Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Tolak RUU Pilkada, Aktivis di Bali Galang Tanda Tangan

Banyak warga Denpasar, Bali, ikut membubuhkan tanda tangan dukungan pilkada langsung di atas kain putih sepanjang 25 meter.

oleh Dewi Divianta diperbarui 21 Sep 2014, 17:59 WIB

Diterbitkan 21 Sep 2014, 17:59 WIB

Demo menolak RUU Pilkada. (Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Liputan6.com, Denpasar - Pro dan kontra Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) belum tuntas. Kedua kubu masih saling tarik-menarik.

Begitu pula di Bali. Kubu pendukung pilkada langsung menggelar aksi penggalangan tanda tangan di Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, hari ini.

Mereka memanfaatkan warga yang tengah menikmati Hari Bebas Kendaraan (Car Free Day) untuk mendukung aksi yang mereka lakukan. Pantauan di lapangan, cukup banyak warga yang ikut membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 25 meter itu. Aksi galang tanda tangan ini digelar Aliansi LSM dan Masyarakat Sipil Bali (Alase Bali).

Koordinator Alase Bali I Nyoman Mardika menuturkan, pilkada melalui DPRD merupakan bentuk kemunduran dan perampasan kedaulatan rakyat. "Rakyat harus menentukan sendiri pemimpinnya. Kedaulatan itu di tangan rakyat bukan di tangan wakil rakyat," kata Mardika kepada Liputan6.com, Minggu (21/9/2014).

Mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali itu melanjutkan, pemilihan oleh merupakan bentuk inkonsistensi demokrasi. Pilkada langsung, kata dia, merupakan pilihan terbaik bagi Indonesia.

Ia menjelaskan, lantaran waktu yang kian mepet, maka tanda tangan yang sudah digalang di kain sepanjang 25 meter itu akan segera dikirim ke DPR RI. "Paripurna tanggal 25 September, jadi segera kami kirimkan. Kalau tidak hari ini ya besok," ucap dia.

Aksi ini digalang juga untuk menegaskan sikap warga Bali tentang hiruk-pikuk perdebatan RUU Pilkada. "Bahwa warga Bali menolak pilkada langsung," tegas mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Sosialis (GMS) itu.