Budi Arie Bantah Rumahnya Digeledah Terkait Kasus Judi Online Komdigi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi membantah kabar penggeledahan yang dilakukan kepolisian di kediamannya terkait kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Enggak ah, fitnah itu," ujar Budi Arie Setiadi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).

Penyidik sendiri melangsungkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu selama kurang lebih 7 jam. Terkait materi, dia menyerahkan sepenuhnya ke kepolisian.

"Mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang," jelas dia.

Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) itu memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri sekitar pukul 10.00 WIB. Dia keluar dari Gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 17.13 WIB.

"Sebagai warga negara yang taat hukum saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi," kata Budi Arie.

Budi Arie mengaku diperiksa terkait kasus judi online yang menjerat staf dan pegawai Komdigi.

"Pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi," ujar Budi Arie di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Dia menegaskan penanganan kasus judi online (judol) merupakan tanggung jawab bersama.

"Kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk penuntasan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat," jelas dia.

"Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang," sambungnya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap memberantas judi online (judol). Menurut dia, tindakan ilegal tersebut sangat membahayakan rakyat karena menyasar mereka yang berpenghasilan rendah.

"Banyak yang kena adalah orang-orang berpenghasilan rendah, yang mencoba. Jadi kita harus benar-benar mencoba untuk berantas," kata Prabowo Subianto dalam sesi wawancara eksklusif bertajuk 'Prabowo Bicara' bersama Retno Pinasti, seperti dikutip Selasa (29/10/2024).

Prabowo menyebut, judol juga telah membuat negara kehilangan dana hingga ratusan triliun rupiah. Bahkan menurut informasi diterima, dana yang hilang mencapai Rp900 triliun.

"Ini sudah sangat membahayakan karena satu, kita sudah kehilangan banyak uang, ratusan triliun tiap tahun. Ada taksiran bahkan sampai dengan Rp900 triliun, ini kan luar biasa ya," ungkap presiden.

Prabowo memastikan, dirinya sudah tahu dalang dari maraknya judi online di tanah air yang terdiri dari beberapa pihak. Bahkan sebagian dari mereka mengendalikan aksinya dari luar negeri.

"Saya kira aktor utama itu ternyata tidak 1-2 orang, beberapa orang, banyak di luar negeri dan sebagainya," jelas dia.

Sebagai informasi, selain memberantas judi online, Prabowo juga membeberkan sejumlah visinya dalam wawancara khusus tersebut. Beberapa di antaranya terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis, penegakan hukum hingga penanganan korupsi.

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kejaksaan Agung (Kejagung), hingga Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tidak membekingi judi online.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meutya Hafid menyebut Presiden Prabowo meminta kepada seluruh jajarannya bekerja sama dalam memerangi judi online, bukan malah membekingi.

"Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga institusi itu. Tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada beking-bekingan," ujar Meutya.

"Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membeking, yang membantu atau apa pun itu," sambungnya.

Meutya mengatakan, Prabowo Subianto secara tegas mengatakan bahwa judi online harus diperangi. Sebab, mayoritas korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu. Meutya menyatakan tidak boleh ada kongkalikong aparat penegak hukum dengan pelaku judi online.

"Ini juga mengutip persis ucapan beliau, 'bekerja sama, bersatu, untuk melawan judi online'," kata Meutya.

Selain itu, Meutya melanjutkan, setiap ada nama baru di kementeriannya yang terlibat judi online bakal langsung dinonaktifkan.

"Dan rapat barusan juga kami gunakan kesempatan sesudahnya untuk berdiskusi dengan Polri, Kapolri khususnya, mengenai langkah-langkah ke depan yang tentunya ini tertutup," jelas Meutya.