Liputan6.com, Jakarta - PDIP yang sudah menggandeng Nasdem saat ini masih mencari partai-partai lain untuk diajak kerja sama. Penentuan partai yang mau diajak koalisi akan dilakukan lebih hati-hati supaya Jokowi yang kelak jadi Presiden RI tak 'terpenjara' legislator di DPR.
"Kita harus belajar dan mencermati gelagat perkembangan dinamika pada koalisi parpol-parpol besar 10 tahun ini yang mayoritas di DPR, tapi akhirnya tidak mampu mengambil keputusan yang solid dalam setiap proses di DPR," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (21/4/2014).
Tjahjo menjelaskan, PDIP tak akan mau melakukan tawar-menawar untuk mengajak kerja sama politik pemerintahan 5 tahun ke depan. Menurut anggota DPR Komisi I itu, kabinet mendatang harus banyak mendengar aspirasi masyarakat, tak peduli jabatannya apa.
"Jangan bargaining kerja sama antar parpol dimulai dari pembagian kursi kabinet atau posisi tawar wapres," imbuhnya.
Terkait pembentukan kabinet mendatang, Tjahjo mengatakan Jokowi akan memakai konsep Trisakti yang dicetuskan Bung Karno. Sebab, hal itu pula yang dimandatkan Jokowi sebelum dideklarasikan sebagai capres PDIP.
"Salah satu mandat kepada Pak Jokowi sebagai capres PDIP adalah untuk menegakkan pilar daulat politik Trisakti. Daulat politik Trisakti hanya akan dicapai kalau dibentuk kepemimpinan nasional yang kuat didukung program kerja pro-rakyat," paparnya.
Terkait koalisi, Jokowi mengatakan, PDIP sangat terbuka dengan partai apapun. Maka dari itu, dirinya akan melakukan penjajakan dengan semua partai.
"Pengin gabung ke sini ya terbuka, ke sana ya terbuka," kata Gubernur DKI Jakarta itu di kediamannya, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 18 April lalu.
Jokowi juga tak mempermasalahkan jika PDIP hanya berkoalisi dengan 1 atau 2 partai. Jokowi yakin partainya mampu bersaing dalam Pilpres 2014, 9 Juli mendatang, meski hanya dengan 'koalisi ramping'. "Tidak ada masalah. Kami ada pengalaman kok," pungkas Jokowi.
(Shinta Sinaga)