Ahok: Pembangunan Bandara Ali Sadikin di Marunda Batal

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun bandara Internasional di kawasan Marunda, Jakarta Utara, dibatalkan.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 28 Nov 2014, 16:13 WIB
Diterbitkan 28 Nov 2014, 16:13 WIB
Ahok
Ahok. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun bandara Internasional di kawasan Marunda, Jakarta Utara, dibatalkan. Alasannya, mengganggu lalu lintas udara.

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama aatau Ahok, pembatalan dilakukan karena secara teknis akan memengaruhi naik-turunnya pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang dan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

"Secara teknis di Marunda itu nanti naik turun pesawat di Cengkareng dan Halim harus giliran. Kalau giliran ya tidak ada tambah kapasitas. Karena sekarang kan mau naik turun (saja) perlu antre, itu karena tidak cukup," ujar Basuki di Balai Kota, Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Rencananya, pembangunan bandara yang akan diberi nama Bandara Ali Sadikin itu dibangun untuk mengurangi lalu lintas penerbangan di bandara yang sudah ada. Namun ternyata, keberadaan bandara tersebut justru akan mengganggu aktivitas penerbangan di kedua bandara tersebut.

Sebagai gantinya, Pemprov DKI akan berinvestasi dengan membeli lahan di Karawang, Jawa Barat untuk pembangunan bandara tersebut. Hal tersebut sesuai dengan referensi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

"Dirjen Perhubungan sudah sampaikan kepada saya lebih baik bangun di Karawang, mumpung belum diberikan kepada investor asing atau siapa," jelas Ahok.

Pemprov DKI pun bersedia melakukan itu karena nantinya hal tersebut juga bertujuan untuk menahan banyaknya para pendatang ke Ibukota apabila pembangunan di pinggiran Jakarta bisa tumbuh. Tentunya, itu akan membuat perekonomian juga terbentuk di kawasan tersebut sehingga orang tidak datang ke Jakarta.

Di Karawang, lahan tersebut sudah ada, yakni milik Perhutani sebanyak 90 persen. Apabila pemerintah pusat mengizinkan dan Perhutani bersedia, maka DKI pun akan segera berinvestasi dengan membeli lahan tersebut untuk dibangun bandara.

"Kita tidak mau menghabiskan banyak uang untuk pembebasan lahan. Tapi ya tergantung pemerintah pusat dan Perhutani. Ya belum tentu (membuat bandara) juga. Kalau dapat tanah kita kerjakan, kalau tidak ya tidak apa-apa," jelas Ahok.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya