Rusia dan Ukraina Akhirnya Sepakat Gencatan Senjata, Perjanjiannya?

Pengamat: Kerja Saja Belum, Kubu KMP Ribut Interpelasi BBM

Nico berpendapat, kebijakan yang diambil Jokowi seharusnya bisa disikapi dengan bijaksana dan pengamatan mendalam.

oleh Moch Harun Syah Diperbarui 22 Nov 2014, 23:50 WIB

Diterbitkan 22 Nov 2014, 23:50 WIB

[INFOGRAFIS] Fakta dan Skenario Kenaikan Harga BBM Subsidi

Pemerintahan Jokowi mulai bekerja, banyak hal yang harus dibenahi, salah satunya menyangkut evaluasi anggaran untuk BBM subsidi.... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Wacana hak interpelasi digulirkan sejumlah Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR untuk menyikapi kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Populi Center, Nico Haryanto mengaku terkejut dengan langkah yang diambil KMP.

Nico berpendapat, kebijakan yang diambil Jokowi seharusnya bisa disikapi dengan bijaksana dan pengamatan mendalam. Padahal menurut Nico, subsidi pada sektor BBM selama ini tidak tepat sasaran atau lebih banyak dinikmati oleh orang mampu. Dan sekitar 70 persen para pengguna BBM bersubsidi adalah kelas menengah.

"Bagaimana mau hak interpelasi? Sangat disayangkan. Karena sejak dilantik, DPR baru sama sekali belum bekerja. Malah ribut interpelasi," kata Nico di Menteng, Jakarta, Sabtu (22/11/2014).

Bagaimanapun, lanjut Nico, kebijakan yang berani tanpa memikirkan popularitas harus didukung karena rakyat Indonesia memang butuh investasi banyak untuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Nico menilai digulirkannya wacana hak untuk bertanya itu bukan murni inisiatif fraksi dalam tugas, pokok dan fungsinya soal pengawasan. KMP masih menyimpan dendam kesumat atas kemenangan Jokowi-JK dalam pemilihan presiden 2014.

"Saya kira ada aroma balas dendam dan ada aroma mencari panggung karena politisi ya sekarang ini semakin tidak dipercaya rakyat," tambah Nico.

"Kita harus bedakan mana urusan politik, mana urusan negara. Saya kira kebijakan BBM kemarin diperlukan Indonesia jangka pendek dan panjang. Ya tidak bisa dinilai oleh kacamata politik semata," ucap dia.

Sejumlah fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) akan menggalang tanda tangan untuk menyatakan hak interpelasinya kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. KMP berpendapat, harga minyak dunia cenderung menurun, namun di Indonesia malah dinaikan.

"Saya dan kawan-kawan (KMP) akan segera menggalang pengunaan hak interpelasi DPR secepatnya. Lintas fraksi, dalam waktu dekat kita akan lakukan penggalangan tanda tangan bersama-sama," kata Anggota DPR Fraksi Golkar Bambang Soesatyo saat dihubungi, Kamis 20 November 2014 lalu. (Nan/Riz)