Ancaman Interpelasi Menguat

Liputan6.com, Jakarta: Sikap pemerintah Indonesia yang menyetujui Resolusi Nomor 1747 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terus menuai protes. Hari ini (28/3), kalangan DPR pun terus menggulirkan rencana menggunakan hak interpelasi [baca: DPR Memprotes Sikap Pemerintah Soal Iran].

Dukungan yang kuat dari berbagai pihak diyakini akan membuat nasib interpelasi kali ini berbeda dari sebelumnya. Sejumlah anggota Dewan mempertanyakan dukungan pemerintah terhadap Resolusi DK PBB yang memberi sanksi tambahan bagi Iran karena meneruskan program nuklirnya.

Rencana sebagian wakil rakyat itu untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah tersebut semakin kuat. Hingga siang tadi, ada lebih dari seratus anggota DPR yang menandatangani petisi untuk mengajukan hak interpelasi. Padahal ketentuan yang berlaku hanya mensyaratkan 13 tanda tangan.

Posisi yang berbeda ditunjukkan Partai Demokrat yang notabene partai pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut ketua fraksinya di DPR, Syarif Hasan, tak ada seorang pun anggotanya yang meneken petisi itu. Syarif beralasan, pemerintah justru telah berhasil karena sukses memasukkan sejumlah butir dalam resolusi tersebut.

PBB dengan dimotori Amerika Serikat memberikan sanksi tambahan kepada Iran lantaran meneruskan kegiatan nuklirnya. Negeri Adidaya itu menuduh pengayaan uranium Iran itu mengarah pada pengembangan senjata nuklir. Sebaliknya, Negeri Mullah itu bersikeras menyatakan proyeknya tersebut bersifat damai [baca: Iran Bergeming dengan Ancaman AS].(ANS/Tim Liputan 6 SCTV)