Profil 5 Pimpinan KPK Terbaru, Ada Perwira Tinggi Polri hingga Mantan Wakil Ketua BPK RI

Liputan6.com, Jakarta Pada 21 November 2024, rapat pleno Komisi III DPR RI menetapkan lima pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029. Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua KPK, sementara empat wakil ketua yang dipilih adalah Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Semua pimpinan yang baru ini adalah pria, dengan latar belakang beragam dari berbagai sektor.

Kelima pimpinan KPK yang terpilih berasal dari latar belakang yang berbeda, termasuk perwira tinggi Polri, jaksa, hakim, dan mantan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Masing-masing anggota membawa perspektif baru yang dapat memperkuat komitmen KPK dalam menghadapi tantangan besar.

Dengan pengangkatan ini, KPK di bawah kepemimpinan baru diharapkan dapat menjalankan misi pemberantasan korupsi di Indonesia dengan lebih efektif. Mereka menghadapi tantangan besar dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Berikut profil singkat kelima pimpinan KPK terbaru. Berikut profil singkat kelima pimpinan KPK terbaru selengkapnya, Kamis (21/11). 

Setyo Budiyanto adalah seorang perwira tinggi Polri dengan pengalaman panjang di bidang reserse. Sebelum menjabat sebagai Ketua KPK, ia menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI.

• Lahir: 29 Juni 1967
• Pendidikan: Lulusan Akpol 1989, dengan berbagai pelatihan kepemimpinan di PTIK, Sespim, hingga Sespimti.
• Karier Terdahulu: Pernah menjadi Direktur Penyidikan KPK (2020), Kapolda Sulawesi Utara (2022), dan Kapolda NTT (2021).

Setyo dikenal sebagai sosok tegas dan berpengalaman dalam menangani kasus-kasus tindak pidana ekonomi dan korupsi.

Fitroh Rohcahyanto adalah seorang jaksa yang pernah menjabat sebagai Direktur Penuntutan KPK.

• Karier: Mengawali karier di Kejaksaan Agung, ia banyak menangani kasus-kasus korupsi besar selama bergabung di KPK.
• Gaya Kepemimpinan: Dikenal tegas dalam menjalankan tugas, Fitroh sering menekankan pentingnya profesionalisme dan transparansi dalam proses hukum.
• Visi di KPK: Fitroh berkomitmen untuk menjaga independensi lembaga serta mempercepat penyelesaian kasus-kasus besar.

Ibnu Basuki Widodo adalah seorang hakim senior yang saat ini bertugas di Pengadilan Tinggi Manado.

• Latar Belakang: Berkarier di dunia peradilan sejak tingkat pengadilan negeri, ia memiliki pengalaman luas dalam menangani kasus pidana dan perdata.
• Pendidikan: Menyelesaikan studi hukum di universitas terkemuka di Indonesia, serta mengikuti pelatihan tata kelola hukum di luar negeri.
• Fokus: Ibnu membawa visi untuk memperkuat integritas hukum dalam pemberantasan korupsi.

Johanis Tanak adalah seorang jaksa kelahiran Toraja Utara dengan gelar doktor dalam ilmu hukum.

• Pendidikan: Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan meraih gelar doktor dari Universitas Airlangga.
• Karier: Pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan Jambi, serta Direktur Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung.
• Komitmen: Johanis ingin memperkuat koordinasi antara KPK dan institusi lain dalam upaya pemberantasan korupsi.

Agus Joko Pramono memiliki latar belakang sebagai ahli akuntansi dengan pengalaman panjang di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

• Lahir: Palembang, 1 Agustus 1972
• Pendidikan: Lulusan STAN, Magister Akuntansi UGM, dan kandidat doktor di Universitas Padjadjaran.
• Karier: Pernah menjadi Wakil Ketua BPK dan dosen di berbagai perguruan tinggi.
• Keahlian: Agus akan membawa perspektif akuntabilitas dalam tata kelola keuangan negara di KPK.

Setyo Budiyanto: Perwira tinggi Polri, Ketua KPK.

Fitroh Rohcahyanto: Jaksa, Direktur Penuntutan KPK.

Ibnu Basuki Widodo: Hakim senior, Pengadilan Tinggi Manado.

Johanis Tanak: Jaksa dengan gelar doktor hukum.

Agus Joko Pramono: Ahli akuntansi, mantan Wakil Ketua BPK.

Ketua KPK periode 2024-2029 adalah Setyo Budiyanto, seorang perwira tinggi Polri dengan pengalaman panjang di bidang reserse.

Lima pimpinan KPK memiliki latar belakang beragam: perwira Polri, jaksa, hakim, dan ahli akuntansi.

Pemberantasan korupsi, penguatan integritas, dan akuntabilitas tata kelola negara menjadi prioritas utama.

Pemilihan dilakukan melalui voting oleh Komisi III DPR dengan melibatkan 44 anggota dari delapan fraksi.