Liputan6.com, Jambi - Aksi pembalakan liar atau illegal logging masih tetap marak di kawasan hutan lindung, meski pemerintah mengaku akan memberantas aksi para perusak hutan.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Malam SCTV, Jumat (12/12/2014), kayu hasil pembalakan liar terekam kamera wartawan saat melewati Sungai Kapas, Kabupaten Batanghari, Jambi. Saat berkunjung ke dalam kawasan hutan lindung, ratusan kubik kayu hasil tebangan liar ini siap diantarkan ke pemilik dengan menghanyutkan lewat Sungai Kapas.
Tak ditemukan pemiliknya di dalam hutan, namun mereka menunggu di hulu sungai. Jenis kayunya pun langka, yakni jenis bulian yang hanya tumbuh di hutan Jambi.
Meski sudah ditetapkan sebagai kawasan penyedia karbon dunia dan pernah dikunjungi Pangeran Charles dari Inggris pada 2010, aksiĀ pembalakan liar di kawasan hutan ini tak mampu dihentikan pemerintah. (Dan/Ado)
Pembalakan Liar di Hutan Lindung Jambi Tak Pernah Berhenti
Hasil pembalakan liar di hutan lindung Batanghari jenis kayu bulian yang dikategorikan langka.
Diperbarui 13 Des 2014, 04:57 WIBDiterbitkan 13 Des 2014, 04:57 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Produksi Liputan6.com
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Infografis Tarif Impor Ala Donald Trump
Bursa Saham Eropa Rontok Usai Pengumuman Tarif Dagang AS
Karakteristik Wanita Aries dan Tanda-tandanya saat Jatuh Cinta
Cara Sederhana Memulai agar Menjadi Orang Mulia, Penjelasan Buya Yahya
Libur Lebaran dan Cuti Bersama, Kualitas Udara Indonesia Hari Ini Kamis 3 April 2025 dalam Keadaan Baik
Puluhan Ribu Orang Berwisata ke Anyer, Padati Pantai, Kolam Renang dan Water Park
Jaga Performa Mobil, Ini 5 Perawatan yang Harus Dilakukan Usai Mudik Lebaran
Kata Pakar: Antiklimaks Persiapan Angkutan Mudik Lebaran 2025
Rica-Rica Mentok Buatan Ibu Dirindukan Pemain Satria Muda saat Lebaran
Nekat Memancing Saat Hujan Deras, Warga Tasikmalaya Hanyut Terbawa Arus Sungai Cipalu
H+3 Lebaran, Penumpang Arus Balik Mulai Padati Stasiun di Jember
Indonesia Dikenakan Tarif Dagang 32 Persen, Bagaimana Langkah Pemerintah RI?