemerintah, UNHCR berupaya mendorong perdamaian dan stabilitas di wilayah-wilayah konflik. Hal ini dilakukan melalui diplomasi, mediasi, dan negosiasi yang bertujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata atau ketegangan yang memaksa orang-orang meninggalkan rumah mereka. Selain itu, UNHCR juga terlibat dalam proses pemulihan pasca-konflik untuk memastikan bahwa ketika konflik berakhir, para pengungsi dapat kembali ke rumah mereka dengan aman dan reintegrasi mereka ke masyarakat berjalan dengan baik.

4. Pengungsi Dalam Negeri (Internally Displaced Persons - IDP)

Selain pengungsi lintas batas yang meninggalkan negara mereka, UNHCR juga memperhatikan pengungsi dalam negeri atau Internally Displaced Persons (IDP), yaitu orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka tetapi tetap berada di dalam batas negara mereka sendiri. IDP sering kali mengalami situasi yang sama seperti pengungsi lintas batas, seperti kekerasan, konflik, atau bencana alam, namun mereka tidak memiliki status hukum internasional yang sama. UNHCR berusaha memberikan perlindungan dan bantuan kepada IDP agar mereka juga dapat memperoleh hak-hak dasar dan keamanan yang layak. Tantangan dalam menangani IDP sering kali lebih kompleks karena mereka tetap berada di negara yang mungkin masih terlibat konflik, dan karenanya, sulit untuk mendapatkan akses bantuan.

UNHCR tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi juga pada pemberdayaan pengungsi agar mereka dapat menjadi mandiri dan berkontribusi pada masyarakat di mana mereka tinggal. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui penyediaan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pendidikan sangat penting bagi pengungsi, terutama anak-anak, karena memberikan mereka kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Selain itu, pelatihan keterampilan membantu para pengungsi dewasa agar mereka bisa memperoleh pekerjaan atau menciptakan usaha sendiri, yang pada akhirnya mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan. UNHCR juga bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan akses ke pasar tenaga kerja, layanan kesehatan, dan fasilitas sosial lainnya yang dapat membantu pengungsi mencapai kemandirian ekonomi.

6. Penanganan Pengungsi Anak

Anak-anak merupakan kelompok paling rentan di antara para pengungsi, dan oleh karena itu, UNHCR memberikan perhatian khusus pada perlindungan mereka. Anak-anak pengungsi sering kali menghadapi risiko eksploitasi, penyalahgunaan, dan kekerasan, terutama ketika mereka terpisah dari keluarga mereka. UNHCR bekerja untuk memastikan bahwa anak-anak pengungsi mendapatkan akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, serta lingkungan yang aman. Selain itu, UNHCR juga berupaya untuk mempertemukan kembali anak-anak pengungsi yang terpisah dari keluarganya melalui program reunifikasi keluarga. Dengan mendukung hak-hak anak pengungsi dan menyediakan layanan khusus untuk mereka, UNHCR berusaha untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi generasi muda yang terpengaruh oleh konflik dan krisis.

7. Pendampingan Selama Pemulangan

Ketika situasi di negara asal pengungsi mulai stabil, UNHCR juga terlibat dalam proses pemulangan para pengungsi ke rumah mereka. Pemulangan ini sering kali memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang untuk memastikan bahwa pengungsi dapat kembali dengan aman dan bermartabat. UNHCR bekerja sama dengan pemerintah negara asal serta negara-negara penerima pengungsi untuk memfasilitasi proses ini. Selain membantu pengungsi kembali, UNHCR juga memberikan dukungan dalam proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat asal, termasuk penyediaan layanan kesehatan, perumahan, dan pekerjaan, serta dukungan psikososial untuk membantu pengungsi beradaptasi kembali ke lingkungan mereka setelah bertahun-tahun hidup di pengungsian.

8. Advokasi dan Kesadaran Masyarakat

Selain pekerjaan lapangan langsung, UNHCR juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu pengungsi. Melalui kampanye media, acara global, dan kolaborasi dengan organisasi internasional lainnya, UNHCR berupaya membangun pemahaman yang lebih luas tentang tantangan yang dihadapi pengungsi dan pentingnya solidaritas internasional. Advokasi ini bertujuan untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan ramah terhadap pengungsi di seluruh dunia. Dengan meningkatkan kesadaran publik dan memberikan informasi yang akurat tentang kondisi para pengungsi, UNHCR berharap dapat mengurangi stigma serta memperluas dukungan, untuk kebijakan yang mempromosikan hak-hak dan kesejahteraan pengungsi di negara-negara penerima.