JK Minta Malaysia Cabut Iklan 'Pecat Pembantu Indonesia'

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla geram dengan iklan 'Fire Your Indonesian Maid Now' atau 'Pecat Pembantu Indonesia' yang beredar di Malaysia. Karena itu, ia meminta agar iklan tersebut ditarik.

"Harus tarik, harus minta maaf. Memang kita tidak bisa mengontrol, etikanya saja yang salah itu," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu ‎(4/2/2015).

JK menjelaskan, iklan memang dibuat sebagus mungkin untuk menarik perhatian masyarakat, tapi aspek etika tidak bisa diabaikan. Pihak pemerintah sendiri akan meminta penjelasan lebih lanjut pada pemerintah Negeri Jiran itu.

"Itu kan iklan, berarti ingin menarik perhatian, komersial tapi tidak etis. Ya kita baru minta penjelasan lebih lanjut. Kita tidak bisa bertindak karena hanya iklan seperti itu saja," ungkap JK.

Bila masalah ini terus berlanjut, JK membuka peluang untuk menerapkan moratorium TKI ke Malaysia. "Malaysia‎ kan pernah kita moratorium. Kalau perlu hentikan, hentikan," tandas JK.

KBRI Kuala Lumpur pada Selasa 3 Februari kemarin telah mengirimkan nota protes kepada Kementerian Luar Negeri Malaysia atas iklan perusahaan pembuat alat pembersih, RoboVac, yang mencantumkan tulisan 'Fire Your Indonesian Maid Now'.

Keterangan pers yang diterima Liputan6.com di Jakarta, dalam nota tersebut disampaikan penyesalan mendalam pemerintah Indonesia atas cara beriklan perusahaan swasta RobVac yang sangat tidak sensitif dan merendahkan martabat rakyat Indonesia.

Duta Besar RI untuk Malaysia Herman Prayitno menyesalkan munculnya iklan sebuah perusahaan swasta yang sangat mengganggu perasaan bangsa dan rakyat Indonesia. Terlebih lagi hal ini terjadi di tengah-tengah persiapan kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Malaysia pada 5-7 Februari 2015 yang bertujuan untuk lebih memperkokoh dan memperdalam hubungan bilateral yang saling menguntungkan.

"Penting kedua bangsa dan negara untuk terus memperkokoh people-to-people links agar kedua bangsa dapat lebih saling menghormati dan menghargai satu sama lain, terlebih lagi di saat negara-negara ASEAN akan segera memasuki tatanan Komunitas ASEAN," tegas Herman. (Ado/Ans)