Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengambil sebuah kebijakan penting untuk menyelesaikan kisruh yang terjadi antara (Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK dan Polri. Sebab, kisruh tersebut membuat kinerja KPK-Polri terganggu.
"Ini sangat menganggu kinerja KPK dan Polri. Bagaimana institusi ini diselamatkan. Harusnya Presiden mengambil langkah yang cepat. Kalau tidak akan terjadi banyak komplikasi," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2015).
Walaupun memuji langkah Jokowi yang membentuk tim independen untuk diminta masukan mengatasi masalah ini, ia mempertanyakan keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang menurutnya tidak diminta masukan oleh Jokowi.
"Iya bagus presiden bentuk tim independen untuk menyelesaikan kisruh ini, tapi apakah Wantimpres tidak berikan masukan?" tanya dia. Apalagi, menurut dia, anggota Wantimpres itu menerima gaji setingkat menteri.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan alasan mengapa Presiden perlu membentuk tim tersendiri untuk menengahi kisruh yang terjadi antara Polri dan KPK.
"Wantimpres memberikan pertimbangan kepada presiden. Dari 9 orang Wantimpres yang kompetensinya soal ini hanya beberapa, yang paling pas ya Pak Sidharto. Yang lain bukan di bidang itu. Kalau pakai Wantimpres terlihatnya akan terlalu dipaksakan," ucap Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 26 Januari 2015.
Dari tim tersebut, Andi berharap ada masukan dan solusi konkret yang dapat diberikan kepada Presiden, terlebih beberapa orang di antaranya dalam tim tersebut pernah menangani kasus yang tidak jauh berbeda dengan kisruh Polri dan KPK saat ini.
"Terutama karena ada Hikmahanto (Hikmahanto Juwana) yang dulu juga dilibatkan Pak SBY untuk kasus yang berkaitan KPK dan Polri. Hikmahanto berikan saran untuk bagaimana agar keanggotaan dari tim itu yang sedang dipertimbangkan. Diberi waktu minggu ini untuk menyelesaikan," papar Andi. (Mvi/Mut)
Fadli Zon Minta Jokowi Ambil Langkah Tegas Atasi Kisruh KPK-Polri
Fadli mempertanyakan wantimpres yang tidak memberikan pertimbangan mengenai hubungan Polri-KPK.
Diperbarui 27 Jan 2015, 11:06 WIBDiterbitkan 27 Jan 2015, 11:06 WIB
Fadli Zon mengatakan DPR RI akan memperkuat kampanye internasional dari Global Parliamentarians for Against Corruption (GOPAC), Senayan, Jakarta, Selasa (9/12/2014). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Produksi Liputan6.com
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Saat Anak SD Tanya, Kelak Nyamuk Masuk Surga atau Neraka? Ini Jawaban UAS
Polisi Ungkap Rekaman CCTV terkait Kasus Tewasnya Wartawan di Hotel Jakbar
Arus Balik di Pelabuhan Bakauheni Padat, Polda Lampung Terapkan Delay System
Tidak Sholat tapi Ngaku Salah, Apakah Itu Baik? Hal Tak Terduga Diungkap Gus Baha
Hasil Liga Inggris: Manchester United vs Manchester City Berakhir Tanpa Pemenang
Skenario Timnas Indonesia Lolos ke Babak Gugur Piala Asia U-17 2025 Plus Rebut Tiket Piala Dunia U-17 2025: Wajib Penuhi 2 Syarat
Fakta-Fakta Kasus Tewasnya Wartawan di Hotel Jakbar
Cerita Riko dan Rizal Gowes 300 Km Mudik Lebaran, dari Serang Menyeberang ke Lampung
Arus Balik Lebaran, KAI Commuter Tambah 2 Perjalanan Malam Jalur Bandara Soetta
Kabar 2 Pengunjung Asal Bandung yang Tenggelam di Pantai Selatan Garut
PB PORDI Gelar Turnamen Domino Makassar 2025, Menuju Panggung Dunia
Asam Lambung dan Anxiety, Kaitan Tak Terduga yang Perlu Anda Ketahui