Ahok: Tugas RT/RW Nggak Jelas, Kita yang Akan Tunjuk

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, kinerja mereka masih sangat kurang.

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 09 Jun 2014, 19:47 WIB
Diterbitkan 09 Jun 2014, 19:47 WIB
Ahok
Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Danu Baharuddin/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI berencana mengambil alih pemilihan Ketua RW dan RT. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, kinerja mereka masih sangat kurang. Terbukti, masih banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di tempat tak semestinya.

"Kenapa ketua RT dan RW mesti pemilihan sampai harus ada preman jadi RT jadi RW jual-jualin lapak? Terus kita gaji dia Rp 750 ribu lagi sebulan. Tugasnya apa? Nggak jelas. Mendata BPS itu bayar lagi lho," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Senin (9/6/2014).

Dengan menunjuk langsung Ketua RT dan RW, menurut pria yang karib disapa Ahok itu, dirinya dapat mengontrol kinerja mereka secara langsung. Jika Ketua RT dan RW dipilih Pemprov DKI, mereka akan diberikan gaji setiap bulan.

"Saya tanya sama lurah dan wali kota, kamu bisa kontrol RT dan RW nggak? Nggak bisa. Kalau begitu kita saja yang buat gajiannya semua. Kita yang tunjuk. Kita gaji Rp 1 juta deh, dinaikin gajinya dan didebet langsung ke rekeningnya," tandasnya.

Namun, bukan berarti kerja para ketua RT dan RW ini akan menjadi mudah. Mereka harus melaporkan hal-hal yang terjadi di lapangan minimal 3 kali sehari. Kemudian setiap lurah dan camat harus melaporkan kondisi daerah mereka masing-masing.

"Tapi anda harus laporkan safety pin (aplikasi di android dan IOS minimal) 100 kali, minimal 3 kali sehari. Ya laporin kondisi kamu, mana lubang, mana sampah. Nanti lurah pelototin," tegas Ahok. (Sss)

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya