Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih menjadi persoalan. Selain jutaan data yang masih bermasalah, ketidaksinkronan DPT dan Daftar Pendudukan Potensial Pemilihan (DP4) pun menjadi polemik. Namun, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai wajar perbedaan antara DPT dan DP4 itu. Mengapa?
Menurut Kepala Badan Pemenangan Pemilu PKB Saiful Masum, DP4 diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setahun sebelum pelaksanaan pemilu.
"Memang nggak mungkin data sinkron DP4 dengan DPT. Karena Kemendagri setor data itu tahun lalu. Pada waktu itu diserahkan, saya yakin ada banyak perubahan,"Â ujar Saiful Masum di Galery Cafe Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2013).
Saiful menuturkan, perubahan data itu bisa saja terjadi. Salah satu penyebabnya, yakni adanya masyarakat yang menjadi anggota TNI atau ada pula yang meninggal dunia. "Itu yang bisa dipahami kalau ada yang belum sinkron," ucapnya.
"Saya yakini KPU akan mencermati data itu. Kalau sampai main-main dengan DPT mereka pertaruhkan kredibilitasnya," pungkas Saiful.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, jumlah DPT bermasalah kini telah mengalami penurunan. DPT bermasalah yang sebelumnya berjumlah 10,4 juta data kini menyusut menjadi 7,2 juta.
"Yang turun ke lapangan kan staf untuk mengoordinasikan ke bawah membantu KPU di daerah, terutama yang 10,4 juta itu. Tapi kan kemarin sudah ditemukan 3 juta lebih, jadi tinggal 7 jutaan," kata Gamawan, Kamis 14 November 2013 lalu. (Ndy/Yus)
Menurut Kepala Badan Pemenangan Pemilu PKB Saiful Masum, DP4 diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setahun sebelum pelaksanaan pemilu.
"Memang nggak mungkin data sinkron DP4 dengan DPT. Karena Kemendagri setor data itu tahun lalu. Pada waktu itu diserahkan, saya yakin ada banyak perubahan,"Â ujar Saiful Masum di Galery Cafe Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2013).
Saiful menuturkan, perubahan data itu bisa saja terjadi. Salah satu penyebabnya, yakni adanya masyarakat yang menjadi anggota TNI atau ada pula yang meninggal dunia. "Itu yang bisa dipahami kalau ada yang belum sinkron," ucapnya.
"Saya yakini KPU akan mencermati data itu. Kalau sampai main-main dengan DPT mereka pertaruhkan kredibilitasnya," pungkas Saiful.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, jumlah DPT bermasalah kini telah mengalami penurunan. DPT bermasalah yang sebelumnya berjumlah 10,4 juta data kini menyusut menjadi 7,2 juta.
"Yang turun ke lapangan kan staf untuk mengoordinasikan ke bawah membantu KPU di daerah, terutama yang 10,4 juta itu. Tapi kan kemarin sudah ditemukan 3 juta lebih, jadi tinggal 7 jutaan," kata Gamawan, Kamis 14 November 2013 lalu. (Ndy/Yus)