Liputan6.com, Jakarta Kehadiran sejumlah menteri Kabinet Merah Putih atau Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi di Solo pada 8 April 2025, dipandang hal yang normal dan wajar.
Beberapa menteri yang mendatangi Jokowi adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang datang pada Selasa, 8 April 2025. Selang satu hari, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga menemui Jokowi.
Baca Juga
Kemudian giliran Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendatangi Jokowi.
Advertisement
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro memandang wajar lantaran hal ini terjadi oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang masih sering berkomunikasi dengan para mantan menterinya di Kabinet
"Secara personal saya kira itu masih momentum lebaran, sehingga arahannya lebih ke silahturahmi. Tapi itu hal yang lumrah dan wajar sebagaimana Pak SBY juga sering berkomunikasi dengan eks menterinya dulu di Kabinet Indonesia Bersatu," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (23/4/2025).
"Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini masih dalam konteks yang wajar, lumrah, normal," sambungnya.
Agung pun melihat kehadiran sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang pernah juga berada di kabinet pemerintahan Jokowi, bukan suatu masalah yang harus dipermasalahkan, apalagi dikaitkan dengan berbagai isu.
"Kesimpulan yang terlalu jauh (dikaitkan silahturahmi dengan berbagai isu)," jelas dia.
Minta Dihentikan
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menepis isu adanya 'matahari kembar' di kepemimpinan Prabowo Subianto. Bahkan dia menegaskan hal itu sebagai fitnah usai sejumlah menteri menyambangi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat momen lebaran.
"Respons-respons yang diberikan itu kadang tidak masuk akal sehat, tetapi didasarkan pada sakwasangka, kecurigaan, fitnah-fitnah politik, membenturkan antarpemimpin, mengadu antarpemimpin," kata Idrus kepada awak media di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Idrus meyakini kedatangan para menteri Prabowo ke kediaman Jokowi di Solo semata bersilaturahmi. Termasuk Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Dia khawatir, jika isu tersebut tidak dihentikan, maka akan menjadi bola liar yang berpengaruh terhadap proses pemerintahan.
"Kalau ini tetap dilakukan, perlu dipertanyakan niat baiknya. Kenapa? Kalau ini dilakukan pasti akan berpengaruh terhadap kepemimpinan, pemerintahan dan juga berpengaruh terhadap proses-proses pembangunan," ujar Idrus.
Idrus berharap, dengan penegasan yang disampaikan kali ini maka tafsiran liar soal matahari kembar bisa berhenti. Sebab, jangan sampai niat baik silaturahmi yang diajarkan agama dikesampingkan dengan prasangka negatif.
"Jadi kita jangan berprasangka macam-macam ketika ada orang bersilaturahmi, apalagi dalam suasana Idul Fitri, sementara silaturahmi itu perbuatan yang mulia," kata Idrus.
Advertisement
Tradisi Baik
Sejumlah menteri menyambangi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat momen lebaran. Hal ini dianggap biasa dan tak perlu dicurigai dengan berbagai spekulasi politik.
"Kedatangan sejumlah menteri ke Pak Jokowi kemarin itu dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Kok malah dicurigai macam-macam? Kecurigaan yang lahir dari pikiran sempit," kata Juru Bicara DPP PSI Agus Herlambang dalam keterangannya, Jumat (18/4/2025).
Dia berpandangan, apa yang terjadi itu bukan anak buah mendatangi atasannya, melainkan sikap antar individu yang saling menghormati.
Di mana Jokowi merupakan sosok yang telah memimpin sebagai presiden dua periode dan tetap menjadi tokoh nasional yang dihormati, baik secara personal maupun politik.
"Karena di esensi silaturahmi terletak pada sikap saling menghormati sesama manusia, bukan karena didorong kewajiban formalistis," ungkap Agus.
Sebelumnya, apa yang dilakukan para menteri itu, dipandang ini sebuah tradisi yang baik dalam alam demokrasi dan politik Indonesia.
"Jika ada menteri atau pejabat lain menemui Pak Jokowi itu adalah bentuk penghormatan. Dalam tradisi demokrasi, menghormati mantan presiden adalah bagian dari budaya politik yang sehat," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman dalam keterangannya, Jumat (18/4/2025).
